Telah beredar pesan berantai melalui WhatsApp dari Pondok Wali Barokah, Burengan, Kediri yang berisi daftar 8 bumbu penyedap makanan yang telah melalui proses penelitian kesehatan. Dari daftar tersebut, 4 di antaranya positif mengandung babi, yaitu Masako, MSG Sasa, MSG Ajinamoto, dan bumbu Indomie Mi Instan Goreng.

Berdasarkan hasil penelusuran, daftar bumbu penyedap yang mengandung babi itu tidak benar. Melalui situs halalmui.org, LPPOM MUI memastikan kehalalan produk Masako, MSG Ajinamoto, MSG Sasa, dan bumbu Indomie Mi Instan Goreng berdasarkan hasil audit yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan DN16/Dir/LPPOM MUI/IX/20.

Selain itu, informasi seputar bumbu penyedap makanan yang mengandung babi sebelumnya pernah beberapa kali dibahas oleh Turn Back Hoax dalam artikel berjudul [SALAH] Daftar Bumbu Masakan Mengandung Babi dan [SALAH] “MUI Mengeluarkan Daftar Bumbu dan Makanan yang Mengandung Babi”.

Dari berbagai fakta di atas, pesan berantai WhatsApp itu dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Faktanya, informasi tersebut merupakan hoaks lama yang kembali beredar dan telah dikonfirmasi oleh LPPOM MUI.

Tim CekFakta Tempo menelusuri berbagai pemberitaan dan hasil penelitian untuk memverifikasi lima klaim tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa kelima klaim itu tidak disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Berikut penjelasan atas kelima klaim tersebut:
Klaim 1: Inggris dan para ahli medis Eropa telah menyatakan Covid-19 tidak lagi dikategorikan sebagai pandemi maupun penyakit berisiko tinggi. Di Eropa dan Amerika Serikat, status virus Corona telah diubah menjadi penyakit menular biasa seperti influenza.
Fakta:
Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Eropa, Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020, setelah tercatat adanya 118 ribu kasus di 114 negara dengan 4.291 kematian. Hingga kini (29 Juni 2021), pandemi belum dinyatakan berakhir. Sesuai grafik yang dipublikasikan oleh kantor berita Deutsche Welle, situasi pandemi saat ini justru sedikit memburuk, di mana 71 negara telah melaporkan lebih banyak kasus dalam dua minggu terakhir dibandingkan 14 hari sebelumnya.
Klaim bahwa Eropa dan AS telah mengubah status virus Corona sebagai penyakit menular biasa seperti influenza juga tidak akurat. Berdasarkan penjelasan Pusat Pencegahan dan Penanganan Penyakit Eropa (ECDC), Covid-19 memiliki proporsi kasus infeksi parah yang lebih tinggi dan kematian yang lebih tinggi daripada influenza musiman. Beberapa orang yang pernah terinfeksi Covid-19 juga mengalami efek jangka panjang, dengan gejala pernapasan dan neurologis yang berkelanjutan.
Selain itu, Covid-19 lebih menular daripada influenza musiman, di mana satu individu yang terinfeksi menyebabkan jumlah infeksi sekunder yang lebih tinggi daripada influenza. Karena SARS-CoV-2, virus Corona penyebab Covid-19, adalah virus baru, tidak ada kekebalan yang telah terbentuk sebelumnya pada orang yang tertular. Hal ini membuat seluruh populasi rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 di awal pandemi. Perbedaan antara Covid-19 dan flu musiman ini juga dimuat dalam situs resmi CDC AS.
Sumber: WHO Eropa, Deutsche Welle, ECDC, CDC
Klaim 2: Orang-orang di Cina dan negara-negara Eropa tidak ada yang mau memakai masker lagi karena seluruh warganya sudah sehat
Fakta:
Otoritas Beijing, ibukota Cina, memang pernah melonggarkan kebijakan pemakaian masker setelah kota itu berhasil menekan kasus Covid-19 pada April dan Agustus 2020 lalu. Namun, meski terdapat pelonggaran, seperti dikutip dari kantor berita Reuters, penduduk setempat tetap memilih menggunakan masker karena lebih aman dan mendapatkan tekanan sosial.
Dalam sebuah video yang memperlihatkan warga Cina pergi untuk mendapatkan vaksin misalnya, mereka tampak masih menggunakan masker. Video berjudul "China’s Covid-19 vaccination drive hits 1 billion mark" ini dipublikasikan oleh South China Morning Post (SCMP) pada 21 Juni 2021. Demikian juga dalam foto-foto yang dimuat oleh Voice of America (VoA) pada 3 Juni 2021, terlihat bahwa warga Beijing tetap menggunakan masker saat menjalani vaksinasi.
Sementara negara-negara di Eropa mulai mewajibkan pemakaian masker medis seiring dengan penyebaran varian baru virus Corona yang dianggap lebih cepat menular dan datangnya musim dingin. Pemerintah Prancis misalnya, dikutip dari CNN, mewajibkan warga memakai masker bedah FFP1 sekali pakai, respirator pelindung wajah FFP2 yang lebih protektif, atau masker kain yang memenuhi spesifikasi "Kategori 1" yang dapat menyaring lebih dari 90 persen partikel di seluruh tempat umum.
Keputusan Prancis itu mengikuti kebijakan pemerintah Jerman sebelumnya yang mengharuskan semua orang untuk memakai masker FFP1 atau FFP2 saat berada di transportasi umum, di tempat kerja, dan di toko-toko.
Sumber: Reuters, YouTube SCMP, VoA, CNN
Klaim 3: Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Vietnam menolak vaksin
Fakta:
Lima negara tersebut telah menjalankan program vaksinasi Covid-19. Dikutip dari Asean Briefing, Malaysia telah menandatangani kesepakatan dengan Pfizer untuk 12,8 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat dalam dua tahap, di mana program vaksinasi dimulai pada kuartal 1 2021. Malaysia memiliki target untuk menyuntik antara 80-100 persen warganya.
Brunei Darussalam telah bergabung dengan skema Covax global dan berharap bisa mendapatkan vaksin Covid-19 pada kuartal 2021, setelah mendapatkan pasokan yang cukup untuk bagi 50 persen populasi. Filipina juga telah memulai program vaksinasinya per Juni 2021, dan berharap bisa memvaksinasi sekitar 25 juta warga (sekitar 25 persen dari populasinya) sepanjang tahun ini. Lebih dari 30 perusahaan lokal menandatangani perjanjian untuk membeli setidaknya 2,6 juta dosis vaksin AstraZeneca.
Thailand pun telah menandatangani kontrak senilai 2,38 miliar baht dengan AstraZeneca untuk vaksin Covid-19. Mereka menargetkan dosis tersebut akan mencakup 13 juta warga dari populasinya yang mencapai sekitar 69 juta orang. Sementara Vietnam telah menandatangani perjanjian dengan Medigen Vaccine, perusahaan vaksin yang berbasis di Taipei, Taiwan, untuk mengamankan pasokan 3-10 juta dosis vaksin Covid-19 pada 2021.
Sumber: Asean Briefing
Klaim 4: Rumah sakit adalah tempat genosida umat Islam
Fakta:
Kematian pasien Covid-19 di rumah sakit bukanlah genosida. Jumlah kematian saat ini meningkat seiring dengan melonjaknya jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19. Dikutip dari CNBC Indonesia, kematian rentan dialami oleh pasien Covid-19, terutama yang memiliki gejala berat dan penyakit bawaan. Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 ini pun menyebabkan keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit melonjak.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 26 Juni 2021, DKI Jakarta mencatatkan BOR paling tinggi, yakni 93 persen. Banten mencatatkan keterisian tertinggi berikutnya, yakni 91 persen, disusul dengan Jawa Barat sebesar 89 persen, Jawa Tengah sebesar 87 persen, dan Yogyakarta sebesar 86 persen.
Jumlah kasus Covid-19 naik berlipat-lipat salah satunya akibat virus Corona varian Delta. WHO menyebut varian ini sangat menular, termasuk jenis varian yang tercepat dan terkuat yang pernah ada. "(Varian Delta) menjadi lebih mematikan karena lebih efisien dalam caranya menularkan antar manusia. Dan pada akhirnya akan menemukan individu-individu yang rentan yang akan menjadi sakit parah, harus dirawat di rumah sakit, dan berpotensi meninggal," kata Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Mike Ryan.
Sumber: CNBC Indonesia, Tempo, Detik.com

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, pesan berantai yang berjudul "Genosida Umat Islam Indonesia dengan Vaksin Covid-19" itu keliru. Lima klaim yang terdapat dalam pesan berantai itu tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, perempuan yang menerima vaksinasi dalam video di atas bukan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, melainkan Benedita Oliveira, Sekretaris Kesehatan Kota Quixada di Brasil. Video tersebut telah beredar di internet sejak Januari 2021.
Untuk memverifikasi klaim di itu, Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan tool InVID. Selanjutnya, gambar-gambar ini ditelusuri jejak digitalnya dengan reverse image tool Google dan Yandex.
Hasilnya, ditemukan bahwa proses vaksinasi dalam video itu pernah disiarkan secara langsung oleh akun Facebook resmi Pemerintah Kota Quixada pada 19 Januari 2021. Video ini diberi keterangan bahwa "Wali Kota Ricardo Silveira Mengumumkan Tindakan untuk Memerangi Covid-19 di Quixada. Balai Kota Quixada memulai vaksinasi terhadap Covid - 18/01/2021".
Video yang identik juga pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Cidade Alerta CE pada 21 Januari 2021 dengan judul “Vacinacao contra a Covid-19 em Quixada gera polemica”. Dalam keterangannya, tertulis bahwa video vaksinasi Covid-19 itu viral di jejaring sosial, karena jarum suntik yang digunakan oleh Sekretaris Kesehatan Kota Quixada, Benedita Oliveira.
Dalam video ini, di dalam jarum suntik, tidak terlihat adanya dosis vaksin Covid-19 saat jarum tersebut diinjeksi ke lengan Oliveira. Sepanjang hari, jurnalis dan editor Cidade menganalisis dengan cermat semua konten yang direkam oleh tim dari Pemerintah Kota Quixada.
"Yang bisa kita lihat adalah kebocoran dosis pada spuit. Perhatikan bahwa, ketika petugas kesehatan mengambil jarum suntik untuk mengisinya dengan dosis vaksin Covid-19, embuler kembali dan mengembalikan cairan ke dalam ampul. Petugas mengubah posisi jarum suntik dan, sekali lagi, menarik gagangnya. Lihat pada gambar bahwa dosis masuk ke jarum suntik yang diberikan kepada wali kota. Namun, sebelum divaksin, dokter melakukan asepsis pada lengan sekretaris kesehatan, dan saat akan memberikan dosis, setetes produk jatuh. Dan jelas terlihat jarum suntiknya kosong. Mungkin ada kebocoran dosis, itu sebabnya Anda tidak melihat cairan di dalam jarum suntik. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada kesalahan dalam menangani vaksin atau bahkan cacat pada jarum suntik," demikian penjelasan Cidade.
Namun, dalam rilis persnya, Pemerintah Kota Quixada telah menyatakan bahwa klaim yang beredar di jejaring sosial adalah berita palsu. Mereka pun telah mengajukan pengaduan ke kantor polisi sipil kota, dan bakal mengambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan.
Sementara Kementerian Publik Negara Bagian Ceara, Brasil, menjelaskan bahwa mereka belum menerima keluhan apa pun tentang dugaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan jarum suntik kosong di Quixada. Sementara polisi sipil negara bagian menginformasikan bahwa mereka telah menerima pengaduan dari Pemerintah Kota Quixada terkait hal itu dan sedang menyelidiki kasus tersebut.
Hal ini pun diberitakan oleh Opovo. Dalam laporannya, Opovo menulis bahwa video vaksinasi Covid-19 di Kota Quixada itu beredar di jejaring sosial dengan klaim bahwa telah terjadi vaksinasi palsu di wilayah tersebut. Sekretaris Kesehatan Kota Quixada, Benedita Oliveira, tampak divaksinasi. Namun, dalam prosesnya, dosis tidak terlihat disuntikkan. Dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Kota Quixada mengatakan bahwa itu adalah berita palsu, namun tidak mengklarifikasi apa yang terjadi dan tidak menyatakan bahwa video itu diedit.
Dalam update-nya, Opovo menulis bahwa Pemerintah Kota Quixada menginformasikan video yang beredar itu telah diedit, dan bukan konten yang dapat diandalkan. Menurut mereka, karena dosisnya hanya 0,5 militer, ada kemungkinan cairan vaksin menjadi "hampir tidak terlihat". Pemerintah Kota Quixada pun merilis sebuah video yang menunjukkan seorang petugas kesehatan tengah mempersiapkan dosis vaksin Covid-19 yang digunakan.
Pemerintah Kota Quixada juga menerbitkan pernyataan: “Pemerintah Kota Quixada menyesali sikap mereka yang bertanggung jawab dalam memproduksi berita palsu ini dan menolak setiap dan semua tindakan yang membahayakan kesadaran penduduk sehubungan dengan kebijakan imunisasi yang dilakukan untuk memerangi pandemi Covid-19 dan menyelamatkan nyawa. Ini adalah kebohongan serius yang secara substansial dapat merusak kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Quixada terhadap Covid-19.”
“Mengenai video yang disebarluaskan di jejaring sosial oleh sejumlah situs dan akun media sosial, Pemerintah Kota Quixada menginformasikan bahwa video tersebut adalah berita palsu. Jaksa Agung Kota Quixada telah mengajukan pengaduan ke Kantor Polisi Sipil Daerah Quixada, Kementerian Umum Negara Bagian Ceara, serta portal AntiFake, yang dikelola oleh Pemerintah Negara Bagian Ceara, selain mempersiapkan tindakan hukum yang tepat terhadap para penyebar," demikian isi pernyataan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video tersebut adalah video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjalani vaksinasi Covid-19 palsu karena jarum suntik yang digunakan kosong, keliru. Perempuan yang menerima vaksinasi dalam video tersebut bukan Sri Mulyani, melainkan Benedita Oliveira, Sekretaris Kesehatan Kota Quixada di Brasil. Tudingan vaksinasi palsu terhadap Oliveira telah beredar di internet sejak Januari 2021. Pemerintah Kota Quixada pun telah menyatakan bahwa klaim tersebut adalah berita palsu.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang memperlihatkan proses penyuntikan vaksin kepada seorang perempuan berkacamata dan bermasker yang diklaim sebagai Sri Mulyani merupakan konten yang salah.

Faktanya, bukan Sri Mulyani. Wanita di video itu adalah Sekretaris Dewan Kesehatan Kota Quixada, Brasil, Benedita Oliveira.

Video yang identik, diunggah di kanal Youtube O POVO Online pada 21 Januari 2021 dengan judul “Prefeitura de Quixadá diz que não é real vídeo sobre vacinação falsa” atau yang jika diterjemahkan “Balai Kota Quixadá mengatakan video vaksinasi palsu itu tidak benar.”

Selain itu, dilansir dari JawaPos yang mengutip Portal O Povo, menyebut perempuan tersebut merupakan Sekretaris Dewan Kesehatan Kota Benedita Oliveira.

BUKAN Sri Mulyani. Wanita di video itu adalah Sekretaris Dewan Kesehatan Kota Quixada, Brasil, Benedita Oliveira.