Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, artikel soal pernyataan Sri Bintang Pamungkas tentang Presiden Jokowi yang mengajukan proposal referendum Papua ke AS telah beredar sejak 2019. Artikel dengan judul yang sama pernah dimuat oleh situs Suara Nasional pada 30 Agustus 2019.
Tempo kemudian menelusuri video yang berisi pernyataan Sri Bintang tersebut. Video ini pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Opposite6890 pada 30 Agustus 2019 dengan judul “Benarkah Referendum Papua Proposal Jokowi??". Video ini menunjukkan Sri Bintang yang berbicara dalam sebuah dialog yang digelar di Gedung Joang '45 Jakarta pada 24 Februari 2016 oleh Hizbut Tahrir Indonesia.
Dalam video ini, pernyataan Sri Bintang tentang proposal referendum Papua terdapat pada menit 8:01 hingga 9:01. Berikut pernyataannya:
“Megawati (Presiden RI ke-5), ketika menjual Jokowi, dari Juanda Surabaya menuju ke Manila ketemu John Kerry (mantan Menteri Luar Negeri AS), lalu berangkat ke Beijing ketemu sama Xi Jinping (Presiden Cina), lalu berangkat ke Washington bersama-sama dengan Jusuf Kalla, yang sedang umroh dipanggil ke sana. Apa yang dilakukan? Dia menyerahkan proposal referendum di Papua untuk Amerika. Itu kira-kira bulan Agustus. Bulan September ada konferensi di Melbourne, Australia, seorang tokohnya referendum Timor Timur, Damian Kingsbury mengatakan, 'Saya sudah mendapatkan proposalnya Pak Jokowi tentang referendum di Papua'. Artinya apa? Sama seperti di Timor Timur, begitu ada referendum begitu, Papua hilang.”
Tempo pun menelusuri pemberitaan terkait Damien Kingsbury yang disebut menyatakan telah mendapatkan proposal referendum Papua itu. Dilansir dari CNN Indonesia, pada 15 Desember 2017, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri menyatakan dugaannya terkait keterlibatan akademisi asal Australia itu dalam gejolak yang terjadi di Papua.
Dugaan Kiki ini bermula saat ia menghadiri konferensi di Australia tentang penugasan Interfet di Timor Timur pada September 2014 silam. Dalam konferensi itu, kata Kiki, Kingsbury menyatakan telah memiliki dokumen kebijakan Presiden Jokowi tentang Papua. Namun, ketika Kiki meminta Kingsbury menunjukkan kebijakan Jokowi tentang Papua yang dimilikinya tersebut, ia tidak bisa menunjukkannya.
Pada 16 Desember 2017, kepada CNN Indonesia, Kingsbury membantah terlibat atau punya andil dalam gejolak yang berpotensi menggoyang status dan keberadaan Papua di Indonesia. Ia menepis tudingan Ketua PPAD Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri yang menyebut dirinya sebagai tokoh intelektual yang patut diwaspadai di balik gejolak Papua.
"Itu tidak benar. Saya tidak terlibat di Papua," kata Kingsbury. Terkait pernyataan Kiki bahwa dirinya tidak bisa menunjukkan dokumen kebijakan Jokowi tentang Papua yang dimilikinya, Kingsbury juga menyatakan bahwa infomasi itu keliru. "Ada banyak disinformasi tentang saya mengenai masalah ini. Saya tidak khawatir tentang hal itu, tapi itu tidak benar," ujarnya.
Pernyataan serupa dilontarkan oleh Kingsbury dalam wawancaranya lewat surat elektronik dengan Satu Harapan. Ia dengan tegas membantah berada di balik gejolak di Papua. Kingsbury pun menyatakan bahwa dirinya hanya dijadikan kambing hitam atas kegagalan para pejabat Indonesia sendiri. "Saya menduga pejabat Indonesia memerlukan seseorang untuk disalahkan atas kegagalan mereka sendiri," katanya.
Kingsbury juga berujar, "Saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki cetak biru Jokowi untuk Papua. Saya (dalam konferensi di Melbourne) sama sekali tidak menyebut Jokowi, sepanjang yang bisa saya ingat. Jokowi bahkan bukan presiden ketika konferensi itu berlangsung. Pernyataan saya dalam konferensi tersebut berfokus pada bagaimana Interfet menjadi cetak biru untuk paradigma Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 'Tanggung Jawab untuk Melindungi'. Mungkin Pak Kiki hanya setengah mendengarkan."
Dilansir dari ABC, Kingsbury juga menuturkan bahwa pernyataan Kiki soal dirinya yang bertanggung jawab penuh ketika Timor Timur mendapatkan kemerdekaan pada 1999 terlalu berlebihan. "Ketika itu, saya menjadi bagian dari tim pemantau hasil referendum. Kami tidak berusaha mempengaruhi sama sekali hasil referendum," katanya.
Terkait Papua, Kingsbury mengatakan sudah tidak terlibat kontak aktif dengan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, walaupun di masa lalu pernah membantu gerakan tersebut dalam mempersatukan berbagai kelompok berbeda yang mengatasnamakan Papua. Ketika itu pun, dia tidak mendukung gerakan Papua untuk merdeka, namun mendukung pembentukan grup agar bisa berunding dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai otonomi yang lebih luas.
Hal yang sama juga dilakukannya oleh profesor Deakin University ini dalam Perundingan Helsinki pada 2004 guna membicarakan masalah Aceh. "Beberapa tahun lalu, saya terlibat dalam usaha mempersatukan berbagai kelompok Papua sehingga mereka bisa berbicara dengan satu suara. Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah mengatakan bersedia berbicara dengan gerakan Papua, namun tidak tahu harus berbicara dengan siapa, karena ada berbagai kelompok."
"Setelah sekian lama, akhirnya sekarang ada kelompok payung yang membawahi semua gerakan Papua tersebut. Dan saya juga mendukung usaha untuk beralih dari tindak kekerasan menjadi usaha perundingan guna mencapai otonomi yang lebih besar di Papua dan bukannya mencapai kemerdekaan," kata Damien.
Dilansir dari RMOL.id, pada 30 Agustus 2019, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin juga telah menegaskan bahwa pernyataan Sri Bintang soal proposal referendum Papua tidak benar. "Itu bohong. Dari mana proposal itu? Jangan jadi provokator baru," kata Ngabalin saat ditemui di Masjid Cut Meutia, Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa akademisi Australia, Daniel Kingsbury, menyebut Presiden Jokowi telah mengajukan proposal referendum Papua ke AS, keliru. Kingsbury telah membantah membuat pernyataan semacam itu. Dalam sebuah konferensi yang dihadirinya di Melbourne, Kingsbury hanya menyinggung bagaimana Interfet menjadi cetak biru untuk paradigma PBB. Bahkan, klaim ini telah beredar sejak September 2014, sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden pada periode pertama.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Telah beredar sebuah video yang diunggah oleh akun Amar Azima Liem terkait penjemputan Presiden Macron terhadap Sophie Petronin, seorang Misionaris Kristen yang ditangkap dan ditawan oleh Jamaat Al Islam wal Muslim.

Video tersebut kemudian
disangkutpautkan dengan penghinaan Presiden Emmanuel Macron terhadap Nabi Muhammad SAW yang memicu amarah Kaum Muslimin sehingga berbuntut pada Perseteruan panjang antara Presiden Macron dan Kaum Muslim.

Melalui narasinya, Amar menuliskan bahwa masuknya Sophie ke dalam agama Islam diibaratkan tak ubahnya senjata makan tuan, yang dimaksudkan hasil dari kebencian Presiden Macron terhadap Islam menyebabkan misionaris yang dibebaskan dan disambut dengan hormat justru berbalik dan memeluk Agama Islam.

Padahal setelah ditelusuri, video tersebut adalah video yang diunggah sebelum terjadi perseteruan antara Presiden Macron dan kaum muslim.

Berkaitan dengan mualafnya Sophie Petronin memang benar adanya, diketahui Sophie telah menjadi mualaf ketika masih di Mali dan tidak ada kaitannya dengan perseteruan yang dihadapi Presiden Macron.

Sehingga berita tentang video tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fachrun Nisa (Universitas Muhammadiyah Luwuk).

Informasi yang salah. Faktanya, Video tersebut diposting sebelum terjadi perseteruan antara Presiden Macron dan Kaum Muslim.

Beredar informasi dari akun Instagram @subway_id terkait pembukaan Gerai perdana Subway di Indonesia, tepatnya di Ibu Kota Jakarta.
Sebelumnya, cabang gerai subway pernah dibuka di Indonesia tepatnya pada tahun 1990an, namun pada tahun 2005, secara serentak seluruh cabang gerai Subway di Indonesia ditutup.

Mengutip dari artikel suarajawatengah.id, ternyata informasi terkait gerai sandwich tersebut tidak bener-benar buka di Jakarta. Faktanya, akun tersebut diketahui merupakan akun tiruan. Pembuat akun @subway_id mengaku hanya ingin mengusir rasa bosan. Atas ulahnya, pelaku pun membuat permintaan maaf dan berjanji akan menghapus akun tersebut.

Dengan demikian informasi yang beredar di Twitter tersebut tidak benar. Sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori konten tiruan.

Hasil Periksa Fakta Fachrun Nisa (Universitas Muhammadiyah Luwuk).

Faktanya, informasi tersebut tidak benar, disusul dengan pengakuan dari pemilik akun @subway_id.

Pengguna Facebook News Room Breaking mengunggah sebuah foto hasil tangkapan layar (2/12) yang menunjukkan twit dari wakil presiden terpilih Amerika Serikat, Kamala Harris. Dalam foto tersebut, Harris menyatakan dukungannya terhadap para petani di India yang tengah melaksanakan aksi protes terhadap peraturan pertanian yang baru saja disahkan oleh pemerintah India.

Berdasarkan hasil penelusuran, Kamala Harris tidak pernah mengunggah twit tersebut. Pada akun Twitter pribadinya, KamalaHarris, maupun akun Twitter resmi senator miliknya, SenKamalaHarris, tidak ditemukan adanya twit yang menyatakan dukungan terhadap aksi protes petani di India. Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari twit sebenarnya diunggah oleh seorang anggota parlemen Kanada, Jack Harris, pada 28 November 2020 waktu setempat.

Dengan demikian, foto yang diunggah oleh pengguna Facebook News Room Breaking tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi/Manipulated Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Informasi yang salah. Faktanya, Kamala Harris tidak pernah mengunggah twit tersebut baik di akun Twitter pribadi maupun akun resmi senator miliknya. Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari twit sebenarnya yang diunggah oleh seorang anggota parlemen Kanada, Jack Harris.