Beredar postingan di Facebook yang menarasikan bahwa WHO menyatakan pepaya sebagai buah paling bergizi tinggi. Dalam postingan tersebut juga disertakan link menuju video berdurasi 20 menit, dengan judul “William Li: Can we eat to starve cancer ?”.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, klaim bahwa WHO menilai pepaya sebagai buah paling bergizi adalah palsu, sampai saat ini tidak ada bukti penelitian ataupun pernyataan dari WHO bahwa pepaya menjadi buah paling bergizi.

Adapun WHO pernah mengeluarkan artikel ilmiah mengenai rekomendasi kesehatan, yang narasinya berisi anjuran untuk memakan sayur dan buah setiap hari sebanyak 400 gram, dengan jumlah tersebut maka akan mengurangi resiko kanker, diabetes, dan obesitas. Artikel tersebut dimuat di website resmi WHO pada tahun 2019 lalu.

Dilansir dari Antaranews, setelah ditelusuri, video berdurasi 20 menit dengan judul “William Li: Can we eat to starve cancer ?” juga tidak ada pembahasan mengenai pepaya menjadi buah paling bergizi. Adapun isi presentasi oleh dokter William Li dalam video tersebut adalah mengenai makanan yang dinyatakan dapat melemahkan perkembangbiakan sel kanker pada jaringan pembuluh darah.

Sebuah website memuat artikel kesehatan dan nutrisi yang ditulis oleh para ahli di bidang nutrisi, healthline.com, menuliskan daftar 20 buah yang memiliki nutrisi paling tinggi: jeruk bali, nanas, alpukat, bluberi, apel, buah delima, mangga, stroberi, cranberi, lemon, durian, semangka, zaitun, blackberry, jeruk, pisang, anggur ungu dan merah, buah jambu, pepaya, dan cherry.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim pepaya sebagai buah paling bergizi menurut WHO adalah HOAKS dan termasuk kategori Konten Palsu.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi Palsu. Tidak ditemukan bukti bahwa WHO menilai pepaya sebagai buah paling bergizi tinggi. Adapun WHO pernah mengeluarkan rekomendasi kesehatan pada tahun 2019, dalam narasinya disampaikan agar masyarakat makan buah dan sayur 400 gram setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelusuran, acara penghargaan tersebut bukan di selenggarakan di Malaysia, video itu adalah Malam Anugrah Moeslim Choice Award yang diselenggarakan di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat tahun 2018.

Menantu dari HRS, Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas datang mewakili sang mertua yang kini masih bermukim di Mekah, Arab Saudi. HRS meraih penghargaan untuk kategori Ulama Awards. Selain HRS, sejumlah penceramah terkemuka yang juga mendapatkan penghargaan untuk kategori Ulama Awards, ialah Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Haikal Hasan, dan Ustazah Munifah Syanwani.

Moeslim Choice Award, merupakan ajang pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dinilai memberikan inspirasi, sumbangan besar dan signifikan terhadap perkembangan Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dilingkup Daerah, Nasional, hingga Global.

Dengan demikian, klaim HRS mendapat penghargaan di Malaysia adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori konten yang salah.

Bukan di Malaysia, acara penghargaan Malam Anugrah Moeslim Choice Award diselenggarakan di Jakarta Pusat tahun 2018. HRS meraih penghargaan untuk kategori Ulama Awards. Selain HRS, sejumlah penceramah terkemuka yang juga mendapatkan penghargaan untuk kategori Ulama Awards, ialah Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Haikal Hasan, dan Ustazah Munifah Syanwani.

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri artikel berjudul "BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Mirip Tsunami di NTT" yang dimuat oleh CNN Indonesia tersebut. Pada 6 April 2021, CNN Indonesia memang mempublikasikan artikel dengan judul itu, yang dilengkapi dengan foto Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Namun, sesuai judul tersebut, artikel itu hanya menyatakan bahwa ada potensi gelombang tinggi dari laut yang mirip tsunami di NTT hingga 7 April 2021. Tidak terdapat informasi bahwa gelombang tinggi itu masuk dalam kategori tsunami. Justru, di paragraf ketiga, yang tidak tercantum dalam gambar tangkapan layar yang diunggah oleh akun Facebook di atas, terdapat penjelasan bahwa gelombang itu tidak akan sekuat tsunami, walaupun merusak.
Berikut bunyi paragraf 1-3 dan paragraf 7-8 artikel CNN Indonesia ini:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan potensi gelombang tinggi dari laut mirip tsunami yang memasuki wilayah daratan Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga besok, Rabu (7/4).
"Dampak yang terjadi hari ini hingga sekitar tanggal 7 adalah yang sangat dirasakan selain hujan lebat, tapi juga angin yang kencang dan gelombang tinggi yang dikhawatirkan ini mirip tsunami," tutur Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melalui siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (6/4).
Dwikorita menuturkan gelombang tersebut tidak akan sekuat tsunami, namun gelombang yang terbentuk cukup tinggi dan berpotensi ke daratan sehingga dapat merusak. Mengutip paparan yang disampaikan Dwikorita, gelombang tinggi diproyeksi di sejumlah wilayah perairan dengan ketinggian yang berbeda-beda.
...
Dwikorita menjelaskan kondisi ini bisa terjadi karena siklon tropis seroja masih berada di perairan sekitar NTT hingga besok. Namun begitu, Dwikorita menegaskan siklon tropis seroja akan menjauh dari perairan NTT dan Indonesia setelah tanggal 7 April.
Meskipun kecepatan pusaran siklon akan terus menguat, kata dia, namun dampaknya diprediksi akan melemah di wilayah Indonesia.
Penjelasan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati soal adanya potensi gelombang tinggi dari laut yang mirip dengan tsunami di NTT tersebut juga dimuat oleh situs media Bisnis.com pada 6 April 2021. Sama dengan yang tertulis dalam artikel CNN Indonesia, artikel Bisnis.com juga hanya menyinggung soal adanya potensi gelombang tinggi yang mirip tsunami di NTT hingga 7 April 2021.
Menurut artikel Bisnis.com, Dwikorita meminta warga NTT mewaspadai dampak Siklon Tropis Seroja hingga berbentuk gelombang tinggi yang mirip tsunami. Menurut dia, dampak badai ini dapat berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Dampak itu diperkirakan terjadi mulai 6 April 2021 hingga sekitar 7 April 2021.
"Yang dikhawatirkan ini mirip tsunami, jadi gelombang tingginya itu masuk ke darat. Meskipun tidak sekuat tsunami, tidak sekuat gelombang tsunami, tapi sama-sama masuk ke darat dan dapat merusak," katanya melalui video yang diunggah di kanal YouTube Setpres pada 6 April 2021.
Dwikorita menjelaskan ketinggian gelombang saat ini di Samudera Hindia bisa mencapai 6 meter. Sementara itu, gelombang berkisar 4-6 meter terpantau di perairan NTT.
Isu tentang akan adanya tsunami di wilayah NTT pada 7 April 2021 juga telah dibantah oleh BMKG. Menurut Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau BMKG, Syaeful Hadi, seperti dikutip dari Republika.co.id, menyatakan bahwa informasi tersebut keliru. "Berita tersebut tidak benar dan BMKG tidak pernah membuat berita tersebut," katanya pada 7 April 2021.
Menurut Syaeful, fenomena yang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan NTT adalah gelombang tinggi. Gelombang setinggi 1,25-1,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sape selatan, Selat Sumba barat, Laut Sawu, Selat Ombai, serta perairan utara Kupang dan Rote Ndao. Tinggi gelombang 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Kupang dan Rote Ndao serta Samudera Hindia selatan Kupang dan Rote Ndao.
Selain itu, tinggi gelombang 4-6 meter berpeluang terjadi di Samudera Hindia selatan Sumba dan Sabu Raijua. Syafeul mengatakan gelombang tinggi dan curah hujan yang signifikan ini dapat mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah NTT. Karena itu, Syaeful mengimbau warga pesisir Kota Kupang maupun daerah lainnya yang berpotensi terdampak agar waspada terhadap fenomena banjir rob.
Bantahan juga dilontarkan oleh Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo. Seperti dilansir dari Liputan6.com, fenomena yang terjadi di wilayah NTT adalah gelombang tinggi, bukan tsunami. "Jadi, mohon diluruskan bahwasanya itu bukan tsunami. Itu hanya lintasan air laut yang masuk ke darat, bukan tsunami," kata Eko pada 7 April 2021.
Menurut Eko, gelombang besar yang merupakan imbas dari badai tersebut hanya ditemui di lautan, bukan di darat. Hal itu, kata dia, biasa terjadi. Bahkan, kalau pun air laut masuk ke darat, radiusnya tidak sampai 100 meter dari garis pantai. "Hanya memang ketika kemarin berbarengan dengan ( siklon tropis ) Seroja, ada air laut yang masuk ke daratan, seperti kejadian di Manado beberapa bulan lalu," ujarnya.
Saat ini, menurut Eko, gelombang di lautan sekitar NTT masih cukup tinggi. Tingginya berkisar 3,5 meter-5 meter. "Di daratan sudah enggak ada, sudah enggak berimbas di daratan," katanya. Untuk itu, Eko meminta warga NTT atidak resah dengan adanya kabar tsunami yang bakal menerjang wilayahnya. "Masyarakat tidak perlu panik. Tidak ada tsunami. Tapi masyarakat perlu mencermati bahwa fenomena gelombang tinggi masih terjadi," tuturnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa BMKG mengeluarkan peringatan akan adanya tsunami di NTT pada 7 April 2021, menyesatkan. Informasi itu diklaim berasal dari artikel CNN Indonesia. Namun, dalam artikel CNN Indonesia yang dimaksud, tertulis bahwa BMKG hanya menyebut adanya potensi gelombang tinggi dari laut yang mirip tsunami di NTT hingga 7 April 2021. Tidak terdapat informasi bahwa gelombang tinggi itu adalah tsunami. Justru, terdapat penjelasan bahwa gelombang ini tidak akan sekuat tsunami, walaupun merusak. BMKG juga telah membantah isu bahwa akan ada tsunami di NTT pada 7 April 2021. Menurut BMKG, fenomena yang terjadi di NTT saat ini adalah gelombang tinggi, bukan tsunami.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, klaim dalam video tersebut menyesatkan. Vaksin-vaksin Covid-19 yang digunakan dengan Izin Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization atau EUA) juga memiliki standar keamanan dan keefektifan, sehingga bukan untuk percobaan. Penggunaan EUA dalam situasi darurat kesehatan pun telah diizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
WHO telah mengeluarkan Daftar Penggunaan Darurat (EUL) vaksin yang hanya dipakai selama keadaan darurat kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempercepat ketersediaan vaksin bagi orang yang membutuhkan. Dalam prosesnya, ketika produk belum dilisensikan, WHO akan menilai data kualitas, keamanan, dan kemanjuran (atau kinerja) selama pengembangan serta menilai risiko-manfaat untuk memutuskan apakah produk tersebut dapat digunakan di luar uji klinis.
FDA telah memberikan EUA pada tiga vaksin Covid-19, yakni vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin Moderna, dan vaksin Janssen (Johnson & Johnson). FDA bisa memberikan EUA setelah mengevaluasi hasil uji klinis vaksin-vaksin itu terhadap puluhan ribu peserta untuk menghasilkan data ilmiah dan informasi lain yang dibutuhkan FDA, untuk menentukan keamanan dan keefektifan vaksin. Uji klinis ini dilakukan sesuai standar ketat yang ditetapkan FDA.
Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) RI pun telah memberikan EUA pada vaksin CoronaVac (Sinovac). Hasil analisis terhadap vaksin CoronaVac dari uji klinis di Bandung menunjukkan efikasi sebesar 65,3 persen. Sementara laporan efikasi vaksin di Turki sebesar 91,25 persen dan di Brasil sebesar 78 persen. Hasil tersebut telah memenuhi persyaratan WHO, di mana minimal efikasi vaksin adalah 50 persen.
Ahli epidemiologi dari Centre for Environmental and Population Health, Griffith University, Australia, Dicky Budiman, menjelaskan bahwa telah dikeluarkannya UEA oleh sejumlah negara menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 tersebut tidak memiliki masalah dari aspek keamanan dan efikasi. EUA diberikan dalam situasi darurat kesehatan dan telah memperoleh rekomendasi dari WHO.
"Artinya, uji klinis tahap III sebenarnya sudah selesai. Yang belum selesai hanya proses administrasi saja. (Proses administrasi) untuk vaksin memang panjang dan lama. Jadi, bukan berarti ini untuk percobaan," kata Dicky saat dihubungi pada 7 April 2021.
Meskipun begitu, tidak semua negara memberlakukan EUA pada vaksin Covid-19. Menurut Dicky, beberapa negara, seperti Kanada dan Singapura, memberikan izin biasa untuk penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech karena kriteria mendasarnya, yakni keamanan dan efikasi, telah terpenuhi.
Kewajiban menerima vaksin Covid-19
Terbitnya UEA tersebut tidak ada kaitannya dengan kebijakan dari suatu negara untuk mewajibkan vaksinasi atau tidak. Dikutip dari CNN Indonesia, WHO tidak setuju dengan aturan negara-negara yang mewajibkan vaksinasi Covid-19.
WHO menilai mewajibkan vaksinasi Covid-19 kepada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu mereka semakin bersikap antipati terhadap vaksin Covid-19.
"Saya tidak yakin bahwa mandat-mandat bukan arah kebijakan yang tepat di sini, khususnya bagi vaksin," kata Direktur Departemen Imunisasi WHO, Kate O'Brien, dalam jumpa pers virtual pada Desember 2020 lalu.
Meski demikian, WHO memberikan kebebasan seluruh negara dalam melaksanakan kampanye vaksinasi Covid-19. "Akan lebih baik untuk mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa persyaratan semacam itu. Saya tidak berpikir kami ingin melihat ada negara yang mewajibkan vaksinasi," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa vaksinasi Covid-19 hanya percobaan karena cuma mengantongi Izin Penggunaan Darurat ( Emergency Use Authorization  atau UEA), menyesatkan. EUA bisa diberikan dalam kondisi darurat kesehatan agar bisa segera digunakan dalam menghentikan penularan, seperti ketika pandemi Covid-19 saat ini. EUA pun diberikan dengan syarat ketat untuk menjamin keamanan dan efikasi vaksin Covid-19. Selain itu, pemberian EUA tidak terkait dengan kebijakan dari suatu negara untuk mewajibkan vaksinasi.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id