Dari hasil penelusuran, kabar tentang surat suara Pilpres yang sudah tercoblos di Sumatera Utara ternyata tidak benar.

Hal ini disampaikan langsung Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni. Sebagaimana yang diberitakan Liputan6.com dengan judul 'Penjelasan KPU Sumut atas Video Viral Tentang Surat Suara Sudah Tercoblos'.

Ketua KPU Sumatra Utara Yulhasni menegaskan, video viral adanya surat suara Pilpres 2019 yang telah tercoblos adalah tidak benar alias hoaks. Di mana dalam video yang berdurasi 7 menit itu terlihat massa ricuh diduga kertas suara sudah tercoblos pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi soal video itu adalah bohong dan hoaks. Peristiwa yang di video itu pas pilkada Tapanuli Utara pada 2018," katanya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (3/3/2019).

Menurutnya, kejadian tahun lalu itu bermula saat massa tak puas akan hasil yang sudah disepakati. Di mana, petahana kembali menang dalam pemilihan itu. Selain itu, pasangan yang menang nomor urutnya sama dengan Jokowi-Ma'ruf yakni 01.

"Mereka datang ke kantor KPU Tapanuli Utara. Jadi bukan di Kota Medan. Sampai saat ini KPU Kota Medan belum menerima surat suara dan baru dilakukan pada 5 Maret nanti. Gudangnya ada di bekas Bandara Polonia Medan dan dijaga polisi. Dan juga bekas markas TNI AU," bebernya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan melaporkan kasus ini. Akun yang dilaporkan atas nama Muhammad Adrian yang pertama kali membagikan video ini.

"Teman-teman sudah ada di Polda sumut. Kami harap aparat tegas. Sumut salah satu barometer Pemilu di Indonesia. Mudah-mudahan bisa ditangkap segera pelakunya," pungkasnya.

Seperti diberitakan, kasus ini heboh usai akun facebook Muhamad Adrian mengunggah video dengan bertuliskan 'Memang keparat kau KPU di Sumatera Utara, surat suara sudah tercoblos 01 semua?'.

Selain itu, akun facebook KPU Provinsi Sumatera Utara juga menuliskan klarifikasinya tentang kabar yang terlanjur viral tersebut.

"#HOAX PEMILUTerjadi demo terkait temuan pencoblosan kertas suara di KPU Kota Medan.

#FAKTA PEMILU

Tidak benar ada demo terkait temuan pencoblosan surat suara. KPU Kota Medan dan KPU Sumut dalam kondisi kondusif. Kemudian pelipatan kertas suara tertib dilaksanakan dengan pengawasan Bawaslu dan pengamanan aparat keamanan.

#HOAX PEMILUSurat suara pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 01 sudah tercoblos semua.

#FAKTA PEMILUHingga saat ini baru surat suara DPR RI dan DPRD Sumut yang telah sampai, disortir, dan dilakukan pelipatan di gudang KPU Kota Medan. Sementara kertas surat suara untuk pemilihan presiden belum sampai dan terdistribusi di gudang KPU Kota Medan...#lawanhoax #kpusumut #kpumelayani," tulis KPU Provinsi Sumatera Utara.

Kabar tentang surat suara Pilpres yang sudah tercoblos di Sumatera Utara ternyata tidak benar atau hoaks. Kabar ini sudah diklarifikasi langsung oleh Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni.

Video tersebut ternyata video lama yang merupakan peristiwa tentang sejumlah massa yang protes saat pelaksanaan pilkada Tapanuli Utara pada 2018. Narasi yang dibangun dalam video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, dikatakan mengusulkan penghapusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Atas isu itu, pihak KPK pun angkat bicara dan memberikan klarifikasi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar karena usulan KPK sebenarnya ialah sinkronisasi antara LHKPN dengan pelaporan pajak. “Jadi, kami tegaskan tidak benar kalau diklaim Ketua KPK meminta penghapusan LHKPN. Yang benar adalah kami berharap LHKPN ini bisa sinkron dengan pelaporan pajak dengan data-datanya. Pihak Kemenkeu, kalau kami baca sangat antutias menyambut ini,” tutur Febri.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara (Sumut), Yulhasni, menyatakan video itu sebenarnya terjadi pada 2018 pada saat Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara. Saat itu menurut Yulhasni ada massa yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi dan mendatangi KPU Tapanuli Utara. “Jadi peristiwa itu sama sekali bukan peristiwa yang ada di kota Medan. Dan kami pastikan sampai saat ini KPU Kota Medan itu belum menerima surat suara presiden dan wakil presiden sampai sekarang,” ucap Yulhasni.

Namun, postingan itu hanya tipuan jahat bahwa pengguna gambar bayi dan seorang wanita muda dicuri dari situs web lain. WhatsApp pasti tidak akan menyumbangkan uang untuk ini atau anak lain berdasarkan berapa kali sebuah pos dibagikan. Tidak akan ada perusahaan lain. Membagikan pos tidak akan membantu bayi dalam gambar dengan cara apa pun.

Kenyataannya, pesan itu hanyalah satu dari sederetan panjang tipuan dan donasi amal “sumbangan untuk berbagi” yang serupa. Pesan apa pun yang mengklaim bahwa suatu perusahaan akan menyumbangkan uang untuk membantu anak yang sakit berdasarkan pada berapa kali pesan itu dibagikan pasti merupakan penipuan.

Tidak ada perusahaan yang waras dan sah yang akan setuju untuk berpartisipasi dalam kampanye penggalangan dana yang konyol dan tidak masuk akal ini. Bahkan jika sebuah perusahaan memutuskan untuk terlibat dalam kampanye yang menjijikkan secara moral, tidak akan ada cara yang dapat diandalkan atau etis untuk merekam perjalanan satu pesan di berbagai platform dan format dan dengan demikian menghitung berapa banyak uang yang perlu disumbangkan.