Beredar informasi dari akun Facebook Nexcy Chank berupa sebuah narasi yang diklaim berasal dari Kementrian Kesehatan Singapura bahwa Singapura menjadi negara pertama yang melakukan otopsi pada jenazah Covid-19 dan menemukan bahwa Covid-19 bukanlah virus melainkan bakteri yang terpapar radiasi. Postingan ini disukai sebanyak 168 kali, dikomentari 45 kali, dan disebarkan kembali 92 kali.

Hoax sudah pernah muncul berulang kali dan dimodifikasi sejak bulan Februari 2021 yang sebelumnya menggunakan nama negara lain yaitu Italia dan Rusia. Covid-19 sendiri adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yaitu SARS-CoV-2, berdasarkan klarifikasi dalam bahasa Inggris dari akun Facebook resmi Kementerian Kesehatan Singapura yang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar, berikut terjemahan dari klarifikasi tersebut:

“Kami mengetahui adanya pesan yang beredar bahwa Singapura telah melakukan otopsi pada pasien covid-19, dan dugaan perubahan protokol pengobatan. Konten tersebut dikaitkan dengan Kementerian Kesehatan, Singapura. Ini tidak benar.

FAKTA – Singapura belum melakukan otopsi seperti itu. Pesan tersebut menyatakan informasi palsu mengenai patofisiologi infeksi covid-19, yang tidak didukung oleh bukti saat ini. Versi sebelumnya dari pesan yang beredar ini, yang menyebutkan Rusia dan bukan Singapura, juga telah terungkap sebagai tidak benar.

Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak berdasar yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Silakan kunjungi www.moh.gov.sg untuk informasi terbaru tentang situasi COVID-19.”

Melihat dari penjelasan tersebut klaim bahwa Singapura menjadi negara pertama yang melakukan otopsi pada jenazah Covid-19 dan Covid-19 bukan virus melainkan bakteri yang terpapar radiasi adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Natalia Kristian (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia).

Hoax daur ulang yang muncul kembali. Covid-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yaitu SARS-CoV-2 dan Kementerian Kesehatan Singapura telah mengklarifikasikan bahwa Singapura tidak melakukan otopsi terhadap jenazah Covid-19.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menggunakan tool InVid. Selanjutnya gambar-gambar hasil fragmentasi tersebut ditelusuri jejak digitalnya menggunakan reverse image tools Google dan Yandex. Hasilnya, tidak ada pernyataan Wapres Ma’ruf Amin bahwa haram buka masjid dan salat Idul Adha.
Video pernyataan Wapres Ma’ruf Amin tentang Idul Adha dengan durasi yang lebih panjang serta kualitas gambar yang lebih baik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal resmi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 13 Juli 2021 dengan judul, “Pertemuan Virtual dengan Para Ulama Agama Islam”.
Dalam video berdurasi 22 menit dan 40 detik ini, pernyataan Wapres Ma’ruf Amin soal Idul Adha terekam pada menit ke 21:10 hingga menit ke 24:03. Berikut pernyataan lengkapnya:
“Jadi saya hari ini selain sebagai pemerintah, untuk menyampaikan berbagai masalah yang kita hadapi, saya sebagai sahabat ingin mengajak pada ulama ashaabi, wazzumalaai untuk bersama pemerintah. Suasana kita sudah cukup genting. Hari ini, kemarin, kita termasuk paling tinggi yang tertular di dunia dari 22 negara. Yang meninggal juga paling tinggi. Itu dirilis secara internasional sudah. Apa kita tidak punya rasa untuk, nah ini apa tidak punya merasa untuk tanggungjawab terhadap hal yang demikian besar yang sudah membawa banyak orang menderita. Karena itu kita ajak masyarakat untuk mematuhi, untuk mengikuti ajakan pemerintah termasuk juga saya minta nanti sesuai dengan ketentuan, jangan melakukan kerumunan, termasuk salah satunya yaitu melakukan Idul Adha baik di masjid maupun di luar masjid. Alhamdulillah saya sudah berusaha karena banyak protes dari masyarakat supaya tidak ditutup. Di dalam aturan yang terbaru itu sudah disebutkan bahwasanya tidak adalagi kata menutup masjid. Tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Bahkan nanti supaya tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi dibolehkan dengan jumlah 30 orang, maka sekarang ditiadakan. Resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jamaah salat tidak boleh resepsi perkawinan boleh. Karena itu resepsi perkawinan juga tidak boleh. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiyai. Yang tidak boleh itu berjamaahnya, baik rawatib maupun juga jumat, termasuk juga Ied dan ied itu tidak hanya di dalam masjid tapi juga di luar masjid. Sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi”.
Dilansir dari Kompas.com, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak ingin penyelenggaraan Idul Adha 2021 justru menjadi klaster baru penularan Covid-19 di Indonesia. Terlebih saat ini situasi kasus Covid-19 di Tanah Air dinilainya sangat mengkhawatirkan hingga dianggap sebagai pusat penyebaran virus baru.
"Oleh karena itu semuanya sepakat jangan sampai penyelenggarann Idul Adha ini menjadi klaster baru yang menambah semakin tingginya tingkat penularan," kata Ma'ruf, Ahad, 18 Juli 2021.
Ma'ruf mengatakan, saat ini semua pihak dapat merasakan bahwa penyebaran virus corona sangat cepat, setelah varian delta menyebar. Sehingga, dalam beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan kasus yang signifikan.
Oleh karena itu ada sejumlah kesepakatan yang diambil dalam rangka pelaksanaan serangkaian ibadah Idul Adha guna mencegah penularan. Salah satu hal yang disepakati yaitu pelaksanaan shalat Idul Adha dan takbir dilaksanakan di rumah.
"Malam ini sepakat untuk membuat pernyataan bersama sebagai satu ketegasan sikap bahwasanya Idul Adha kali ini dengan tetap melaksanakan ibadah tapi memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jiwa manusia sehingga supaya dilakukan di rumah saja, takbir di rumah saja," kata Ma'ruf.
Senada, Tempo juga menulis berita pernyataan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang meminta umat Islam Salat Idul Adha di rumah dan tidak berjamaah di masjid maupun di lapangan. "Berjamaah itu hukumnya sunah, tetapi menjaga diri dari pandemi Covid-19 itu hukumnya wajib sehingga hal yang wajib harusnya didahulukan daripada yang sunah," kata Wapres Ma’ruf, Ahad, 18 Juli 2021.
Ia menuturkan ketentuan Salat Idul Adha di rumah bertujuan menekan kasus Covid-19 di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak untuk menghalangi ibadah umat Islam di masjid melainkan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.
Aturan ihwal Idul Adha telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H di Wilayah PPKM Darurat.
Selain itu, Tausiah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-1440/DP-MUI/VII/2021 tentang Pelaksanaan Ibadah, Salat Idul Adha, dan Penyelenggaraan Qurban Saat PPKM Darurat telah mengatur ketentuan peribadatan umat Islam.
Sebelumnya, Ma'ruf Amin juga meminta para ulama untuk mengajak seluruh masyarakat menaati kebijakan pemerintah dengan tidak berkerumun saat Idul Adha. "Saya minta nanti sesuai dengan ketentuan, jangan melakukan kerumunan, termasuk salah satunya melakukan Idul Adha baik di masjid maupun di luar masjid," ujar Wapres.
"Jadi larangan itu ya untuk menjaga umat selama pemberlakuan PPKM darurat, sekarang ini sangat berbahaya. Itu pertimbangan pemerintah," ujar Ma'ruf Amin.

Berdasarkan pengecekan sejumlah fakta, video yang disertai klaim bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan membuka masjid dan salat Idul Adha haram hukumnya adalah keliru. Dalam pidatonya, Ma’ruf Amin tak pernah menyebut haram membuka masjid dan salat Idul Adha. Ia meminta umat Islam agar tidak berjamaah di dalam masjid maupun di luar masjid. Ketentuan Salat Idul Adha di rumah bukan untuk menghalangi umat Islam beribadah, melainkan bertujuan menekan kasus Covid-19 di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) darurat dan demi melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.
TIM CEK FAKTA TEMPO

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar kurir tetap bekerja meski terpapar virus corona Covid-19. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "kurir tetap bekerja positif covid-19" di kolom pencarian Google Search.

Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Kurir tetap bekerja meski positif COVID-19? Cek faktanya!" yang dimuat situs antaranews.com pada 18 Juli 2021 lalu.

Jakarta (ANTARA/JACX) - Di media sosial, terutama di aplikasi berbagi pesan WhatsApp, beredar informasi tentang sejumlah kurir perusahaan logistik/jasa layanan pengantaran barang yang terkena COVID-19 tapi tetap harus bekerja.

Kurir-kurir yang sakit itu membuat layanan menjadi terganggu, bahkan membuat keterlambatan hingga dua minggu.

Berikut potongan pesan berantai tersebut:

"Saya mau sharing,Paket saya yg mau biasa dipickup oleh AntarAja delay 2 minggu br siang tadi dipickup sama kurirnya

Trus saya tanya ke dia, kok sampai pending 2 minggu? Kata dia kantor pusat AntarAja yg di surabaya lagi kena wabah covid, 20 karyawannya positif. Dan yg masih kuat tetep masuk kerja walapun kondisi positif

Trus sore brsan ini saya ada kirim paket ke Tiki yang di Royal Residence, ternyata ownernya jg bilang kondisi sama semua utk semua angkutan pada delay, kantor pusat TIKI, JNE, J&T Surabaya semua terserang wabah, hampir sebagin besar karyawan mereka positif covid-19. Dan jawaban mereka simple “harus tetap jalan, harus tetap kerja kalo ga kerja cari makan dari mana kita2?

Jadi semua karyawan yg positif tetapi badan masih kuat utk aktivitas mereka tetap masuk kerja & ngantor"

Namun, apakah benar terdapat kurir jasa logistik yang tetap harus bekerja walaupun terinfeksi COVID-19?

Penjelasan:

VP Sales & Marketing Anteraja Andri Hidayat membantah pesan yang beredar tersebut dan menegaskan perusahaannya selalu mementingkan keselamatan kurir, serta menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dengan ketat dan disiplin.

"Untuk penanganan COVID-19, kami selalu siap dengan SOP yang berlaku di Anteraja, yaitu dengan tracing, semua orang yang melakukan kontak dengan yang terpapar, kemudian melakukan tes," kata Andri Hidayat dalam keterangan tertulis kepada Antara, Minggu (18/7).

Jika terbukti positif, kurir harus menjalani isolasi mandiri dan tidak boleh bekerja guna mencegah penularan lebih lanjut. Seluruh kurir yang sedang menjalani isolasi mandiri bahkan diberikan tunjangan agar mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Andri menegaskan, seluruh kurir Anteraja sudah memenuhi semua protokol kesehatan yang berlaku demi menjaga agar tidak tertular COVID-19.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo), Mohamad Feriadi. Kepada Antara, dia menjelaskan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin menjadi hal yang terus dikomunikasikan asosiasi kepada seluruh anggota.

Protokol kesehatan itu tidak hanya bagi kurir, tapi secara keseluruhan seperti kantor, alat transportasi dan lainnya. Selain itu, Feriadi yang juga menjabat Presiden Direktur JNE itu mengemukakan, pihaknya juga terus mendorong vaksinasi bagi seluruh karyawan.

"Kami juga menjalankan vaksinasi massal. Bukan hanya untuk karyawan, kami juga mengajak masyarakat untuk ikut dalam vaksinasi itu," kata Feriadi.

Kabar tentang kurir tetap bekerja meski terpapar virus corona Covid-19 ternyata tidak benar. Faktanya, kurir yang terpapar Covid-19 harus menjalani isolasi mandiri dan tidak boleh bekerja.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel berjudul "PPKM Darurat, Menag Tegaskan Tidak Ada Salat Iduladha di Masjid dan Lapangan" yang tayang di Liputan6.com pada 16 Juli 2021. Berikut isi artikelnya:

"Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menekankan bahwa saat ini tidak diperbolehkan menggelar salat Iduladha di masjid dan lapangan. Hal ini mengingat pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah wilayah.

"Bahwa salat Iduladha hanya bisa dilakukan di rumah. Tidak ada salat Iduladha di masjid atau di lapangan dalam masa PPKM Darurat ini," kata Yaqut dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Jumat (16/7/2021).

Menurut dia, hal ini telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H di Wilayah PPKM Darurat.

"Rumah-rumah ibadah untuk sementara waktu tidak dilakukan. Ada jemaah, misalnya, tidak diperbolehkan di masa PPKM darurat," katanya.

Kemudian, pemerintah juga melarang masyarakat melakukan takbiran keliling di malam sebelum Hari Raya Iduladha. Baik takbiran yang berupa arak-arakan atau takbiran yang berupa berkerumun di dalam masjid.

Larangan ini juga berlaku untuk arak-arakan, baik di kendaraan atau jalan kaki. Pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan takbiran di dalam rumah saja.

"Kemenag juga mengatur dan mempersilakan seluruh masyarakat muslim untuk tetap melaksanakan takbiran, tapi di rumah saja. Karena itu tidak mengurangi sama sekali dari makna takbiran," ujarnya.

Sementara itu, penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan atau tempat terbuka yang luas. Proses penyembelihan hewan kurban hanya boleh disaksikan oleh panitia dan mereka yang berkurban.

"Soal pembagian tidak boleh lagi ada kerumunan seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi, dengan bagi kupon dan masyarakat datang. Tapi kita mengatur supaya hewan kurban diantar langsung kepada yang berhak," tutur Yaqut.

Dia meminta umat Islam memahami aturan yang dibuat pemerintah karena lonjakan kasus Covid-19 saat ini. Yaqut menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk melindungi jiwa masyarakat.

"Jadi sama sekali tidak ada pemerintah melarang orang beribadat, tidak ada. Justru pemerintah mengajurkan semua umat, khususnya umat muslim yang sebentar lagi rayakan Iduladha, untuk semakin rajin dalam beribadah, semakin sering mendoakan negeri ini, mendoakan dunia, mendoakan umat manusia supaya terlepas dari pandemi Covid," tutur Yaqut."

Terkait postingan yang viral, pihak Okezone.com sudah memberikan bantahannya dalam artikel "Postingan IG Official soal Sholat Idul Adha Diedit Orang Tak Bertanggung Jawab, Begini Penjelasan Okezone.com" yang tayang 14 Juli 2021. Berikut isinya:

"JAKARTA - Meresahkan. Kali ini oknum tidak bertanggung jawab membuat provokasi dengan menyebarkan gambar hasil editan dari Instagram Okezone.com.

Gambar palsu hasil editan itu menampilkan tulisan yang tidak benar, yaitu: "Breaking News, Pemerintah Resmi IZINKAN Sholat Idul Adha 1442 H Berjama'ah Di Wilayah PPKM Darurat (Jangan Takut Covid-19!)"Gambar yang berisi informasi yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan hasil rekayasa dari gambar asli yang dipublikasikan Okezone.com di Instagram pada awal Juni lalu.

Aslinya, gambar yang dipublikasikan Okezone.com bertuliskan: "Breaking News, Terkendala Covid-19, Haji 2021 Resmi Dibatalkan".

"Hasil postingan Instagram Okezone ada yang sengaja mengedit dengan informasi yang salah," kata Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa, Rabu (14/7/2021).

Gambar tersebut berisi foto Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang tengah tampil dengan mengenakan jas dan dilengkapi peci."

Kementerian Agama di akun Instagram resminya, @kemenag_ri juga mengunggah bantahan terkait postingan yang viral. Bantahan itu diposting pada 15 Juli 2021.

"Salam #SahabatReligi,

Kalau dapat kiriman gambar serupa ini, teliti ya. Lihat mana yang asli dan mana yang palsu.

Jangan lupa kasih tahu informasi ini kepada kakak, aa, teteh, adek, mama, bapak, om, tante, aki, nini, datuk, eyang, yayang (eh, punya gak?)

Tetap jaga diri dan jaga hati. Semoga selalu sehat lahir batin ya #SahabatReligi.

Terakhir, jangan lupa selalu selipkan doa di malam ini untuk Indonesia ya. Terima kasih #SahabatReligi"

Postingan yang menyebut Menteri Agama mengizinkan sholat Idul Adha 1442 H di wilayah PPKM Darurat adalah hoaks.