Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim adanya video yang berisi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur OJK / SWI agar jangan menyusahkan rakyat di masa sulit adalah klaim yang salah.

Faktanya, Presiden Jokowi sama sekali tidak menegur OJK maupun SWI agar tidak menyusahkan rakyat di tengah pandemi Covid-19 di video tersebut. Pidato ini pun disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019. Presiden Jokowi hanya mengingatkan para pemimpin di Indonesia untuk beradaptasi di era revolusi industri 4.0.

Dilansir dari Tempo, dalam video ini, tidak terdapat penjelasan bahwa Presiden Jokowi menegur SWI OJK karena menyusahkan rakyat di masa pandemi. Video itu berisi pidato Jokowi terkait revolusi industri 4.0.

Berikut isi pidato Jokowi dalam video tersebut:

“Revolusi Industri 4.0, digital economy, sudah mulai masuk dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap dengan perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini adalah perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena jamannya sekarang memang jaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan, karena perubahan dunia ini sekarang cepat sekali. Kita baru belajar internet of thing, muncul artificial intellegence, muncul advanced robotic, muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, enggak cepat merespon, enggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat, dan butuh pemimpin yang goal oriented, result oriented, bukan procedure oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran lahir para reformis pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat, bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada kita bisa merespons sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.”

Tempo kemudian mencari konteks dari pidato tersebut dengan memfragmentasi video itu menjadi sejumlah gambar dengan tool InVID, lalu menelusuri gambar-gambar ini dengan reverse image tool Google dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa pidato Presiden Jokowi dalam video tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center pada 27 November 2018. Video ini pernah dimuat oleh akun YouTube BI.

Salah satu poin penting yang disampaikan Jokowi dalam pidato itu adalah bahwa para pemimpin di Indonesia harus dapat beradaptasi dan berinovasi terhadap begitu cepatnya perkembangan teknologi. Dalam pidato tersebut, Jokowi sama sekali tidak menegur OJK atau SWI agar tidak menyusahkan rakyat Indonesia di masa pandemi Covid-19. Pidato ini pun disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019.

Video yang sama juga pernah ditayangkan oleh situs media CNBC Indonesia pada tanggal yang sama dengan judul “Saat Jokowi Memuji Keberanian BI Naikan Suku Bunga”. Berita terkait isi pidato Jokowi dalam Pertemuan Tahunan BI pada 2018 itu pun pernah dimuat oleh Kompas.com.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengatakan, dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, Indonesia harus dipimpin oleh figur dengan kriteria khusus agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. “Kita butuh pemimpin-pemimpin, orang-orang seperti apa? Agen-agen transformasi seperti apa? Baik itu di level desa, kabupaten/kota, provinsi, maupun di nasional? Di level manajerial di BUMN, di perusahaan swasta? Seperti apa yang kita butuhkan?”

Pertama, menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpikiran terbuka. Sebab, dalam menghadapi sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya, dibutuhkan fleksibilitas. Selain itu, kata dia, Indonesia membutuhkan pemimpin yang siap menghadapi produk revolusi industri 4.0, seperti advanced robotic, virtual reality, dan cryptocurrency. “Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, enggak cepat merespons, enggak cepat mempelajari perubahan-perubahan itu, kita ditinggal,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sama sekali tidak menegur OJK maupun SWI agar tidak menyusahkan rakyat di tengah pandemi Covid-19 di video tersebut. Pidato ini pun disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019. Presiden Jokowi hanya mengingatkan para pemimpin di Indonesia untuk beradaptasi di era revolusi industri 4.0.

Sebuah akun Facebook bernama Hja Asnira Aslina mengunggah sebuah narasi yang menyatakan bahwa Ramadhan tahun ini akan dimulai pada hari Jum’at serta Ramadhan Tahun ini menjadi Ramadhan dengan siang terpanjang selama 33 tahun terakhir.

Informasi tersebut dibantah oleh Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Ismail Fahmi menyatakan, kedua klaim informasi itu tidak benar.
Berdasarkan Taqwim Standar Indonesia, Ramadhan tahun ini akan jatuh pada pertengahan April 2021.

1 Ramadhan pada tahun kemarin jatuh pada hari Jumat. Sementara itu, 10 Februari 2021 kemarin, Muhammadiyah menetapkan awal puasa tahun 2021 jatuh pada 13 April yang bertepatan dengan hari Selasa. Tanggal tersebut merujuk hasil perhitungan astronomi (hisab) yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

“1 Ramadhan 1442 H jatuh pada hari Selasa Wage, 13 April 2021 M,” dilansir dari situs resmi PP Muhammadiyah.

Sementara itu, klaim Ramadhan kali ini merupakan bulan puasa dengan waktu siang terpanjang dalam kurun 33 terakhir, Ismail menyatakan tidak benar. Waktu siang hari saat Ramadan akan paling panjang jika Ramadhan terjadi pada Juni hingga Juli atau saat Matahari di belahan Bumi Utara.

Sehingga, klaim mengenai 1 Ramadhan 2021 jatuh pada hari Jum’at dan waktu siang terpanjang selama 33 tahun terakhir merupakan hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota Komisariat MAFINDO Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta)

Klaim tersebut salah, faktanya PP Muhammadiyah memutuskan bahwa 1 Ramadhan 2021 bertepatan pada hari Selasa 13 April 2020 dan waktu siang hari saat Ramadan akan paling panjang jika Ramadhan terjadi pada Juni hingga Juli atau saat Matahari di belahan Bumi Utara.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya gambar dengan narasi bahwa ruang kerja Anies Baswedan digeledah KPK adalah klaim yang keliru.

Faktanya, gambar itu merupakan gambar editan yang menggabungkan dua foto yang tidak terkait sama sekali. Foto penyidik KPK yang membawa beberapa koper itu merupakan kejadian seusai penyidik KPK menggeledah Kantor KPU, di Jakarta pada Januari 2020. Sementara itu, foto Anies Baswedan adalah foto pada saat penyerahan simbolis atas beberapa program dan kegiatan Hari Jadi Kepulauan Seribu yang ke-16 pada November 2017.

Foto penyidik KPK itu salah satunya dimuat di artikel berjudul “KPK Geledah Kantor KPU Selama 8,5 Jam, Penyidik Bawa 3 Koper” yang tayang di situs tribunnews.com pada 14 Januari 2020.

“Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah barang bukti seusai menggeledah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Senin (13/1/2020). Penggeledahaan tersebut untuk mencari barang bukti terkait kasus suap pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN” dikutip dari narasi foto tersebut.

Sementara itu, foto Anies Baswedan dimuat di artikel berjudul “BNI Turut Meriahkan Hari Jadi Kepulauan Seribu yang ke-16” yang tayang di situs wartaekonomi.co.id pada 13 November 2017.

Gambar editan yang menggabungkan dua foto yang tidak terkait sama sekali. Foto penyidik KPK yang membawa beberapa koper itu merupakan kejadian seusai penyidik KPK menggeledah Kantor KPU, di Jakarta pada Januari 2020. Sementara itu, foto Anies Baswedan adalah foto pada saat penyerahan simbolis atas beberapa program dan kegiatan Hari Jadi Kepulauan Seribu yang ke-16 pada November 2017.

Telah beredar gambar hasil tangkapan layar berupa surat rekrutmen yang mengatasnamakan PLN. Dalam surat itu dijelaskan pendafratan dibuka mulai tanggal 8 Maret 2021-14 Maret 2021 melalui email rekrutmen@pln123.info dengan mengirim berkas lamaran.

Adapaun profesi yang dibuka adalah operator/teknisi, teknik mesin, teknik sipil, teknik listrik, administrasi, call center, customer service, manajemen dan sekretaris.

Berdasarkan hasil penelusuran, PT PLN (Persero) menegaskan informasi lowongan kerja untuk tingkat SMA/SMK, D-III, D-IV, dan S1 dengan periode 8 Maret sampai 14 Maret 2021 adalah informasi yang tidak benar alias hoax. Hal itu disampaikannya melalui akun media sosial resminya.

Saat ini, PLN tidak melakukan proses rekrutmen calon pegawai apapun. PLN menjelaskan bahwa setiap lowongan pekerjaan yang benar selalu diinformasikan melalui website resmi perusahaan yakni rekrutmen.pln.co.id, serta seluruh proses rekrutmen dan seleksi di PT PLN (Persero) tidak dipungut biaya apapun.

PLN mengimbau untuk tetap waspada terhadap upaya penipuan yang beredar baik melalui email maupun media sosial lainnya dengan berkedok rekrutmen calon pegawai PT PLN (Pesero).

Dengan demikian, lowongan kerja PT PLN (Pesero) untuk tingkat SMA/SMK, D-III, D-IV, dan S1 dengan periode 8 Maret sampai 14 Maret 2021 adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori konten tiruan.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Informasi palsu. Saat ini, PLN tidak melakukan proses rekrutmen calon pegawai apapun. PLN menjelaskan bahwa setiap lowongan pekerjaan yang benar selalu diinformasikan melalui website resmi perusahaan yakni rekrutmen.pln.co.id, dan tidak dipungut biaya apapun.