Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berkampanye dan mengunjungi pengusaha beras bernama Rahman di Kabupaten Sindereng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.

Rahman di mata Sandi adalah pengusaha muda yang memberikan inspirasi. Tidak mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Rahman bersama kakak dan adiknya mengelola perusahaan beras dengan produksi 250 ton per hari. Sawah yang dikelola mereka seluas 300 hektar. Sidrap memang salah satu daerah lumbung pangan, penghasil beras terbesar di Indonesia.

Rahman merupakan pengusaha beras yang bekerjasama dengan food station DKI untuk memenuhi kebutuhan beras warga Jakarta.

"Rahman adalah pengusaha muda, milenial, bersama Cahyadi adiknya dan abangnya, mengelola hasil pertanian. Dan sangat menghasilkan dengan memperkerjakan ratusan orang. Ini belum termasuk dengan banyak orang lainnya yang terlibat dalam rantai distribusinya," terang Sandi di Sidrap, Rabu (28/3).

"Tidak mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Pak Rahman bersama abang dan adiknya mengelola perusahaan beras dengan produksi 250 ton per hari dengan luas sawah yang dikelola sebanyak 300 hektar," ujar Sandiaga, seperti dilansir Antara, Jumat (29/3/2019).

Ia mengatakan Sidrap memang salah satu daerah lumbung pangan, penghasil beras terbesar di Indonesia.

Dia menceritakan, Herman adalah salah satu pengusaha beras yang bekerja sama dengan Food Station DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan beras warga Ibukota.

Menurut Sandiaga, hal tersebut merupakan salah program yang dijalankannya saat menjabat Wakil Gubernur DKI dan pemenuhan janjinya untuk harga-harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau.

"Saudara Herman adalah pengusaha muda, milenials, bersama Cahyadi adiknya dan abangnya, mengelola hasil pertanian. Dan sangat menghasilkan dengan memperkerjakan ratusan orang. Ini belum termasuk dengan banyak orang lainnya yang terlibat dalam rantai distribusinya," papar dia.

Menurut Sandiaga Uno, ini sebagai bukti bahwa masih banyak anak muda di Indonesia yang masih mau terjun dalam industri pangan, seperti Herman dan keluarganya.

Pernyataan Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno benar jika Rahman pengusaha muda asal Sidrap mampu menciptakan lapangan kerja bersama saudaranya. Tidak hanya itu pengusaha beras asal Sidrap ini juga bekerja sama dengan "Food Station DKI".

Pada Minggu 11 November 2018, dalam jadwal kampanye, Sandiaga Uno berkunjung ke Pasar Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya itu, Sandiaga bertemu dengan Ibu Nurjanah, Sandi berjanji akan ada revitalisasi pasar di kawasan tersebut.

"Kami akan melakukan revitalisasi pasar sebagaimana yang diinginkan ibu Nurjanah tadi yang mengaku dagangan agak sepi," kata Sandiaga di Pasar Tanjung Pura seperti ditulis Detikcom, Minggu (11/11/2018).

Sementara, ibu Nurjanah curhat kepada Sandiaga Uno. "Perhatikan nasib pedagang pasar Pak. Kita jualan susah, dagang sepi. Kalau ada untung, habis buat makan pak," curhat seorang pedagang bernama Nur Janah.

Klaim atau pernyataan ini bukanlah kali pertama disampaikan Prabowo. Secara umum, sudah berulang kali Prabowo menyinggung soal banyaknya harta kekayaan Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk di dalam Debat Pilpres.

Salah satu pernyataan Prabowo yang menyebut angka, disampaikan pada Sabtu (23/2) lalu, dalam Pidato Kebangsaan di acara "Prabowo Menyapa Masyarakat dan Purnawirawan TNI/Polri" di Sleman. Saat itu, sebagaimana antara lain dikutip Antara, Prabowo menyebut bahwa harta atau uang WNI di luar negeri mencapai lebih dari Rp 11.000 triliun.

"Uang Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank, di seluruh bank di dalam negeri, jumlahnya Rp 5.400 triliun, berarti dua kali [lebih banyak] kekayaan Indonesia ada di luar negeri," kata Prabowo saat itu.

Sebagaimana kemudian diulas Tirto, dari pihak pemerintah sendiri juga sempat disampaikan hal senada. Salah satunya sebagaimana disampaikan Bambang Brodjonegoro saat masih menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), pada April 2016 lalu. Waktu itu, Bambang menyebut bahwa uang orang-orang (warga negara) Indonesia yang terparkir di luar negeri jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar Rp 11.000 triliun.

Lantas, sebagaimana bisa ditemukan pula di laman resmi Setkab, Presiden Jokowi sendiri pun sudah menyampaikan hal tersebut. Jokowi mengutarakan angka Rp 11.000 triliun itu dalam acara sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) di Makassar, November 2016.

Hanya saja, ketika Sri Mulyani menjabat Menkeu, ia sempat mengutarakan angka yang berbeda. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam salah satu rapat kerja dengan DPR RI, sebagaimana bisa ditemukan di laman Kemenkeu.

"Dari studi yang dilakukan oleh McKinsey dan company pada Desember 2014 mengenai aset under management, diketahui bahwa terdapat 250 miliar USD atau sekitar Rp 3.250 triliun kekayaan dari high network level Indonesia yang berada di luar negeri," kata Sri Mulyani saat itu.

Angka jumlah kekayaan WNI yang disimpan di dalam negeri sendiri kemudian perlu diperjelas, dan salah satu yang bisa dijadikan acuan adalah laporan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan salah satu publikasi LPS yang berjudul "Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Januari 2019", diketahui kemudian bahwa hingga akhir Januari 2019, simpanan uang nasabah di bank-bank dalam negeri tercatat mencapai Rp 5.644 triliun.

Jika berdasarkan penelusuran tersebut, bisa dikatakan bahwa klaim Prabowo soal "lebih banyak uang milik warga negara Indonesia di luar daripada di dalam negeri" itu benar, meskipun kali ini Prabowo tidak menegaskan jumlahnya dan tidak memperjelas sumber pernyataannya.

Prabowo bahkan juga benar bahwa hal itu pun sudah diungkapkan atau diakui oleh pemerintah sekarang, baik oleh Presiden Jokowi sendiri maupun oleh menterinya, kendati ada data yang berbeda.

Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menduduki peringkat teratas destinasi wisata halal yaitu Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 bersama dengan Malaysia.

CEO Crescent Rating dan Halal Trip Fazal Bahardeen mengatakan Indonesia berhasil menduduki posisi teratas dalam indeks melalui serangkaian upaya yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata Indonesia dalam berinvestasi di industri pariwisata dan perjalanan, serta pengembangan infrastruktur ramah wisatawan muslim.

"Setelah sebelumnya berada di peringkat kedua, tahun ini Indonesia menduduki posisi pertama dalam GMTI 2019 bersama dengan Malaysia dengan skor 78," ujarnya, dalam report Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, Selasa, 9 April 2019.

Laporan ini mencakup 130 destinasi secara global baik negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun negara non-Organisasi Kerja Sama Islam (Non-OKI).

"Negara OKI lainnya seperti Turki, Arab Saudi, Maroko, Oman, dan Brunei Darussalam tetap populer di kalangan wisatawan muslim. Destinasi itu dapat terus merasakan manfaat dari lingkungan ramah muslim mereka yang inheren dengan memanfaatkan berbagai teknologi baru guna membangun layanan yang secara strategis dapat menjangkau anak muda dan wisatawan muslim milenial secara lebih baik," tuturnya.

Laporan GMTI 2019 menunjukkan bahwa tahun ini Singapura terus mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata halal ramah muslim teratas di kalangan negara-negara non-OKI diikuti Thailand, Inggris, Jepang, dan Taiwan.

"Laporan ini menganalisa kesehatan dan pertumbuhan berbagai destinasi wisata ramah muslim berdasarkan 4 kriteria strategis yakni akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan," katanya.

Saat ini, GMTI menjadi studi terdepan yang menyediakan wawasan dan data untuk membantu negara, pelaku industri, dan investor dalam melihat peluang perkembangan sektor pariwisata ini, sekaligus menjadi tolak ukur perkembangan sebuah negara dalam melayani berbagai kebutuhan wisatawan muslim.

Pasar wisata halal merupakan salah satu sektor pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Pada 2026, kontribusi sektor pariwisata halal diperkirakan melonjak sebesar 35% menjadi US$300 miliar terhadap perekonomian global, meningkat dari US$220 miliar di tahun 2020.

"Wisatawan Muslim secara global diprediksi akan tumbuh menjadi 230 juta wisatawan yang merepresentasikan lebih dari 10 persen total wisatawan global secara keseluruhan," ucap Fazal.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pada 2015, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara ramah Muslim atau wisata halal. Lalu naik peringkat keempat pada 2016. Di 2017 mendapatkan peringkat ketiga dan pada 2018, Indonesia memperoleh peringkat kedua.
"Akhirnya penantian dalam 5 tahun, yang ditunggu-tunggu, Indonesia bisa menjadi peringkat pertama," katanya.