Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, tidak adanya lonjakan jumlah kasus Covid-19 pasca demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja bukan berarti Covid-19 hanyalah konspirasi. World0meters mencatat SARS-CoV-2, virus Corona baru penyebab Covid-19, telah menginfeksi lebih dari 43 juta orang di seluruh dunia hingga 27 Oktober 2020. Sementara jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 396.454 kasus dengan 13.512 kematian.
Laporan John Hopkins University pun menyebut jumlah kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 1.118.635 kematian. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian karena flu di seluruh dunia, yang menurut WHO, diperkirakan sekitar 290 ribu-650 ribu orang setiap tahun.
Lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta tidak terjadi sepanjang Oktober 2020 karena banyak faktor, seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II serta jumlah tes dan tracing yang belum maksimal. Di sisi lain, unjuk rasa di tempat terbuka dan pesertanya disiplin menggunakan masker berpeluang memiliki risiko penularan yang lebih rendah.
Demonstrasi dan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta
Untuk memeriksa klaim dalam unggahan akun Arba, Tim CekFakta Tempo menggunakan dua metode, yakni mewawancarai ahli biologi molekuler lulusan Harvard Medical School, Amerika Serikat, Ahmad Rusdan Utomo serta menelusuri penjelasan dari sejumlah ahli kesehatan yang menganalisa aksi demonstrasi Black Live Matters di AS yang dianggap tidak signifikan menyumbang lonjakan kasus Covid-19.
Pada awal Oktober 2020, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi memperkirakan Indonesia akan mencatatkan lonjakan masif jumlah kasus Covid-19 dalam 1-2 pekan. Penyebabnya, klaster penularan baru lewat rangkaian demonstrasi besar di berbagai daerah yang dipicu oleh pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Namun, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seperti dikutip dari Kompas.com pada 26 Oktober 2020, tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB transisi sejak 12 Oktober. Rata-rata persentase kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir adalah 9,9 persen dengan rasio tes 5,8 per 1.000 penduduk. Angka keterisian tempat tidur isolasi di 98 rumah sakit rujukan dalam dua pekan terakhir juga menurun.
Ahmad Rusdan Utomo menjelaskan belum adanya lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta bisa disebabkan oleh kombinasi dari dua faktor utama. Pertama, penerapan PSBB jilid II pada 14 September-11 Oktober 2020 dan PSBB transisi pada 12-25 Oktober 2020. Kedua, jumlah tes dan tracing di Jakarta masih kalah dibandingkan dengan New York misalnya yang punya standar tracing minimal 30 orang.
Selain itu, belum adanya laporan yang menunjukkan lonjakan kasus Covid-19 yang disumbang oleh demonstran bisa disebabkan oleh beberapa hal. Dari aspek lingkungan, kerumunan yang berada di ruangan terbuka memiliki risiko penularan yang lebih rendah, karena sirkulasi udara lebih baik, meski tetap ada peluang terjadinya penularan apabila tidak disertai dengan penerapan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
Menurut Ahmad, risiko lebih tinggi justru ada di dalam rumah dan perkantoran, karena berada di ruangan tertutup dalam jangka waktu yang lama, apalagi jika sirkulasi udaranya yang buruk. “Karena itu, klaster keluarga dan perkantoran lebih banyak muncul,” kata Ahmad pada 27 Oktober 2020.
Dari aspek manusia, dalam hal ini demonstran, didominasi oleh kelompok usia muda yang secara umum kondisi kesehatannya lebih baik, meskipun ada sejumlah pasien Covid-19 yang berusia muda dengan gejala berat. Namun, Ahmad mengingatkan kelompok usia muda tetap berisiko menjadi orang tanpa gejala (OTG) yang bisa menularkan Covid-19 ke orang tua di rumah yang lebih rentan terinfeksi karena faktor usia atau memiliki penyakit penyerta. Sehingga, menurut Ahmad, demo justru berpeluang menambah kasus dari klaster keluarga.
Demonstrasi Black Lives Matter
Perdebatan yang sama pernah terjadi di AS mengenai apakah demo Black Lives Matter pada Mei-Juni 2020 memainkan peran penting dalam penyebaran Covid-19. Para politikus menyalahkan demonstran karena diagnosis Covid-19 meningkat sebulan pasca aksi, mencapai level tertinggi sejauh ini. Namun, beberapa ahli menyebut kontribusi aksi Black Lives Matter terhadap penyebaran Covid-19 tidak signifikan, walaupun ini bukan berarti mereka mengabaikan risiko demo di tengah pandemi.
Dikutip dari Vox, menurut data awal yang dilaporkan oleh Wall Street Journal dan BuzzFeed, tidak ditemukan peningkatan kasus Covid-19 di kota-kota di AS yang menggelar demo besar. Bahkan, kertas kerja yang diterbitkan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional (NBER) menemukan "tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tren (Covid-19) setelah demonstrasi antara negara-negara yang menggelar unjuk rasa dan yang tidak".
Menurut ahli kesehatan, peningkatan kasus Covid-19 di AS lebih disebabkan oleh pelonggaran pembatasan di beberapa negara, sehingga memungkinkan adanya pertemuan dalam ruangan, seperti bar, restoran, tempat pangkas rambut, dan tempat kerja, di mana virus Corona penyebab Covid-19 lebih mungkin menyebar.
Sejauh ini, unjuk rasa Black Lives Matter tidak menjadi sumber utama peningkatan kasus Covid-19. Alasannya, disiplin dalam penggunaan masker dan jaga jarak, usia demonstran yang relatif masih muda, jumlah demonstran yang kecil dibandingkan populasi, serta faktor keberuntungan.
Dilansir dari The Guardian, Direktur Institute Kesehatan Global Harvard Ashish Jha memperkuat alasan tersebut. Menurut Jha, peserta aksi Black Lives Matter telah melakukan mitigasi dengan tetap menggunakan masker yang secara substansial dapat menurunkan risiko penyebaran dan keparahan penyakit.
Selain itu, hasil penelitian menyebut aktivitas di luar ruangan jauh lebih aman daripada aktivitas di dalam ruangan. Hal ini diperkuat dengan semakin banyaknya bukti yang menunjukkan sebagian besar infeksi terjadi di dalam ruangan. Selain itu, terdapat bukti awal bahwa mereka yang berada dalam kerumunan dan bergerak (rally) risiko penularannya lebih rendah dibandingkan di dalam massa yang tidak bergerak.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "tidak adanya klaster demo menunjukkan bahwa Covid-19 adalah konspirasi" keliru. Terdapat sejumlah kemungkinan mengapa unjuk rasa Omnibus Law  UU Cipta Kerja tidak berkontribusi terhadap lonjakan jumlah kasus Covid-19, sebagaimana yang juga terjadi dalam aksi Black Lives Matter di AS pada Mei-Juni 2020. Covid-19 pun bukan konspirasi. Penyakit ini telah menginfeksi lebih dari 43 juta orang di dunia dengan lebih dari 1 juta kematian.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Beredar pesan berantai yang berisi klaim tentang bahaya menyebarkan ulang ucapan selamat dalam bentuk gambar dan video karena dapat mengambil data pribadi dan data perbankan yang beredar di aplikasi WhatsApp. Klaim itu juga menyatakan bahwa ada 500.000 korban telah ditipu.

Penelusuran dilakukan dengan mesin pencari Google dengan kata kunci “good morning messages private banking information” dan ditemukan artikel dari situs thelocalindia.com yang dimuat pada 21 Juli 2020 dengan judul “Fact Check: Does Sending Good Morning Messages Expose One’s Private Banking Information?”.

Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa di India, pesan berantai berisi tentang bahaya menyebarkan ulang ucapan selamat dalam bentuk gambar dan video juga viral. Artikel tersebut juga menerangkan bahwa tidak ada peringatan resmi mengenai ancaman ini dari tim Tanggap Darurat Komputer India atau CERT-In. CERT-In berada di bawah naungan Kementerian Teknologi Informasi yang bertugas untuk melindungi orang India dari ancaman dunia maya. Di laman resmi Kementerian Teknologi Informasi India, tidak ada menunjukkan adanya korban dalam kasus ini.

Penelusuran berikutnya merujuk pada situs detikcom dengan judul “Hoax! Ancaman Ucapan Selamat .gif di WhatsApp” yang ditulis oleh Alfons Tanujaya, ahli keamanan cyber dari Vaksincom.

“Ucapan selamat dalam bentuk multimedia atau .gif secara teknis tidak mungkin bisa mengeksekusi malware atau pencurian data. Walaupun memerlukan kemampuan teknis yang sangat tinggi, secara teknis gambar .gif, .jpg atau video bisa saja digunakan untuk mengeksploitasi program lain yang melakukan pencurian data. Namun hal ini belum pernah terjadi dalam ucapan .gif yang dikirimkan melalui WA sampai saat artikel ini dibuat sehingga broadcast ancaman .gif ucapan selamat dapat dikategorikan hoax.” tulis Alfons Tanujaya di laman Detik yang dimuat tanggal 17 Januari 2018.

Informasi dengan topik serupa pernah dibahas Turn Back Hoax dengan judul “[HOAX] BAHAYA MEMBERI UCAPAN SELAMAT DENGAN .GIF DI WHATSAPP” pada 18 Januari 2018.Dengan demikian, pesan berantai yang berisi klaim tentang bahaya menyebarkan ucapan selamat dengan gambar dan video adalah palsu dan masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Muhammad Padhliansyah (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)

Pesan berantai palsu. Faktanya, klaim ini juga beredar di India dan tidak ada kasus pembobolan data pribadi akibat mengirim dan menerima pesan ucapan selamat dengan gambar dan video.Selengkapnya di bagian penjelasan.

Akun Twitter tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) mengunggah cuitan berupa narasi yang menyebutkan bahwa pabrik mobil Nissan umumkan tutup usahanya bulan Maret 2021 setelah dibuatkannya UU Omnibus Law. Cuitan yang diunggah pada 26 Oktober 2020 telah mendapat respon sebanyal 517 retweet, 318 balasan, dan 3,346 suka.

Berdasarkan hasil penelusuran, narasi cuitan tersebut tidak tepat. Mengutip dari portal Bisnis, CEO Nissan Makoto Uchida mengatakan pada Kamis (28/5/2020) bahwa produksi di Eropa akan dipusatkan di pabrik Inggris di Sunderland dan produksi dari Indonesia akan dialihkan ke Thailand. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah bagian dari upaya penghematan biaya dan membentuk kembali operasional serta meningkatkan profitabilitas.

Nissan melaporkan kerugian 671,2 miliar yen (US$6,2 miliar) untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret. Ini merupakan kerugian tahunan pertama sejak 2009, setelah dilanda krisis keuangan global. Dikatakan produksi kendaraan global turun 62 persen pada April dari tahun sebelumnya menjadi 150.388 kendaraan. Sementara itu, penjualan kendaraan global merosot hampir 42 persen bulan April lalu.

Mengutip dari portal Detik, Nissan Motor Company di Thailand merekrut 2.000 karyawan baru. Penambahan Sumber Daya Manusia ini lantaran pabrik berskala besar yang tersisa di Asia Tenggara (pasca pabrik di Indonesia tutup) mengalami permintaan yang meningkat khususnya dua model, yakni Nissan Navara dan Nissan Kicks e-Power.

“Peningkatan produksi ini terjadi seiring dengan pertumbuhan bisnis ekspor, khususnya untuk Nissan Kicks e-POWER dan Nissan Navara. Di Thailand, kami juga melihat permintaan yang kuat untuk Nissan Almera baru, sedan perkotaan yang cerdas, dan Kicks e-POWER, “kata Ramesh Narasimhan, Presiden Nissan Thailand.

Dengan demikian, cuitan unggahan akun Twitter tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan karena pengumuman penutupan pabrik Nissan di Indonesia pada 28 Mei 2020 sebagai bagian dari upaya penghematan biaya dan membentuk kembali operasional serta meningkatkan profitabilitas.

====

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Narasi yang salah. Faktanya, Chief Executive Officer (CEO) Nissan Makoto Uchida mengumumkan penutupan pabrik Nissan di Indonesia pada 28 Mei 2020 sebagai bagian dari upaya penghematan biaya dan membentuk kembali operasional serta meningkatkan profitabilitas.

Telah beredar pesan berantai lewat aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH. Pesan berantai tersebut berisikan ajakan bergabung grup diskusi daring di WhatsApp tentang COVID-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi yang disebar melalui pesan WhatsApp itu palsu. Kepala Biro Komunikasi dan pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg. Widyawati, MKM, meluruskan kabar beredarnya pesan berantai tersebut melalui akun Twitter resmi Kemenkes pada 26 Oktober 2020. Ia menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH tidak pernah membuat WhatsApp group maupun menulis pesan mengajak bergabung dalam grup tertentu untuk berdiskusi tentang COVID-19. Ia juga meminta masyarakat untuk mengabaikan pesan ajakan bergabung dalam WhatsApp group terkait COVID-19 serta pesan-pesan lainnya yang mengatasnamakan Oscar Primadi.

Dengan demikian, pesan berantai yang tersebar melalui WhatsApp dapat dikategorikan sebagai Konten Palsu karena Kepala Biro Komunikasi dan pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg. Widyawati, MKM, mengkonfirmasi bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH tidak pernah membuat WhatsApp group maupun menulis pesan mengajak bergabung dalam grup tertentu untuk berdiskusi tentang COVID-19.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Informasi palsu. Faktanya, Kepala Biro Komunikasi dan pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg. Widyawati, MKM, mengkonfirmasi bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH tidak pernah membuat WhatsApp group maupun menulis pesan mengajak bergabung dalam grup tertentu untuk berdiskusi tentang COVID-19.