Kementrian Agama hanya meninjau ulang kurikulum mata pelajaran tersebut. Penegasan ini disampaikan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar di Jakarta, Senin (16/09). Penjelasan ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan bahwa Kemenag akan menghapus materi perang dalam kurikulum SKI.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : Konten yang Menyesatkan
=============================================

Akun Hary Setiadi (fb.com/hary.setiadi1) mengunggah sebuah gambar dengan narasi sebagai berikut :

“ASTAGHFIRULLAH HAL ‘ADZHIIIM….
Pak Mentri ini mau gimana sihhh…..Tak perlu hapus segala [pelajaran] sejarah perang Rosulullah dan peperangan dalam Islam lainnya. Justru sejarah perang Islam utu penting disosialisasikan agar umat manusia makin tahu tentang Islam yang terbuka toleransi dengan ikon Islam. Apakah anda beranggapan bahwa islam mengajarkan TERORISME.”

Dan narasi dalam gambar : “Kemenag akan Hapus Materi Perang Uhud, Badar, dan Sebagainya dari Kurikulum Madrasah”

Gambar tersebut adalah tangkapan layar dari tweet akun twitter @didienAZHAR yang memposting artikel dari situs news.beritaislam.org


PENJELASAN

Menanggapi pemberitaan bahwa Kementerian Agama akan menghapus materi perang dalam kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrsah, A. Umar, menyatakan bahwa kementeriannya hanya meninjau ulang kurikulum mata pelajaran tersebut.

Seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Umar menegaskan bahwa ke depannya fakta-fakta sejarah Islam yang dipelajari di madrasah akan lebih menonjolkan pada tonggak sejarah pembangunan peradaban Islam.

“Perang adalah bagian dari fakta sejarah umat Islam. Tidak benar kalau itu akan dihapus. Review lebih untuk menonjolkan bagaimana setiap fakta sejarah itu menjadi tonggak pembangunan peradaban,” ujar Umar.

Menurut Umar, dalam peninjauan ulang itu, Kementerian Agama meletakkan pembelajaran SKI di madrasah dari dua sudut. Pertama, dari sudut pandang pendidikan bahwa pembelajaran sejarah Islam perlu membentuk nilai karakter, membekali muatan kognitif, dan menggerakan psikomotorik siswa sebagaimana tujuan pendidikan nasional dan pembentukan karakter muslim yang rahmatan lil alamin.

Kedua, dari sudut fakta sejarah dengan membekali berbagai fakta sejarah yang ada secara lengkap dalam rangka penguatan misi pendidikan sebagaimana pada sudut pandang pertama.

Dengan orientasi itu, kata Umar, yang diperbaiki atau diubah dalam kurikulum yang baru hanyalah penonjolan sudut pandang dalam mengurai sejarah kebudayaan Islam. Fakta sejarah secara akademik tetap diberikan secara proporsional kepada siswa dengan kekayaan keilmuan yang lengkap, tidak ada yang dikurangi.

“Kalau sebelumnya peperangannya yang dijadikan tonggak sejarah, ke depan, tonggak pendidikan sejarah kebudayaan Islam adalah lebih menitikberatkan pada pembangunan peradaban dan kebudayaan Islam,” ujar Umar.

“Dengan demikian, deskripsi sejarah kebudayaan Islam nantinya dapat membekali karakter, kognitif, dan psikomotor siswa untuk mewarisi luhurnya budaya peradaban Islam dari fase ke fase perjuangan nabi membangun peradaban umat serta menyebarkan kedamaian sebagai implementasi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin,” katanya.

Review kurikulum ini dimuat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019. Proses review kurikulum dilakukan sejak awal 2018 hingga pertengahan 2019 dengan melalui berbagai kajian yang melibatkan para akademisi dan dosen, peneliti, praktisi guru, pengawas, ahli kurikulum, psikolog, pemerhati pendidikan Islam, perwakilan ormas Islam, penyelenggara lembaga pendidikan Islam, dan para tenaga struktural penganilisis kebijakan dari Kementerian Agama.

Klarifikasi dari Kementerian Agama tersebut juga dapat dilihat pada artikel yang dimuat laman Republika.co.id pada Senin, 16 September 2019 dengan judul: “Materi Perang Dihapus dari Kurikulum? Kemenag: Tidak Benar”.

Menanggapi perkembangan isu tersebut, pihak Manajemen Sriwijaya Air Group berikan klarifikasinya. Direktur Komersial Sriwijaya Air Group Rifai Taberi mengatakan hingga saat ini, Sriwijaya Air dan NAM Air masih beroperasi secara normal.

“Informasi setop operasi itu tidak benar. Hingga saat ini Sriwijaya Air dan NAM Air masih beroperasi melayani pelanggan dan reservasi pun masih tetap kami buka,” ucap Rifai.

Ia mengimbau, kepada seluruh masyarakat maupun mitra kerja dan mitra usaha tidak resah dalam memilih pelayanan penerbangan bersama Sriwijaya Air dan NAM Air. Rifai menegaskan maskapai masih terus berkomitmen dalam menjaga seluruh kegiatan operasional maupun pelayanan penerbangan.

“Hingga saat ini kami masih terus berkomitmen dalam menjaga seluruh kegiatan operasional maupun pelayanan penerbangan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam setiap penerbangan,” ucapnya.

Hal itu kemudian diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.

Dia menyatakan bahwa mobil ambulans yang dimaksud tidak membawa batu mau pun bensin.

Argo menjelaskan kala itu anggota Brimob tengah bertugas menghalau massa pelajar. Brimob dilempari batu serta benda lainya.

Kemudian, lanjut Argo, perusuh yang melakukan aksi pelemparan itu mencari perlindungan dengan masuk ke dalam mobil ambulans.

“Perusuh itu pun membawa alat ini, ada batu, dia itu mencari perlindungan masuk ke mobil PMI membawa batu dan ada kembang api juga, jadi dia masuk ke mobil,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (26/9).

Setelah itu, muncul anggapan di kalangan anggota Brimob yang bertugas bahwa mobil ambulans itu digunakan para perusuh.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Para perusuh itu yang kemudian memanfaatkan mobil ambulans untuk berlindung.

“Jadi anggapan dari Brimob ini diduga mobil yang digunakan untuk perusuh, tapi bukan,” ujarnya.

Palang Merah Indonesia (PMI) menjelaskan soal kardus yang ditemukan dalam ambulans yang disebut-sebut berisi batu, petasan, hingga bensin. Menurut PMI, kardus itu dititipkan rekan pendemo yang sedang mendapatkan pertolongan.

“Pada saat menolong, yang ditolong dengan baik, tapi ada kawannya membawa semacam bungkusan, yaitu kardus. Kardus yang tidak diketahui isinya apa, mengikut masuk ke mobil. Jadi mobil ambulans tidak pernah membawa batu dan kardus. Nah, penitipan itu terjadi dalam waktu cepat. Saat kardus dititipkan dan kita tidak tahu isinya apa, mobil lalu dikuasai polisi,” kata Kepala Bidang Relawan PMI Muhammad Muas di Markas PMI, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Muas menyebut polisi beranggapan ambulanslah yang membawa batu untuk demonstran sehingga semua mobil dan petugas dibawa ke Polda Metro Jaya (PMJ). Para petugas kemudian diinterogasi.

“Polisi beranggapan ambulan itu membawa batu, logistik bagi demonstran. Nah, dibawa semua mobil langsung digiring ke PMJ. Sampai di PMJ kawan-kawan tidak bisa berbuat apa-apa selain diinterogasi dan diperiksa. Mereka menjelaskan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan,” jelasnya.

Sementara itu, Plh Ketum PMI Ginandjar Kartasasmita kemudian merinci apa saja isi kardus tersebut setelah dibuka. Menurutnya, ada kembang api hingga batu yang terdapat dalam kardus itu.

“Pertama, kardus dibuka ada kembang api; kedua, botol yang isinya bensin; ketiga, ada batu. Kardus itu berada ada di ambulans kita pada saat memberikan pertolongan. Pada saat memberikan pertolongan di Slipi dan itulah kejadian mencekam. Ada seseorang yg melakukan menitipkan dan semua orang nggak tahu. Paling penting adalah diakui oleh Polda bahwa kardus itu bukan milik PMI. Kata Pak Argo, kita sedang memeriksa orang yang membawa kardus itu dan kami minta nanti dalam kasus ini kita siap jadi saksi,” tutur Ginandjar.

Kini, orang yang membawa kardus hingga masuk ke ambulans itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka itu ialah warga yang berinisial AN, RL, dan YG.

“Jajaran Direktorat Reskrimum kita tangani kasus terkait adanya barangyang dibawa pelaku itu ada 3 orang. Sudah (tersangka),” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto kepada wartawan di Polda metro Jaya, Jakarta, Kamis (26/9).

beredarnya isu itu, pihak KPK pun memberikan klarifikasinya.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membantah adanya rapat yang dilakukan di KPK sebelum aksi demonstrasi mahasiswa di DPR RI pada Selasa (24/9). “Menjawab beberapa pertanyaan wartawan dan masyarakat yang mengonfirmasi adanya video yang beredar hari ini yang di-"framing" seolah-olah peristiwa itu rapat beberapa saat sebelum demonstrasi mahasiswa dilakukan di Gedung DPR hari ini. Perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar,” ucap Febri.

Ia menyatakan bahwa informasi yang benar adalah pada 11-12 September 2019, lembaganya menerima audiensi sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi seperti Gerakan Antikorupsi (GAK) dan akademisi yang fokus isu antikorupsi serta perwakilan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Febri pun mengatakan, KPK mengajak semua pihak menghargai niat tulus dari para mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan pendapatnya.

“Jangan sampai mahasiswa dituduh digerakkan oleh pihak-pihak tertentu,” ucap Febri.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahwa pertemuan pada saat itu hanya diskusi dan bukan untuk menggerakkan mahasiswa melakukan demonstrasi.

“Iya untuk apa kan diskusi tetapi kalau kami menggerakkan mereka tidak dalam posisi kami,” ungkap Saut.

Selain itu, ia juga menyatakan pertemuan tersebut juga dilakukan jauh sebelum demontrasi tersebut dilakukan.

“Makanya pertemuan itu jauh sebelumnya bukan baru-baru ini. Memang kan civil society itu datang ke KPK bahwa KPK besar karena memang didukung oleh die hard nya KPK termasuk teman-teman jurnalis. Ketika mereka concern akan ada perubahan yang dialami KPK dari sisi kinerja, bisnis, proses, dan lain-lain dikaitkan undang-undang ya mereka berdiskusi,” ujarnya.