Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan toolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri denganreverse image toolYandex dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa banjir dalam video tersebut terjadi di terowongan yang berada di Wadi Al Helo, Uni Emirat Arab, bukan di terowongan tol Cisumdawu, Jawa Barat.
Video yang identik pernah diunggah oleh kanal YouTube King Afraz pada 11 November 2018. Video itu diberi judul “November 11, 2018(4)”. Dalam keterangan videonya, kanal YouTube  King Afraz menulis bahwa banjir tersebut terjadi di Arab Saudi. Video yang sama juga pernah diunggah oleh kanal Outpack TV pada 21 November 2018. Video ini diberi judul “Sarumaiz Jeddah at Saudi Arab”.
Video lainnya yang diambil dari lokasi yang identik pun pernah diunggah oleh akun Twitter @mzinelsawari pada 1 Oktober 2020. Namun, akun ini menyebut bahwa terowongan yang terlihat dalam video itu berada di Sweet Valley, nama lain dari Wadi Al Helo, yang terletak di Sharjah, Uni Emirat Arab.
Berbekal petunjuk lokasi tersebut, Tempo menelusuri titik terowongan Wadi Al Helo di Google Maps. Hasilnya, ditemukan bahwa terowongan itu memang merupakan terowongan Wadi Al Helo yang terletak di Sharjah, Uni Emirat Arab. Lewat Google Street View, terlihat kesamaan antara bentuk terowongan tersebut dengan terowongan yang tampak dalam video yang beredar.
Kesamaan bentuk terowongan di Wadi Al Helo dalam Google Street View (atas) dan terowongan dalam video yang beredar (bawah).
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan tentang banjir yang terjadi di Wadi Al Helo pada 2018. Dikutip dari situs media Uni Emirat Arab, Al Bayan, pada 28 Oktober 2018, polisi Sharjah memang mengumumkan penutupan Jalan Wadi Al Helo karena banjir. Polisi meminta warga menjauh dari tempat-tempat mengalirnya air di lembah maupun bendungan karena sangat berbahaya selama musim hujan.
Dikutip dari Gulf News, terowongan Kalba-Wadi Al Helo diresmikan oleh Anggota Dewan Tertinggi dan Penguasa Sharjah, Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, pada 16 Februari 2003. Terletak di puncak gunung tertinggi di Kalba, terowongan sepanjang 1.280 meter itu dibuka untuk kendaraan pada ahir Februari 2003. Terowongan ini dibangun untuk mengurangi kemacetan di jalan Sharjah-Kalba. Terowongan itu menghubungkan Wadi Al Helo dan Kalba.
Tol Cisumdawu
Foto-foto terowongan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat, pernah dimuat oleh Liputan6.com pada 5 September 2019 dalam artikelnya yang berjudul “Intip Penampakan Terowongan Tol Terpanjang di Indonesia”. Dari foto-foto tersebut, terlihat beberapa perbedaan antara terowongan tol Cisumdawu dengan terowongan Wadi Al Helo, seperti kontur wilayah perbukitan di sekelilingnya serta desain terowongan, di mana tol Cisumdawu memiliki dua terowongan.
Dilansir dari Kompas.com pada 17 Februari 2021, pembangunan tol Cisumdawu ditargetkan selesai pada akhir 2021. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jabar Hari Suko Setiono mengatakan, untuk merealisasikan target tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membantu dalam proses percepatan penyelesaian pembebasan lahan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video tersebut adalah video terowongan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang banjir padahal belum beroperasi, keliru. Terowongan dalam video tersebut adalah terowongan Wadi Al Helo yang berada di Sharjah, Uni Emirat Arab, bukan terowongan tol Cisumdawu yang terletak di Jawa Barat. Video banjirnya terowongan itu setidaknya telah beredar sejak November 2018.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan toolInVID. Kemudian, gambar-gambar itu ditelusuri jejak digitalnya denganreverse image toolGoogle. Hasilnya, ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian Agama bahwa Menteri Agama  Yaqut Cholil Qoumas tidak pernah menandatangani surat larangan salat Jumat.
Melalui akun Twitter resminya, Kemenag telah menyatakan bahwa klaim yang menyebut Menag Yaqut telah menandatangani surat larangan salat Jumat tidak benar. “Menag @YaqutCQoumas tidak pernah menandatangani surat larangan salat Jumat. Jadi, info bahwa Menag menandatangani surat larangan salat Jumat adalah tidak benar,” demikian pernyataan Kemenag.
Terkait video yang memperlihatkan sejumlah jemaah yang memprotes pengurus masjid karena meniadakan salat Jumat, video tersebut pernah diunggah oleh kanal YouTube Tribun Timur pada 20 Maret 2020. Dalam keterangannya, tertulis bahwa protes itu terjadi di Masjid Raya Al Markaz, Timungan Lompoa, Bontoala, Makassar, pada pada 20 Maret 2020 pukul 11.00 WITA.
Dalam protesnya, seorang jemaah mengatakan bahwa ia menolak tindakan pengurus masjid Al Markaz yang meniadakan salat jumat secara berjamaah. Pengurus masjid sempat menenangkan jemaah tersebut dan mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan imbauan dari pemerintah. Karena terus berdebat, pengurus masjid kemudian meminta jemaah itu pergi karena telah membuat suasana menjadi gaduh.
Peristiwa dalam video ini terjadi jauh sebelum Yaqut Cholil Qoumas dilantik sebagai Menag. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Yaqut sebagai Menag menggantikan Fachrul Razi pada 22 Desember 2020. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini kemudian dilantik sebagai Menag keesokan harinya, yakni pada 23 Desember 2020.
Sementara terkait klaim dalam sebuah cuitan di Twitter, yang juga terlihat dalam video yang beredar, yang berbunyi “Surat Edaran Himbauan Larangan sholat berjamaah & sholat Ju’mat di Kupang NTT”, surat edaran itu ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, bukan oleh Menag Yaqut, pada 8 Februari 2021. Surat ini berisi permintaan kepada pengurus masjid di Kupang untuk tidak melaksanakan salat berjamah demi mengendalikan penyebaran Covid-19.
Surat itu diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Kupang Nomor 005/HK.188.45.443.1/I/2021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Mengendalikan dan Meminimalkan Penularan Transmisi Lokal Covid-19 di Kota Kupang pada 25 Januari 2021 serta Himbauan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tentara Timur Nomor 298/DP-P/MUINTT/II/2021 pada 8 Februari 2021.
Dilansir dari Media Indonesia, pada 9 Februari 2021, Pemerintah Kota Kupang, NTT, pun memperpanjang aturan PPKM selama dua pekan. Keputusan ini diambil karena kasus harian Covid-19 di Kupang terus melonjak, kendati angka kesembuhan pasien Covid-19 naik dari 39,3 persen menjadi 57,6 persen selama PPKM tahap pertama pada 13 Januari-9 Februari 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam video di atas, bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani surat larangan salat Jumat, keliru. Kemenag telah menyatakan bahwa Menag Yaqut tidak pernah menandatangani surat larangan salat Jumat. Terkait cuitan soal surat edaran yang meminta pengurus masjid meniadakan salat berjamaah yang terlihat dalam video tersebut, surat itu tidak ditandatangani oleh Yaqut, melainkan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Percakapan Bupati Jember Hendy Siswanto melalui aplikasi perpesanan Whatsapp beredar luas. Dalam percakapan itu Hendy bermaksud menyalurkan donasi kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum, kemudian Hendy meminta nomor rekening lembaga yang bersangkutan.

Setelah ditelusuri, akun Instagram media Hendy Siswanto Center (HSC) @hendysiswantocenter memberikan keterangan resmi dari Hendy bahwa hal yang bersifat sosial tidak dikonfirmasi melalui saluran telepon.

“Secara resmi seluruh komunikasi Haji Hendy – Gus Firjaun yang berkaitan dengan program kerja, pemberian donasi maupun hal-hal bersifat sosial tidak dikonfirmasi melalui saluran telepon/ pesan dengan nomor yang tidak jelas,” terang Hendy secara tertulis.

Guna menghindari penipuan, pihak HSC menegaskan hanya akun @hendysiswantocenter yang dapat digunakan sebagai saluran konfirmasi demi untuk kenyamanan warga Kabupaten Jember.

Sehingga, klaim Bupati Jember memberikan sumbangan melalui Whatsapp termasuk hoaks dengan kategori konten tiruan.

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota Komisariat MAFINDO Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta)

Faktanya, nomor yang digunakan itu merupakan nomor palsu. akun Instagram media Hendy Siswanto Center (HSC) @hendysiswantocenter memberikan keterangan resmi dari Hendy bahwa hal yang bersifat sosial tidak dikonfirmasi melalui saluran telepon.

Beredar pesan WhatsApp yang menyatakan bahwa penerima stiker pada pesan WhatsApp dibebankan biaya tambahan sebesar Rp250. Pesan tersebut juga menyatakan bahwa biaya tambahan tersebut akan dibebankan kepada setiap penerima pesan yang menggunakan stiker WhatsApp.

Berdasarkan hasil penelusuran, pesan serupa juga pernah beredar pada April 2020 lalu. Melansir dari Liputan6, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha, menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada penerima stiker WhatsApp. Penggunaan stiker pada pesan WhatsApp hanya dibebankan pada penarikan kuota data, yaitu sebesar kurang dari 50 kilo byte. Pratama juga menegaskan bahwa keuntungan yang didapat oleh pembuat stiker WhatsApp hanya didapat sekali, yaitu ketika stiker dibeli oleh pengguna, bukan didapat berdasarkan jumlah pemakaian stiker tersebut.

Dengan demikian, pesan yang beredar di WhatsApp tersebut dapat dikategorikan sebagai Konteks yang Salah/False Context.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Pesan serupa juga pernah beredar pada April 2020 lalu. Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi (CISSReC) menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada penerima stiker WhatsApp, melainkan hanya berupa penarikan kuota data sebesar kurang dari 50 kilo byte.