Berdasarkan hasil penelusuran Tempo.co, Foto yang beredar adalah surat suara palsu

Foto yang beredar di grup Whatsapp itu sebenarnya adalah surat suara palsu yang ditemukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di TPS 23 Pajang Solo saat pilkada serentak di Kota Surakarta pada 9 Desember 2015, seperti dilaporkan oleh situs KBR.

Panitia menemukan lembaran surat suara tersebut saat proses penghitungan hasil pemungutan suara yang selisih 1 lembar dengan proses penghitungan ketika di awal pemungutan suara.

Surat suara itu palsu karena tidak ada keterangan lengkap nomor TPS, kelurahan, kecamatan, dan tandatangan ketua KPPS. Warna surat suara juga lebih terang daripada surat suara lainnya. Surat suara ini juga sudah tercoblos atau berlubang di salah satu gambar pasangan calon.

Saat itu, Pilkada di kota Solo diikuti 2 pasangan calon. Yakni pasangan dari Koalisi Solo Bersama (KSB), Anung Indro Susanto-Muhammad Fajri dan pasangan calon dari PDI Perjuangan, F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo. KSB didukung koalisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera.

=====================

Syarat Surat Suara Sah

Dalam buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, surat Suara dinyatakan sah apabila:

1. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara. 3. Untuk Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota: tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Untuk 4. Pemilu Anggota DPD: tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor atau foto calon dan/atau nama calon anggota DPD.

Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila:

1. Dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan.
2. Dicoblos dengan rokok/api.
3. Surat Suara yang rusak/robek.
4. Surat Suara terdapat tanda/coretan.
5. Tidak memenuhi kriteria suara sah.

Buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 bisa diunduh di sini: https://bit.ly/2FNHrKs

Saat dikonfirmaasi, humas Pengadilan Agama Garut, Muhammad Dihyah Wahid membantah telah menyebarkan informasi tersebut. Di sana juga tak ada humas bernama TB Hidayat.

“Kami membantah hal tersebut,” ujar Dihyah ketika dihubungi Tirto, Kamis (28/3/2019).

Bantahan juga datang dari Ketua Pengadilan Agama Garut, Fajaruddin Effendy. Dia menyebut informasi berantai tersebut sebagai hoaks.

“Informasi yang berkembang melalui WA [ada orang mengaku dapat nomor] janda-janda yang mengaku memperoleh informasi dari humas PA Garut adalah tidak benar atau hoaks,” kata dia dikutip dari situsweb PA Garut, Kamis (28/3/2019).

Dalam pernyataan itu, disebutkan PA tidak pernah meminta nomor telepon seluler para pihak yang berperkara.

Selain itu, institusi itu juga menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengannya pihak-pihak yang berperkara atau dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan ‘Komunitas janda-janda yang berperkara di Pengadilan Agama Garut’.

Dihyah menjelaskan pihaknya telah melaporkan temuan tersebut ke pusat. Belum ada intruksi dari pimpinannya untuk melaporkan kasus ini ke polisi. “Kami telah melaporkan ke pimpinan tingkat banding. Untuk saat ini belum diberi arahan untuk melakukan upaya hukum,” katanya.

Ia kembali memastikan jika pesan berantai itu tidak berasal dari mereka. Bahkan, kata Dihyah, tak hanya PA Garut yang diisukan menyebar nomor-nomor misterius itu.

“Bukan hanya PA Garut yang diisukan menyebarkan rilis tersebut. Ada PA Bandung, Soreang dan Karawang,” ujarnya.

Menurut Dihyah, PA Bandung dan Karawang terlebih dahulu diisukan serupa. Nomor-nomor yang diisukan disebar dua PA tersebut sama persis dengan daftar nomor yang diisukan disebar PA Garut.

“Nama dan urutannya sama persis semuanya,” kata Dihyah.

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan berita pada artikel tersebut merupakan saduran persis dari berita Tempo.co berjudul “Luhut Panjaitan: Ada Gerakan Ingin Mengganti Ideologi Pancasila”. Berita tersebut memang berisikan Luhut yang menghimbau akan adanya gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila, serta mengundang mantan perwira dan mantan pejabat untuk bertemu menjelang hari-H pencoblosan. Akan tetapi, tidak ada pernyataan Luhut yang menghimbau bahwa apabila memilih Prabowo, berarti menginginkan ideologi Pancasila diubah. Dalam berita ini, Luhut justru menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud mengintervensi pilihan politik, dan tidak masalah apabila para mantan perwira yang diundangnya untuk bertemu memilih nomor 01 atau 02 di pemilihan presiden 2019.

Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyesalkan pernyataan Habib Rizieq yang menyebut Menlu Retno Marsudi menggalang kemenangan untuk capres Jokowi kepada staf KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Agus menyebut Rizieq menyampaikan fitnah.

“Sangat tidak benar Menlu RI datang ke Arab Saudi untuk mengarahkan KBRI dan KJRI untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres tertentu. Tuduhan MRS dalam video yang dibuat di Kota Suci Madinah tersebut adalah merupakan fitnah,” ujar Agus kepada detikcom, Senin (1/4/2019).

Agus mengatakan kunjungan Retno ke Saudi terkait peresmian pelayanan satu atap di Jeddah. Selain itu, Agus menyesalkan Rizieq yang memfitnahnya.

“Beberapa minggu sebelumnya, 1 Rajab 1440 H, dalam sebuah pertemuan dengan WNI di Mekah yang beredar di medsos dan YouTube, MRS juga melancarkan fitnah kepada saya sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi. Fitnah tersebut adalah MRS menuduh Dubes akan mencabut paspor WNI yang mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Dalam rekaman tersebut, MRS juga memerintahkan kepada hadirin untuk menyampaikan rekaman video tersebut kepada Dubes RI di Riyadh,” kata Agus.

“Tuduhan tersebut adalah sangat tidak berdasar dan mengarah pada penyebaran fitnah yang sistematis terhadap perwakilan RI yang berada di Arab Saudi,” imbuhnya.

Agus menyayangkan Rizieq sudah menyebar fitnah-fitnah tersebut. Apalagi diketahui Rizieq berdomisili di Mekah, yang merupakan kota suci.

“Kami menyesalkan Kota Suci Mekah dan Madinah dijadikan sebagai tempat menebar fitnah,” tuturnya.

KJRI Jeddah membantah pernyataan imam besar FPI, Habib Rizieq Syihab, yang menyebut Menlu Retno LP Marsudi mengimbau staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi agar memenangkan capres Joko Widodo. Hal itu dinyatakan tidak benar.

“Tidak benar bahwa Menlu RI mengajak pejabat dan staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk memenangkan salah satu calon pada Pemilu 2019,” demikian pernyataan KJRI Jeddah lewat pernyataan tertulis, Senin (1/4/2019).

Retno berada di Jeddah pada 3-5 Maret 2019 untuk meninjau pelayanan publik yang ada dan meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap di KJRI Jeddah. Selain itu, Retno juga mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) karena ada rencana pemindahan gedung sekolah.

“Tidak benar Menlu RI melakukan pertemuan dengan staf di KBRI. Menlu RI tidak ke KBRI Riyadh dan hanya melakukan kunjungan ke Jeddah,” papar KJRI Jeddah.

Dalam pertemuan di aula Wisma KJRI Jeddah, Retno menegaskan dua isu penting yaitu terkait peningkatan pelayanan publik bagi WNI dan peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia-Arab Saudi. Secara lisan dan tertulis, Retno sudah menginstruksikan perwakilan RI untuk mendukung penuh PPLN dan agar tetap menunjukkan sikap netral.

“Sebagai catatan, pelaksanaan pemilu di luar negeri adalah tanggung jawab dan kewenangan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertanggung jawab langsung kepada KPU. Anggota PPLN adalah dari unsur masyarakat Indonesia di luar negeri,” jelas KJRI Jeddah.