Pengguna Facebook Ashraf Ali mengunggah serangkaian foto (11/11) yang menunjukkan Joe Biden bersama dengan seorang pria India bernama Ahmed Khan. Dalam unggahan tersebut, juga disertakan keterangan yang menyatakan bahwa Ahmed Khan telah ditunjuk oleh Biden sebagai penasehat politik.

Berdasarkan hasil penelusuran, Ahmed Khan bukan merupakan penasehat politik Biden, melainkan merupakan anggota tim ‘Draft Biden 2016’ atau dikenal juga dengan nama ‘Ridin’with Biden’, yaitu sebuah tim yang berusaha mendorong Biden untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2016 yang lalu. Melansir dari situs resmi ‘Biden-Harris Transition’, penasehat politik yang telah ditunjuk oleh Biden adalah Steve Ricchetti dan Cedric Richmond.

Dengan demikian, informasi yang diunggah oleh pengguna Facebook Ashraf Ali tersebut dapat dikategorikan sebagai Konteks yang salah / False Context.

Hasil periksa fakta Evarizma Zahra (Universitas Diponegoro)

Informasi yang salah. Faktanya, Ahmed Khan merupakan anggota Draft Biden 2016, bukan merupakan anggota badan penasehat Joe Biden.

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta beritamusi.co.id data yang telah didapatkan di Desa Tanjung Temiang Kabupaten Ogan Ilir, hanya memiliki satu Sekolah Dasar Negeri yaitu SD Negeri 12 Desa Tanjung Temiang. Dalam sekolah dasar tersebut terdapat 15 guru dengan jumlah siswa laki-laki 150 dan siswa perempuan 126. Hal ini berbanding jauh dengan statement yang diungkapkan oleh panca bahwa jika hanya ada 3 Guru honorer yang menjadi tenaga pengajar.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 pasal 2 ayat 2 point 5 setiap SD /MI dianjurkan memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus (daerah terpencil) 4 orang guru setiap satuan pendidikan.

Jadi dengan dua data yang didapati ini menunjukan bahwa SD Negeri 12 Tanjung Temiang kabupaten Ogan Ilir memiliki jumlah guru yang jauh melebihi kuota siswanya dengan 15 guru dan total 276 Siswa/siswi.

Sedangkan menurut Pengamat Pendidikan Sumsel Indra Charismiadji mengatakan, dalam kajian akademisi kualitas pendidikan itu terletak pada guru. Idelanya, dalam satu kelas yang berjumlah 32 siswa harus ada satu guru kelas.

"Jadi kalau dalam satu sekolah terdapat 320 siswa, maka harus ada minimal ada 10 guru," ujarnya saat diwawancarai via telepon, Rabu (25/11/2020).

Lebih lanjut dia menuturkan, faktanya saat ini perbandingan jumlah guru dan siswa adalah 1:16.

Namun masalahnya saat ini, adalah guru banyak bertugas di kota. "Masalahnya adalah guru tidak mau ditempatkan di daerah terpencil," ucapnya.

"Harus ada peran Kepala daerah dan Dinas Pendidikan dalam pemerataan distribusian guru. Mereka tidak bisa lepas tangan, karena kewenangan ada ditangan mereka dalam pendistribusian guru," tambah Indra.

Indara mengimbau agar kepala daerah memetakan jumlah guru yang ada di daerahnya, termasuk jumlah sekolah. Sehingga dapat dipetakan apakah jumlah guru kurang atau malah berlebih.

"Tidak masalah dalam satu sekolah tidak ada ASN. Karena jika memang kekurangan guru ASN, maka kepala daerah dapat mengangkat tenaga honorer," tandasnya.

Untuk memverifikasi unggahan akun Facebook Portal.PKSpuyengan.online tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri foto Tommy Soeharto bersama Rizieq Shihab itu denganreverse image toolGoogle. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut pernah dimuat oleh situs media Detik.com dalam beritanya yang berjudul "Salam Komando Tommy Soeharto dengan Habib Rizieq di Mekah" pada 7 Juli 2018.
Detik.com memberikan keterangan bahwa foto tersebut adalah dokumentasi dari Partai Berkarya, partai yang diketuai oleh Tommy. Menurut Detik.com, foto itu merupakan foto Tommy dan Rizieq yang melakukan salam komando saat bertemu di Mekkah, Arab Saudi, pada 2018. Seperti diketahui, Rizieq berada di Arab Saudi selama tiga tahun sejak 2017 dan pulang ke Indonesia pada November 2020 lalu.
Sementara Tommy, ketika itu, berada di Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Pertemuan tersebut terjadi setelah Partai Berkarya lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Namun, dalam berita Detik.com itu, tidak terdapat penjelasan bahwa Tommy menyatakan, "Siapa pun yang mengganggu FPI dan para ulama sama saja membangkitkan umat Islam dan akan berhadapan dengan saya atau keluarga Cendana.”Tempo pun mengecek asal-usul pernyataan yang diklaim berasal dari Tommy Soeharto itu dengan mesin perambah Google. Hasilnya, hanya ditemukan satu situs yang pernah memuat pernyataan itu dalam artikelnya, yakni situs Reportase Global. Tautan artikel tersebut sama dengan yang dibagikan oleh akun Portal.PKSpuyengan.online.
Pernyataan yang diklaim berasal dari Tommy itu dikutip dari artikel opini berjudul "Politik Momentum Tommy Suharto" yang ditulis oleh Direktur Sipil Institut, Ruslan Ismail Mage, dan dipublikasikan di situs Reportase Global pada 4 Februari 2017.
Kalimat asli yang ditulis Ruslan Ismail Mage adalah: "Dalam acara di I News TV beberapa waktu lalu Tommy Soeharto menentukan sikap, ‘Siapapun yang mengganggu FPI dan para ulama itu sama saja membangkitkan umat Islam dan akan berhadapan dengan aku ( Keluarga Cendana ).’"
Penggunaan kalimat "dalam acara di I News TV beberapa waktu lalu" di situs Reportase Global itu berbeda dengan narasi dalam unggahan akun Portal.PKSpuyengan.online, yang menyebut pernyataan yang diklaim berasal dari Tommy tersebut dilontarkan di "I News TV hari ini".
Meskipun begitu, setelah dilakukan penelusuran dengan beberapa kata kunci, tidak ditemukan sumber pernyataan Tommy itu, baik di situs iNews TV maupun kanal YouTube iNews TV. Sehingga, benar atau tidaknya pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, foto Tommy Soeharto dengan klaim "siapa pun yang mengganggu FPI dan ulama akan berhadapan dengan keluarga Cendana" menyesatkan. Foto yang memperlihatkan Tommy bersama Imam Besar FPI Rizieq Shihab ketika melakukan salam komando itu diambil pada Juli 2018. Sementara kutipan "siapa pun yang mengganggu FPI akan berhadapan dengan keluarga Cendana" diambil dari artikel opini yang dipublikasikan oleh situs Reportase Global pada 4 Februari 2017. Artikel ini menyebut pernyataan yang diklaim berasal dari Tommy itu diucapkan di stasiun televisi iNews. Namun, pernyataan tersebut tidak ditemukan di situs maupun kanal YouTube iNews. Selain itu, narasi itu tidak terkait dengan peristiwa yang menimpa Rizieq saat ini.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengantoolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri denganreverse image tool Yandex dan Google.
Hasilnya, ditemukan bahwa pernyataan Jokowi dalam video tersebut tidak ditujukan secara khusus kepada Menkopolhukam Mahfud MD, melainkan kepada seluruh menteri dan pejabat di kabinetnya jika tidak serius dalam menjamin tercapainya program pembangunan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan pertama setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.
Video utuh pidato Jokowi tersebut pernah diunggah oleh kanal YouTube CNN Indonesia pada 20 Oktober 2019 dengan judul “FULL! Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo”. Dalam keterangan videonya, dijelaskan bahwa Jokowi dan Ma'ruf Amin baru saja dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.
Pernyataan Jokowi dalam video unggahan akun Indonesia World Time pun telah mengalami suntingan. Pidato lengkap Jokowi mengenai pencopotan menteri di kabinetnya terdapat pada menit 13:24 hingga 13:46 dalam video CNN Indonesia. Berikut isi pidato Jokowi :
“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan. Sekali lagi saya pastikan. Pasti akan saya copot.”
Pernyataan “yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya” telah lebih dulu diucapkan Jokowi pada menit 7:34 hingga 7:40. Namun, dalam video unggahan akun Indonesia World Time, pernyataan tersebut disunting secara terbalik dan disambung dengan pernyataan sebelumnya tanpa jeda.
Pidato Jokowi pada 20 Oktober 2019 itu juga pernah diberitakan oleh BBC Indonesia. Menurut BBC, dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bakal melakukan penyederhanaan jabatan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat eselon.
Eselon yang ditempati ASN akan dipangkas menjadi dua level, dan selebihnya diganti dari jabatan fungsional atau kalangan profesional. "Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bakal mencopot menteri, pejabat, dan birokrat yang main-main dalam menjalankan tugasnya. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Jokowi.
Terkait cuplikan lain dalam video unggahan akun Indonesia World Time, berasal dari sejumlah video yang berbeda, di antaranya:
Sementara itu, naskah yang dibacakan dalam video unggahan akun Indonesia World Time bersumber dari artikel berjudul “Jokowi Tidak Akan Rugi Jika Memecat Mahfud MD” yang pernah dimuat oleh situs RMOL pada 18 November 2020. Artikel ini berisi pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, terkait Menkopolhukam Mahfud MD.
Tempo juga menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "Jokowi copot Mahfud MD" di mesin pencari Google. Namun, tidak ditemukan sumber-sumber resmi maupun berita dari media kredibel yang menginformasikan bahwa Presiden Jokowi telah mencopot Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menkopolhukam.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam video di atas, bahwa Presiden Jokowi mencopot Menkopolhukam Mahfud MD, keliru. Pernyataan Jokowi dalam video tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pertama setelah ia dilatik pada 20 Oktober 2019. Pernyataan itu pun tidak ditujukan secara khusus kepada Mahfud MD, melainkan kepada seluruh menteri dan pejabat jika tidak serius dalam menjamin tercapainya program pembangunan. Selain itu, tidak ditemukan sumber-sumber resmi maupun berita dari media kredibel yang menginformasikan bahwa Presiden Jokowi telah mencopot Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menkopolhukam.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id