Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mendapat dukungan dari sejumlah kelompok LGBT yang mengatasnamakan diri Komunitas Rainbow. Mereka menganggap pemerintah sebelumnya kurang serius melindungi kaum marginal.
Deklarasi itu digelar secara tertutup di Hotel Zest, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (4/4). Para anggota kelompok yang datang untuk menyatakan dukungan dengan cara menutupi wajahnya. Meski tak banyak yang hadir, namun kelompok ini mengklaim memiliki ratusan anggota di wilayah Bandung Raya.

Koordinator Komunitas Rainbow Bandung Keukeu menegaskan bahwa dukungan ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi kesetaraan warga negara dalam mendapatkan hak yang sama untuk hidup, berserikat dan berkumpul, serta melaksanakan aktivitas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Meski demikian, ia menganggap isi dan kandungan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut seakan tidak berlaku bagi kelompoknya. Pasalnya berdasarkan penelitian yang ia kutip, tercatat sebanyak 89,3 persen tindak kekerasan sering terjadi terhadap kaum minoritas LGBT di mana 79,1 persen dalam bentuk kekerasan psikis, 46,3 persen kekerasan fisik, 26,3 persen kekerasan ekonomi, 45,1 persen kekerasan seksual, dan 63,3 persen kekerasan budaya.

"Hingga kini, kekerasan demi kekerasan pun masih terjadi kepada kami sebagai kaum yang selalu memperjuangkan kesamaan, keadilan dan hak asasi manusia yang ingin merdeka," kata Keukeu.

Pemilu 2019 mereka anggap sebagai momentum untuk mengubah tradisi diskriminasi melalui Prabowo-Sandiaga Uno. Mereka menginginkan Indonesia menjadi rumah aman, nyaman dan berdaulat bagi seluruh rakyatnya seperti yang digaungkan Prabowo-Sandi.

"Meskipun masih kampanye, tapi kami yakin kita bisa menjadi warga negara yang merdeka," katanya.

KPU dengan tegas membantah segala tudingan yang membuat orang meragukan KPU.

“Materi atau substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” ucap komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4).

Hasyim mengatakan tak ada server KPU di luar negeri, semua di dalam negeri. Sementara untuk metode penghitungan suara resmi, KPU sudah berulang kali menjelaskan akan dilakukan secara manual berjenjang, bukan menggunakan sistem IT.

“Proses penghitungan suara secara manual bertingkat dari TPS, PPK (kecamatan), KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU (pusat),” terang Hasyim.

Sementara, sistem IT digunakan KPU hanya untuk semacam data pembanding agar masyarakat mendapat gambaran lebih dulu soal hasil Pemilu, yaitu melalui scan C1. Teknisnya, hasil penghitungan suara di seluruh TPS akan diunggah dan muncul dalam model tabulasi di website KPU. Tapi sekali lagi, ini bukan hasil resmi yang akan jadi acuan KPU menentukan pemenang Pemilu.

“Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik (saksi, Panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lain-lain) dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” paparnya.

“Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan Capres melalui sistem IT.”

Tak hanya memberi bantahan, KPU akan melaporkan hoaks ini kepada Bareskrim Polri sama seperti saat hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos.

“Berdasarkan tuduhan tidak berdasar yang beredar lewat video tersebut, KPU merasa dirugikan dan akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri,” tutupnya.

Atas tuduhan tak netral saat Pemilu 2019, pihak Twitter Indonesia, melalui akun @TwitterID dan laman blognya memberikan klarifikasi. Dalam klarifikasinya, Twitter menyebutkan bahwa pihaknya merupakan platform tempat berbagai suara dari beragam spektrum dapat dilihat dan didengar. Twitter pun menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk memegang teguh prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan ketidakberpihakan.

“Baik itu tren, proses penegakan kebijakan Twitter, maupun terkait konten yang muncul di linimasa Anda; kami percaya pada ketidakberpihakan dan tidak mengambil tindakan apa pun berdasarkan sudut pandang politik. Produk dan kebijakan kami tidak pernah diciptakan atau dikembangkan berdasarkan ideologi politik,” tulis Twitter Indonesia.

Tak hanya itu, Twitter pun menyebutkan, pihaknya sudah melakukan lebih dari 70 kali perubahan produk, kebijakan, dan operasional sejak dari awal 2018 guna membuat kenyamanan mengekspresikan diri di platformnya.

“Semua (perubahan) bertujuan untuk membuat orang merasa nyaman mengekspresikan diri mereka di platform kami. Perilaku kasar dan ajakan kebencian bisa datang dari berbagai akun yang memiliki berbagai ideologi dan kami akan mengambil tindakan ketika Peraturan Twitter dilanggar,” ungkap Twitter.

Twitter pun menegaskan, pihaknya tidak meninjau, memprioritaskan, atau menegakkan kebijakan berdasarkan ideologi politik. “Perlu kami tegaskan; bahwa kami tidak meninjau, memprioritaskan, atau menegakan kebijakan kami berdasarkan ideologi politik. Setiap Tweet dan setiap akun diperlakukan dengan tidak memihak. Kami menerapkan kebijakan kami secara adil dan bijaksana untuk semua,” tegasnya.

Untuk meninjau peraturannya, Twitter menjelaskan, pihaknya memiliki tim khusus di level global yang menegakkan peraturan tanpa memihak. Twitter pun menjelaskan, karyawan Twitter di Indonesia tidak membuat keputusan penegakan peraturan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam setiap keputusan yang kami ambil.

“Kebijakan kami telah berkembang untuk lebih dapat melindungi pemilik akun dan memberikan informasi sejelas mungkin tentang perilaku seperti apa saja yang dilarang. Kami memiliki serangkaian Peraturan yang menguraikan perilaku yang kami izinkan di Twitter, dan pemegang akun dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang kami terapkan kapan saja,” papar Twitter.

Selain itu, Twitter menjelaskan perihal trending topic. Dalam paparannya, Twitter menjelaskan bahwa trending topic adalah area di mana kami melihat spekulasi dan asumsi terkait bias politik kerap dilontarkan terhadap pihaknya, seringkali tanpa dasar faktual. “Tren adalah topik yang sedang populer dibicarakan saat ini, bukan topik yang telah populer untuk sementara waktu atau setiap hari,” terang Twitter.

Twitter pun menjelaskan, tren tidak ditentukan oleh jumlah total Tweet pada suatu topik saja - jumlah total Tweet hanya satu faktor ketika menentukan peringkat dan menentukan tren. “Faktor yang sangat penting dalam menentukan tren adalah jumlah Tweet dalam periode waktu tertentu (percepatan), yang tidak selalu terkait dengan jumlah total Tweet (volume). Ketika sebuah topik keluar dari daftar topik yang sedang tren, itu karena volume dan percepatan telah berkurang,” jelas Twitter.

Menurut Twitter, hanya ada beberapa kejadian khusus ketika pihaknya akan mencegah konten tertentu masuk ke jajaran trending topic. “Informasi ini tertera pada Peraturan Twitter, dan biasanya terjadi ketika tren mengandung kata-kata kotor atau referensi dewasa/grafis, memicu kebencian pada kelompok yang dilindungi, atau melanggar Peraturan Twitter. Keputusan ini diambil oleh para ahli yang terlatih dan tidak pernah didasarkan pada atau terkait dengan ideologi politik,” papar Twitter.

Twitter kembali menegaskan, pihaknya tidak menggunakan ideologi politik tertentu untuk memberi peringkat terhadap konten yang ada di platform kami. “Saat membuat akun Twitter, pengguna memutuskan akun mana yang ingin mereka ikuti—mereka yang mengendalikan konten seperti apa yang mereka lihat dan minati,” kata Twitter.

Di akhir klarifikasinya, Twitter menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memperlihatkan semua sisi percakapan yang terjadi—seiring dengan berjalannya musim pemilihan umum di berbagai negara di dunia—yang memiliki beragam iklim budaya, politik, dan sosial. “Kami memegang teguh misi kami untuk melayani pengguna Twitter di mana pun mereka berada, serta melindungi dan meningkatkan percakapan publik yang terjadi di platform kami,” ungkap Twitter.

Selain narasi yang disebarkan adalah pelintiran menggunakan berita yang sudah beredar sebelumnya, hampir seluruh foto yang digunakan tidak ada kaitannya dengan klaim-klaim yang disebutkan di narası. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan NARASI.