Hoaks terkait Syarikat Leong Hup juga pernah beredar pada tahun 2019, dan sudah dilakukan pemeriksaan faktanya oleh turnbackhoax. Berdasarkan pada seluruh referensi, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut Frankfurter Ayam Jenama produk tidak halal adalah hoaks dan masuk pada kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Setelah ditelusuri, surat permohonan tersebut salah. Bahkan Irsyad menegaskan bahwa surat permohonan dana tidak benar adanya dan tidak perlu ditindak lanjuti oleh pihak manapun. Dilansir dari website resmi Kabupaten Pasuruan di sela-sela kesibukannya pada Senin, 19/10/2020 Irsyad mengatakan.

“Ini sudah dua kali kejadian di tahun ini. Beberapa waktu lalu ada juga aksi penipuan untuk kepentingan bantuan pondok pesantren. Nah sekarang malah untuk kepentingan Pilkada. Saya tegaskan, itu semua hoax dan kepada semua pihak yang disurati, untuk tidak ditindaklanjuti” jelas Irsyad.

Mengetahui hal ini, Bupati Irsyad mengimbau kepada warga Kabupaten Pasuruan agar lebih berhati-hati dan jeli terhadap oknum yang mengatasnamakan dirinya, maupun orang lain hingga sekelas Kepala Daerah.

“Saya himbau kepada semua masyarakat untuk tak mudah percaya dengan apapun informasi. Cek dan kroscek dulu kebenarannya agar kita tidak tertipu dan rugi” jelasnya melalui website resmi Kabupaten Pasuruan.

Untuk menindaklanjuti hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Anang Syaifullah menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan telah melaporkan aksi penipuan ke Polres Pasuruan, dan berharap segera menangkap si pelaku.

Selain melapor ke Polres Pasuruan, Pemkab Pasuruan juga meminta Bank BRI untuk segera memblokir nomor rekening pelaku dan membuat surat pemberitahuan kepada seluruh pimpinan perusahaan/BUMN/BUMD/Pelayanan/Perindustrian se-Pasuruan.

Dengan demikian, informasi terkait pencatutan nama Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf adalah salah dan termasuk dalam konten palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran, narasi tersebut salah. Foto unggahan itu merupakan foto kolaborasi antara Nicola Canava dan fotografer Dawn Felicia Knox sebagai bagian projek yang bernama “Raising the Skirt”. Foto tersebut kemudian ditampilkan di sebuah workshop di Newcastle, Britania Raya pada 28 sampai 30 Agustus 2014.

Mengutip dari situs Raising the Skirt, Nicole Hunter (sebelumnya Canavan) menciptakan ‘Raising the Skirt’ dengan tujuan agar semua wanita berjuang untuk tujuan yang sama.

“Raising the Skirt ‘lebih dari sekedar gambar, ini adalah proyek yang menimbulkan pertanyaan, ini adalah alat sumber daya dan komunitas, yang bertujuan untuk mewakili wanita dari semua komunitas dan asal, wanita yang kuat dan penuh semangat yang semuanya berjuang untuk tujuan yang sama. Saya ingin Tentara Anasyrma saya tumbuh dan agar kita semua memiliki kedamaian di dalam tubuh kita kecuali api di hati kita,” ujarnya.

Adapun Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-45 setelah memenangkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada 8 November 2016. Ia mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton dan dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari 2017.

Dengan demikian, unggahan akun Facebook Orlando Hill dikategorikan sebagai Konten yang Salah/False Context karena foto tersebut merupakan foto kolaborasi antara Nicola Canava dan fotografer Dawn Felicia Knox sebagai bagian projek yang bernama “Raising the Skirt” tahun 2014 sebelum Donald Trump terpilih menjadi presiden AS di tahun 2016.

Berdasarkan penelusuran unggahan video yang menyebutkan stasiun TV nasional tak menayangkan demo menolak UU Omnibus Law adalah salah. Dilansir oleh Liputan6.com, mereka melakukan pencarian dengan Google Search dengan kata kunci ‘demontrasi menolak UU Omnibus Law’.

Sejumlah stasiun TV maupun Youtube menayangkan siaran berita terkait kericuhan demo menolak UU Omnibus Law. Seperti, Kompas.tv, iNews dan CNNIndonesia.com mereka menayangkan demo pada waktu itu.

Pernyataan seperti ini tidak hanya sekali beredar di media sosial minggu lalu juga sempat beredar video TikTok yang menyebutkan bahwa tidak ada stasiun TV yang menayangkan demo menolak UU Omnibus Law dan dibantah.

Dengan demikian, unggahan yang menyebutkan stasiun TV nasional tak menayangkan demo menolak UU Omnibus Law termasuk lategori Konten Menyesatkan. Hal ini dikerenakan sejumlah stasiun TV menayangkan aski demo tersebut.