Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut hanya merupakan potongan berdurasi 1:04 menit dari video lengkap yang berdurasi 3:40 menit. Video liputan berita yang lengkap sendiri telah diunggah oleh kanal YouTube “CNBC Indonesia” dengan judul video “”Kiamat” PNS Semakin Dekat”. Pada menit 1:38-2:03 di video lengkap juga dijelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan tidak akan menggantikan manusia sepenuhnya, melainkan hanya membantu dan mempermudah pekerjaan yang ada.

Lebih lanjut, melansir dari CNN Indonesia, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama menjelaskan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan tidak untuk menghapus PNS, melainkan untuk membantu melakukan pekerjaan yang bersifat administratif dan repetitif. Satya juga menyatakan bahwa perubahan ini diharapkan akan membuat kinerja PNS menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Facebook dengan nama pengguna “Gibson Hutabarat Abdul” tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini.

Faktanya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan tidak untuk menghapus PNS, melainkan untuk membantu melakukan pekerjaan yang bersifat administratif dan repetitif.

SUMBER membagikan artikel “1,4 Juta Warga China Ikut Tes PNS 2021, Persaingan Superketat” dengan narasi yang TIDAK sesuai dengan fakta, sehingga menimbulkan kesimpulan yang SALAH.

Sumber foto, Reuters: “FOTO FILE: Pencari kerja memadati bursa kerja di Liberation Square di Shijiazhuang, provinsi Hebei, Cina 25 Februari 2018. Gambar diambil 25 Februari 2018. REUTERS/Jason Lee” (deskripsi foto)

Artikel yang dibagikan, jpnn.com: “jpnn.com, BEIJING – Sekitar 1,42 juta warga China bersaing ketat memperebutkan 31.200 posisi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) setempat untuk formasi tahun 2021

BUKAN untuk menjadi PNS di Indonesia. FAKTANYA, yang sedang dibahas di artikel adalah penerimaan PNS di Tiongkok, BUKAN di Indonesia. Selain itu, foto yang digunakan di artikel adalah untuk keperluan ilustrasi.

Berdasarkan hasil penelusuran, isi video tidak sesuai dengan klaim pada judul dan narasi thumbnails. Selain itu, video tersebut merupakan hasil suntingan dan pembacaan artikel berita.

Video pertama yang dicuplik ialah video klarifikasi Duta Besar Arab Saudi terkait sejumlah isu pada tahun 2018. Video aslinya berasal dari akun Facebook TVMuhammadiyah yang tayang pada 13 November 2018. Dalam narasi video tersebut tertulis “HOT!!! Penjelasan Dubes Arab Saudi terkait 3 hal : 1. Perihal Habieb Rizieq di Arab Saudi, 2. Jama’ah haji dari Palestina, 3. Hukuman mati Alm.Tuti Tursilawati.” Dalam video itu tidak ada pernyataan Duta Besar Arab Saudi meminta pembebasan HRS.

Video kedua yang dicuplik pada video sumber berasal dari postingan akun Twitter @N0N4m3_90 pada 25 Maret 2021. Pada postingan itu tertulis narasi “GEMA PEMBEBASAN IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB Kamis, 25/03/2021 Segenap Ulama & Tokoh Islam Banten Menyatakan sikap Bahwa Kasus yg menimpa IB-HRS adalah masalah POLITIK , Bukan Masalah Hukum. Dan demi tegaknya Keadilan Bebaskan IB-HRS dari segala tuntutan Hukum.” Isi video merupakan pernyataan sikap sejumlah orang mengatasnamakan ulama dan tokoh Islam di Banten. Tidak ditemukan pernyataan dari pihak MUI.

Video ketiga berasal dari video berjudul “PERNYATAAN MENYENTUH HATI dari UMA utk KITA SEMUA [ I.B-H.R.S ] | Ustadz Masrul Aidi || Perkusi Aceh” yang diunggah kanal Youtube PERKUSI ACEH pada 15 Desember 2020. Dalam video itu tidak ditemukan pernyataan dari pihak Duta Besar Arab Saudi ataupun MUI untuk pembebasan HRS.

Dan, video keempat berasal dari video berjudul “Habib Rizieq Shihab Sebut Isu Dirinya Dengan Firza Husein Adalah Fitnah – iNews Siang 02/02” yang tayang di kanal Youtube Official iNews pada 2 Februari 2017. Isi video merupakan konferensi pers HRS selepas menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).

Adapun, artikel yang dibacakan dalam video ialah artikel berjudul “Bicara soal Habib Rizieq dan Kriminalisasi Ulama, Amien Rais Telanjangi Rezim Jokowi” yang tayang di suara.com pada 28 November 2021. Isi artikel itu hanya membahas pernyataan Amien Rais. Tidak ditemukan pernyataan Duta Besar Arab Saudi ataupun pihak MUI.

Lalu, artikel kedua yang dibacakan ialah artikel berjudul “Cuitan Nicho Silalahi Soal Reuni 212, Singgung Habib Rizieq dan Pengawalnya yang Meninggal” yang tayang di wartaekonomi.co.id pada 29 November 2021. Artikel tersebut membahas cuitan dari Nicho Silalahi dan tidak ditemukan pernyataan Duta Besar Arab Saudi ataupun MUI.

Berdasarkan penjelasan itu, maka konten di kanal Gajah Mada TV masuk ke dalam kategori Konten yang Dimanipulasi.

Di dalam video tidak ada pernyataan dari pihak Arab Saudi dan MUI terkait pembebasan HRS. Isi video merupakan hasil suntingan sejumlah video dan pembacaan artikel dari dua media, yakni artikel berjudul “Bicara soal Habib Rizieq dan Kriminalisasi Ulama, Amien Rais Telanjangi Rezim Jokowi” yang tayang di suara.com pada 28 November 2021 dan artikel berjudul “Cuitan Nicho Silalahi Soal Reuni 212, Singgung Habib Rizieq dan Pengawalnya yang Meninggal” yang tayang di wartaekonomi.co.id pada 29 November 2021.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo menunjukkan menyebarnya varian Omicron bukan bagian propaganda untuk memaksa vaksinasi Covid-19. Rendahnya tingkat vaksinasi di benua tersebut, disebabkan oleh banyak faktor. Namun ketidakmerataan akses dan cakupan vaksin Covid-19, mendorong munculnya varian virus baru. 
Tempo memeriksa tiga klaim dari narasi yang beredar di Facebook tersebut dengan mengutip dari sejumlah pemberitaan dan analisa para pakar kesehatan. 
Klaim 1: varian Omicron untuk memaksa vaksinasi Covid-19 di Benua Afrika
Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Amerika Serikat, virus terus berubah melalui mutasi dan terkadang mutasi ini menghasilkan varian virus baru. Beberapa varian muncul dan menghilang sementara yang lain bertahan. Varian baru akan terus bermunculan.  
Menurut CDC, dengan potensi munculnya varian virus baru, memberikan vaksinasi adalah cara terbaik untuk mengurangi penyebaran infeksi dan memperlambat varian baru. Vaksin justru dapat mengurangi risiko keparahan penyakit, rawat inap, dan kematian akibat COVID-19. Dengan demikian munculnya varian Omicron bukan bagian propaganda. Peningkatan vaksinasi Covid-19 di benua Afrika dibutuhkan untuk mengurangi risiko keparahan dan kematian akibat Covid-19. 
Varian Omicron memang dideteksi pertama kali muncul di Afrika Selatan pada 24 November 2021. Akan tetapi, varian baru telah menyebar di Belanda, Belgia, Jerman, Perancis, Jepang, Hongkong dan Amerika Serikat. Sehingga munculnya varian virus baru ini menjadi ancaman global. 
Klaim 2: mayoritas penduduk di benua Afrika menolak program vaksinasi Covid-19
Dikutip dari Time, hingga 1 Desember 2021, tingkat vaksinasi dengan dosis penuh di benua Afrika baru mencapai 7,3 persen, jauh dibandingkan Eropa dan Amerika yang mencapai sebesar 58 persen. 
Rendahnya tingkat vaksinasi tersebut, disebabkan oleh faktor yang cukup kompleks. Di antaranya karena koordinasi yang kurang dalam pengiriman vaksin, infrastruktur kesehatan yang lemah dan keragu-raguan penduduk.
Sebagian besar negara Afrika mengandalkan COVAX, sebuah program yang dibuat untuk memasok vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah—untuk menyediakan pengiriman vaksin COVID-19. Namun, ketika produsen vaksin terbesar di dunia, Serum Institute of India, dilanda masalah produksi dan larangan ekspor menyusul lonjakan COVID-19 di India sendiri, pengiriman vaksin melambat hingga menetes. Hanya 245 juta dosis yang telah dikirim ke Afrika sub-Sahara, menurut pelacak vaksin UNICEF.
Banyak negara Afrika terpaksa bergantung pada sumbangan. Tetapi pengiriman sering kali “tidak terkoordinasi dengan baik”, kata Dr. Lul Riek, koordinator Afrika bagian selatan untuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika. Lebih buruk lagi, beberapa pengiriman menyertakan dosis yang mendekati tanggal kadaluarsa.
Bahkan ketika ada cukup dosis vaksin yang tersedia, keragu-raguan vaksin di seluruh benua tinggi—dipicu oleh kombinasi misinformasi online, ketidakpercayaan para pemimpin pemerintah dan sejarah eksperimen medis Barat di benua itu.
Ketimpangan vaksinasi Covid-19 tersebut diduga menjadi penyebabnya munculnya varian baru Covid-19. “Apa yang terjadi saat ini sebagian besar tidak dapat dihindari. Varian saat ini, Omicron, adalah hasil dari kegagalan dunia untuk memvaksinasi warganya dengan cara yang adil dan efisien,” kata Dr. Ayoade Alakija, ketua Aliansi Pengiriman Vaksin Afrika Uni Afrika. “Perilaku tidak pengertian dan isolasionis dari Global North telah menciptakan situasi saat ini, dan sampai mereka dimintai pertanggungjawaban, saya khawatir Omicron mungkin baru permulaan,” kata dia menambahkan.  
Klaim 3: Vaksinasi rendah mempengaruhi kasus Covid-19 di benua Afrika juga rendah
Dampak pandemi Covid-19 di Afrika Sub-Sahara memang lebih rendah dibandingkan dengan Eropa, Amerika dan Asia. Namun hal itu tidak terkait dengan rendahnya tingkat vaksinasi, mengingat bagaimana vaksin dapat mengurangi tingkat keparahan dan kematian akibat Covid-19. 
Dikutip dari The Conversation, dalam sebuah studi yang dipimpin analis kesehatan Janica Adam, memeriksa berbagai kemungkinan dengan peninjauan literatur untuk menjawab hal itu. Akan tetapi diperlukan lebih banyak penelitian untuk lebih memahami apa saja faktor-faktor yang berkontribusi pada rendahnya dampak Covid-19 di Afrika.
Faktor pertama terkait demografi usia. Sebagian besar kematian terjadi pada mereka yang berusia 65 tahun atau lebih. Di Amerika Utara dan Selatan, Eropa dan Asia, rata-rata usia penduduk berkisar antara 32 hingga 42,5 tahun. Kanada misalnya dengan usia rata-rata 41.1 dengan sekitar 18 persen populasi penduduk berusia 65 tahun. Kanada telah mencatat hampir 1,5 juta kasus Covid-19 dan 27 ribu kematian.
Sedangkan struktur demografi usia penduduk Afrika sub-Sahara jauh lebih muda – usia rata-rata adalah 18 tahun. Misal di Uganda, dengan rata-rata usia penduduk 16,7 dan hanya 2 persen populasinya berusia 65 tahun atau lebih. Uganda hanya mencatat kasus Covid-19 kurang dari 100 ribu dan 3 ribu kematian. 
Fakta kedua terkait fasilitas perawatan jangka panjang atau panti jompo. Di Afrika sub-sahara, kebanyakan orang lanjut usia tidak tinggal di fasilitas panti jompo, sebagaimana di Kanada. Orang lanjut usia di Afrika tinggal bersama keluarga yang mengurangi penularan penyakit. Berbeda dengan Kanada di mana 81 persen kematian terjadi di panti jompo.
Ketiga, adanya keterbatasan pengujian SARS-CoV-2. Pengumpulan data yang tidak memadai dapat berarti kita tidak benar-benar mengetahui kasus dan prevalensi COVID-19.  
Keempat, respons kesehatan masyarakat pemerintah yang efektif. Respon cepat dari beberapa pemerintah Afrika dan organisasi kesehatan mungkin telah memainkan peran penting. Pada awal pandemi, beberapa langkah dilakukan: screening, pembentukan Africa Task Force untuk Novel Coronavirus, penangguhan penerbangan dari China dan penutupan perbatasan di 40 negara Afrika. Program baru juga mempromosikan berbagi informasi COVID-19 di seluruh Afrika sub-Sahara.

Dari pemeriksaan fakta di atas, Tempo menyimpulkan, klaim menyebarnya varian Omicron untuk memaksa vaksinasi Covid-19 di Benua Afrika, adalah keliru. Munculnya varian baru sebagai sifat virus yang terus berubah melalui mutasi dan terkadang mutasi ini menghasilkan varian virus baru. Beberapa varian muncul dan menghilang sementara yang lain bertahan.  
Tingkat vaksinasi Covd-19 di Afrika paling rendah karena disebabkan berbagai faktor. Di antaranya karena koordinasi yang kurang dalam pengiriman vaksin, infrastruktur kesehatan yang lemah dan keragu-raguan penduduk akibat misinformasi, ketidakpercayaan para pemimpin pemerintah dan sejarah eksperimen medis Barat di benua itu.
Tim Cek Fakta Tempo