K-pk T3mukan Bukt1 Ku4t !! 4liran D4na 300t Untuk B1ay4 K4mpanye H1tam G4nj4r 2024
Terungkap…
DANA 300 T MASUK KANTONG PARTAI
MEGA BAGIKAN UANG HASIL DARI MENKEU UNTUK DANA KAMPANYE G4NJAR
(GFD-2023-12251) [SALAH] KPK TEMUKAN DANA 300 TRILIUN UNTUK BIAYA KAMPANYE GANJAR
Sumber: FacebookTanggal publish: 31/03/2023
Berita
Hasil Cek Fakta
Beredar video dari halaman facebook bernama Perspektif dengan klaim narasi yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) temukan dana sebesar 300 Triliun untuk biaya kampanye hitam Ganjar 2024 mendatang.
Setelah dilakukan penelusuran, video yang ditayangan pada klaim tersebut identik dengan video unggahan channel youtube resmi KOMPAS TV berjudul “KPK Periksa Ganjar Pranowo Sebagai Saksi Korupsi E-KTP” yang tayang pada 10 Mei 2019.
Dalam video tersebut Ganjar Pranowo dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan KTP elektronik.
Selain itu terdapat juga video yang identik dengan uggahan kompas.tv berjudul “Ganjar dan Ahok Dilaporkan ke KPK oleh PNPK” yang diunggah pada 8 Januari 2022.
Video tersebut menampilkan Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massaardi yang melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi melibatkan Ahok serta Ganjar Pranowo.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel goriau.com berjudul “Kasus KTP-el Bisa Jadi Alasan Megawati Tidak Restui Pencapresan Ganjar Pranowo” yang diunggah pada 26 Maret 2023.
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa KPK temukan dana sebesar 300 Triliun untuk biaya kampanye hitam Ganjar tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.
Setelah dilakukan penelusuran, video yang ditayangan pada klaim tersebut identik dengan video unggahan channel youtube resmi KOMPAS TV berjudul “KPK Periksa Ganjar Pranowo Sebagai Saksi Korupsi E-KTP” yang tayang pada 10 Mei 2019.
Dalam video tersebut Ganjar Pranowo dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan KTP elektronik.
Selain itu terdapat juga video yang identik dengan uggahan kompas.tv berjudul “Ganjar dan Ahok Dilaporkan ke KPK oleh PNPK” yang diunggah pada 8 Januari 2022.
Video tersebut menampilkan Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massaardi yang melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi melibatkan Ahok serta Ganjar Pranowo.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel goriau.com berjudul “Kasus KTP-el Bisa Jadi Alasan Megawati Tidak Restui Pencapresan Ganjar Pranowo” yang diunggah pada 26 Maret 2023.
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa KPK temukan dana sebesar 300 Triliun untuk biaya kampanye hitam Ganjar tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya judul dan isi video tidak berkaitan. Dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa KPK temukan dana sebesar 300 Triliun untuk biaya kampanye hitam Ganjar 2024 mendatang.
Faktanya judul dan isi video tidak berkaitan. Dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa KPK temukan dana sebesar 300 Triliun untuk biaya kampanye hitam Ganjar 2024 mendatang.
Rujukan
- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/28/194412682/hoaks-kpk-temukan-bukti-biaya-kampanye-hitam-ganjar-rp-300-triliun?page=all#page2
- https://www.kompas.tv/article/249664/ganjar-dan-ahok-dilaporkan-ke-kpk-oleh-pnpk?_ga=2.159772157.1380079175.1679408400-1816836462.1630922101
- https://www.goriau.com/berita/baca/kasus-ktpel-bisa-jadi-alasan-megawati-tidak-restui-pencapresan-ganjar-pranowo.html
- https://www.youtube.com/watch?v=rGRgqa1jF-I&ab_channel=KOMPASTV
(GFD-2023-12252) [SALAH] DEMI TIGA PERIODE, JOKOWI RELA BAYAR 500 TRILIUN KE BAWASLU DEMI JEGAL ANIES
Sumber: YoutubeTanggal publish: 31/03/2023
Berita
BREAKING NEWS ~ NGOTOT 3 PERIODE !! JOKOWI RELA BAYAR 500 T KE BAWASLU DEMI JEGAL ANIES
DEMI AMBIS 3 PERIODE
JOKOWI RELA BAYAR 500 T KE BAWASLU DEMI JEGAL ANIES
DEMI AMBIS 3 PERIODE
JOKOWI RELA BAYAR 500 T KE BAWASLU DEMI JEGAL ANIES
Hasil Cek Fakta
Beredar video dari channel youtube SARJANA MUDA dengan klaim narasi yang menyatakan bahwa Jokowi berambisi untuk masa jabatan tiga periode dan rela membayar 500 Triliun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) demi menjegal Anies di pemilu 2024 mendatang.
Setelah dilakukan penelusuran, isi dalam video tersebut hanya berisi cuplikan video kegiatan Anies Baswedan dan cuplikan video pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun. Salah satu cuplikan video yang menampilkan kegiatan Anies identik dengan video saat Anies bersilaturahmi dengan Ulama, Habib, dan Para Tokoh Se-Madura.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari pantau.com berjudul “Bawaslu Sebar SMS Larang Safari Politik Anies, Refly Harun: Bikin Ngakak dan Kurang Kerjaan!” yang diunggah pada 19 Maret 2023 dan artikel dari liputan6.com berjudul “Tolak Kedatangan Anies Baswedan di Jatim, Kelompok PNIB Tebar Spanduk di Sejumlah Lokasi” yang diunggah pada 16 Maret 2023.
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa Jokowi berambisi untuk masa jabatan tiga periode dan rela membayar 500 Triliun kepada Bawaslu demi menjegal Anies tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.
Setelah dilakukan penelusuran, isi dalam video tersebut hanya berisi cuplikan video kegiatan Anies Baswedan dan cuplikan video pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun. Salah satu cuplikan video yang menampilkan kegiatan Anies identik dengan video saat Anies bersilaturahmi dengan Ulama, Habib, dan Para Tokoh Se-Madura.
Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari pantau.com berjudul “Bawaslu Sebar SMS Larang Safari Politik Anies, Refly Harun: Bikin Ngakak dan Kurang Kerjaan!” yang diunggah pada 19 Maret 2023 dan artikel dari liputan6.com berjudul “Tolak Kedatangan Anies Baswedan di Jatim, Kelompok PNIB Tebar Spanduk di Sejumlah Lokasi” yang diunggah pada 16 Maret 2023.
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa Jokowi berambisi untuk masa jabatan tiga periode dan rela membayar 500 Triliun kepada Bawaslu demi menjegal Anies tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya judul dan isi video tidak berkaitan. Dalam video tersebut tidak ditemukan informasi bahwa Jokowi berambisi untuk masa jabatan tiga periode dan rela membayar 500 Triliun kepada Bawaslu demi jegal Anies.
Faktanya judul dan isi video tidak berkaitan. Dalam video tersebut tidak ditemukan informasi bahwa Jokowi berambisi untuk masa jabatan tiga periode dan rela membayar 500 Triliun kepada Bawaslu demi jegal Anies.
Rujukan
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-jokowi-bayar-rp500-t-ke-bawaslu-untuk-jegal-anies-baswedan.html
- https://www.pantau.com/topic/politik/bawaslu-sebar-sms-larang-safari-politik-anies-refly-harun-bikin-ngakak-dan-kurang-kerjaan
- https://www.liputan6.com/surabaya/read/5234663/tolak-kedatangan-anies-baswedan-di-jatim-kelompok-pnib-tebar-spanduk-di-sejumlah-lokasi
- https://www.youtube.com/watch?v=rM3u3TQc090&ab_channel=TribunMaduraOfficial
(GFD-2023-12254) [SALAH] Subsidi Ulang Tahun ke-78 Saudia Airlines
Sumber: Whatsapp.comTanggal publish: 31/03/2023
Berita
“https://luckdraw[dot]buzz/saudiaair/SdNnIPt4PA95e97VZcu52Q”
dengan preview
“SAUDIA AIRLINES 78th Anniversary Government Welfare Subsidy
Every citizen can enjoy Government Welfare Subsid… www.saudiaair[dot]qa”
Hari Jadi ke-78 SAUDIA AIRLINES
SAUDIA AIRLINEA 78th
Subsidi Kesejahteraan Pemerintah Hari Jadi ke-78 SAUDIA AIRLINES
Saudi arabia airlanes
Saudia airlines
dengan preview
“SAUDIA AIRLINES 78th Anniversary Government Welfare Subsidy
Every citizen can enjoy Government Welfare Subsid… www.saudiaair[dot]qa”
Hari Jadi ke-78 SAUDIA AIRLINES
SAUDIA AIRLINEA 78th
Subsidi Kesejahteraan Pemerintah Hari Jadi ke-78 SAUDIA AIRLINES
Saudi arabia airlanes
Saudia airlines
Hasil Cek Fakta
Beredar melalui pesan berantai link yang mengarahkan pada website yang mengklaim Saudia Airlines membagikan uang sebesar Rp. 124.024.000 dalam rangka merayakan ulang tahun ke-78.
Faktanya, melalui website resmi Saudia Airlines, Saudia.com tidak terdapat informasi terkait kuesioner tersebut. Tidak ditemukan pula informasi tentang kuesioner tersebut dalam semua akun media sosial Saudia Airlines yang sudah terverifikasi.
Melansir Liputan6.com Saudia Airlines sendiri baru akan berulang tahun ke-78 pada September mendatang.
Pesan berantai yang tersebar merupakan indikasi dari scam. Mereka menyasar masyarakat untuk mendapatkan data seperti umur, jenis kelamin, dan juga data pribadi lainnya.
Website dibuat semirip mungkin dengan aslinya agar masyarakat terkecoh. Iming-iming hadiah juga merupakan trik dari para scammer agar masyarakat percaya.
Faktanya, melalui website resmi Saudia Airlines, Saudia.com tidak terdapat informasi terkait kuesioner tersebut. Tidak ditemukan pula informasi tentang kuesioner tersebut dalam semua akun media sosial Saudia Airlines yang sudah terverifikasi.
Melansir Liputan6.com Saudia Airlines sendiri baru akan berulang tahun ke-78 pada September mendatang.
Pesan berantai yang tersebar merupakan indikasi dari scam. Mereka menyasar masyarakat untuk mendapatkan data seperti umur, jenis kelamin, dan juga data pribadi lainnya.
Website dibuat semirip mungkin dengan aslinya agar masyarakat terkecoh. Iming-iming hadiah juga merupakan trik dari para scammer agar masyarakat percaya.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta Riza Dwi (Anggota Tim Kalimasada)
Informasi salah, melalui website resmi Saudia Airlines, Saudia.com tidak terdapat informasi terkait kuesioner tersebut.
Informasi salah, melalui website resmi Saudia Airlines, Saudia.com tidak terdapat informasi terkait kuesioner tersebut.
Rujukan
(GFD-2023-12255) [SALAH] AHY Masuk Kabinet, Resmi Menjadi Menpora
Sumber: FacebookTanggal publish: 31/03/2023
Berita
“AHY MASUK KABINET ANIES GIGIT JARI. DILUAR DUGAAN..!! AHY RESMI JABAT MENP0RA, ANIES RESMI GIGIT JARI..”
“Breaking News! AHY Masuk Kabinet. Tak Mau Ditipu Nasdem dan PKS.”
“Breaking News! AHY Masuk Kabinet. Tak Mau Ditipu Nasdem dan PKS.”
Hasil Cek Fakta
Video menyerupai laporan berita breaking news mengabarkan bahwa ketua umum Partai Demokrat, AHY, resmi sebagai Menpora yang menggantikan Zainudin Amali yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora. Thubnail video tersebut menunjukkan beberapa tokoh seperti Presiden Jokowi, AHY, Yusuf Kalla, hingga Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem yang merupakan partai koalisi Demokrat pada Kontestasi Pilpres 2024.
Setelah ditelusuri klaim dalam video tersebut salah. Hasil penelusuran dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Presiden Jokowi belum secara resmi menunjuk siapa Menpora pengganti Zainudin Amali. Kemudian, untuk sementara waktu Jokowi menunjuk Menko PMK, Muhadjir Effendy, sebagai Menpora. Diketahui Kemenpora menjadi salah satu kementerian yang dikoordinatori oleh Kemenko PMK.
Isi video yang menunjukkan pertemuan antara Jokowi dan AHY merupakan kumpulan dari beberapa video yang tidak ada kaitannya dengan mundurnya Zainudin Amali dan penunjukan AHY sebagai Menpora. Video pertama merupakan penyambutan Jokowi saat AHY berkunjung ke Istana Merdeka pada 2 Mei 2019, dalam pertemuan tersebut mereka membahas mengenai hasil Pilpres 2019. Kemudian video kedua adalah kunjungan silaturahmi keluarga AHY dan EBY pada hari raya Idul Fitri 2019, tepatnya pada 5 Juni 2019.
Begitu juga dengan gambar thumbnail yang disematkan pada video tersebut merupakan hasil suntingan dari beberapa foto dokumentasi kegiatan yang berbeda. Pertama, foto utama merupakan dokumentasi dari kegiatan rapat kabinet paripurna Jokowi terkait RAPBN 2018, terlihat terdapat Yusuf Kalla yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Kedua, foto AHY yang diambil saat ia bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Parabowo Subianto, pada Juni 2022. Ketiga, juga terdapat Surya Paloh yang merupakan ketua umum Partai Nasdem, foto tersebut telah lama dipublikasi pada web resmi Nasdem.id.
Dengan demikian, AHY masuk kabinet, resmi menjadi Menpora adalah tidak benar dengan kategori Konteks yang Salah.
Setelah ditelusuri klaim dalam video tersebut salah. Hasil penelusuran dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Presiden Jokowi belum secara resmi menunjuk siapa Menpora pengganti Zainudin Amali. Kemudian, untuk sementara waktu Jokowi menunjuk Menko PMK, Muhadjir Effendy, sebagai Menpora. Diketahui Kemenpora menjadi salah satu kementerian yang dikoordinatori oleh Kemenko PMK.
Isi video yang menunjukkan pertemuan antara Jokowi dan AHY merupakan kumpulan dari beberapa video yang tidak ada kaitannya dengan mundurnya Zainudin Amali dan penunjukan AHY sebagai Menpora. Video pertama merupakan penyambutan Jokowi saat AHY berkunjung ke Istana Merdeka pada 2 Mei 2019, dalam pertemuan tersebut mereka membahas mengenai hasil Pilpres 2019. Kemudian video kedua adalah kunjungan silaturahmi keluarga AHY dan EBY pada hari raya Idul Fitri 2019, tepatnya pada 5 Juni 2019.
Begitu juga dengan gambar thumbnail yang disematkan pada video tersebut merupakan hasil suntingan dari beberapa foto dokumentasi kegiatan yang berbeda. Pertama, foto utama merupakan dokumentasi dari kegiatan rapat kabinet paripurna Jokowi terkait RAPBN 2018, terlihat terdapat Yusuf Kalla yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Kedua, foto AHY yang diambil saat ia bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Parabowo Subianto, pada Juni 2022. Ketiga, juga terdapat Surya Paloh yang merupakan ketua umum Partai Nasdem, foto tersebut telah lama dipublikasi pada web resmi Nasdem.id.
Dengan demikian, AHY masuk kabinet, resmi menjadi Menpora adalah tidak benar dengan kategori Konteks yang Salah.
Kesimpulan
Faktanya Jokowi menunjuk Menko PMK, Muhadjir Effendy, sebagai pelaksana tugas setelah Zainudin Amali mengundurkan diri sebagai Menpora. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari presiden siapa yang akan menduduki jabatan Menpora setelah Zainudin Amali mengundurkan diri. Selengkapnya pada bagian penjelasan.
Rujukan
Halaman: 5627/8120



