Akun facebook Amel Liya ID mengunggah sebuah gambar yang memperlihatkan seseorang yang menderita gizi buruk, wajahnya mirip Jokowi. Gambar tersebut diklaim sebagai korban yang selamat dari peristiwa bom gereja. Korban kini masih dirawat di RSJ karena pembengkakan otak. Unggahan tersebut telah mendapat 156 reaksi, 230 komentar dan 22 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lain.

Berdasarkan hasil penelusuran, gambar tersebut adalah hasil editan. Ditemukan gambar asli pada cover artikel sandiegouniontribune.com yang berjudul “UN to ease overcrowding at Kenya refugee camps” diunggah pada 7 September 2011.

Dalam keterangannya, gambar itu adalah seorang anak yang mengalami kekurangan gizi parah dari Somalia Selatan tengah duduk di rumah sakit Banadir di Mogadishu Somalia, Senin, 5 September 2011.

Adapun korban bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar ada sebanyak 20 korban luka dan dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Makassar. Dan terdapat 7 korban ledakan yang mengalami luka bakar dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Dengan demikian, klaim gambar pada unggahan akun Facebook Amel Liya ID adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori konten yang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Gambar editan. Gambar aslinya adalah seorang anak yang mengalami kekurangan gizi parah dari Somalia Selatan tengah duduk di rumah sakit Banadir di Mogadishu Somalia, Senin, 5 September 2011.

Akun Facebook John AZ mengunggah foto retro yang menampilkan 6 pria berdiri memakai celana renang dengan disertai narasi bahwa foto tersebut diambil pada kontes kecantikan laki-laki tahun 1919. Foto yang diunggah pada grup “Fact you didn’t know about” mendapatkan atensi sebanyak 1,6 ribu reaksi, 569 komentar, dan telah dibagikan sebanyak 1,1 ribu kali.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut ditemukan pada beberapa situs. Dalam artikel berbahasa Romania yang terbit tahun 2007 di metropotam.ro berjudul “From the swimsuit to Eva’s”, dicantumkan foto yang sama sebagai ilustrasi perkembangan baju renang. Angus Tumble, Direktur Galeri Potret Nasional Australia, dalam blog pribadinya bernama “The Tumbrel Diaries” menulis pengalamannya saat mendapat kartu pos bergambar 6 laki-laki memakai celana renang dari temannya dengan narasi “Schöner durch Streifen. Mitteleuropa um 1910” yang diterjemahkan memiliki arti “Lebih indah melalui garis-garis. Eropa Tengah sekitar tahun 1910”. Setelah ditelusuri lebih lanjut, foto yang sama ditemukan pada situs jual beli kartu pos lama berbahasa Jerman dengan narasi yang sama seperti yang telah disebutkan oleh Angus Tumble.

Dari berbagai fakta di atas, unggahan akun Facebook John AZ dapat dikategorikan sebagai konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Faktanya, klaim itu tidak berdasar pada fakta. Foto yang sama ditemukan pada situs jual beli kartu pos lama berbahasa Jerman dengan keterangan bahwa foto tersebut diambil di Eropa Tengah sekitar tahun 1910, tanpa disebutkan keenam pria dalam foto itu sedang mengikuti kontes kecantikan.

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Yikwanak Ambilu di grup “BERITA PAPUA MERDEKA”, yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi setuju untuk melepaskan Papua Barat. Dalam postingan tersebut juga disertai dengan gambar Jokowi mengenakan atribut seperti masker dan lencana bendera bintang kejora, yang diklaim sebagai bendera Papua Barat.

Setelah dilakukan pencarian fakta terkait, informasi tersebut palsu dan gambar Presiden Jokowi mengenakan masker dan lencana bergambar bintang kejora juga diedit. Gambar aslinya, lencana yang dikenakan Jokowi adalah Bendera Merah Putih dan masker putih polos.

Lebih lanjut, klaim Yikwanak tersebut tidak berdasar, karena sampai saat ini tidak ada bukti ataupun keterangan resmi dari pihak Istana maupun Presiden bahwa Indonesia rela melepaskan Papua Barat.

Berita mengenai desakan pembebasan Papua Barat telah berlangsung lama, sebelum dan semenjak pemerintahan Jokowi, namun Indonesia sendiri masih mempertahankan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Pada tahun 2020 lalu, saat Presiden Jokowi menemui dan bersalaman dengan para pendukung pembebasan Papua dari Australia. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyatakan bahwa, meski begitu posisi Indonesia tetap sama dan “akan tetap sama” untuk tidak melepaskan Papua Barat.

Hal ini dapat terlihat dari kebijakan Presiden Jokowi yang 5 tahun terakhir sudah 13 kali Presiden berkunjung ke Papua, salah satu kebijakan tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan rakyat Papua.

“Komitmen itu terlihat jelas bahwa selama 5 tahun kemarin 13 kali Presiden berkunjung ke Papua. Komitmen ini akan dilanjutkan ke depan dan tidak akan berubah,” kata Dini.

Menyoal deklarasi pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, Menteri Polhukam Mahfud MD, menyatakan tindakan Benny adalah makar dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini pemerintah menggandeng Polri akan tegas menindak Benny Wenda.

“Jadi menanggapi deklarasi Benny Wenda, siapa pun atau kelompok manapun yang mengikuti Benny Wenda, kami akan melakukan tindak tegas, tanpa pandang bulu,” ujar Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa postingan Yikwanak Ambilu adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi Palsu. Sampai saat ini tidak ada bukti atau informasi yang disampaikan Istana maupun Presiden bahwa Indonesia menyetujui untuk melepaskan Papua Barat.

Telah beredar kembali di media sosial sebuah informasi berisi bantuan berupa kompensasi sebesar Rp600.000 bagi yang telah memiliki e-KTP.Setelah dilakukan penelusuran, nyatanya informasi tersebut tidak benar, bahkan informasi yang sama telah mulai beredar sejak pandemi Covid-19 melanda dan dengan nominal yang berbeda-beda. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi bohong atau hoaks serta apabila mendapatkan informasi mengenai bantuan dari pemerintah, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke situs-situs resmi milik pemerintah, atau pun melalui media-media arus utama yang kredibel.

Sebab, berdasarkan UU ITE Pasal 45a ayat 1 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak satu (1) miliar rupiah”.

Dengan demikian informasi yang beredar di Facebook terkait bantuan berupa kompensasi tersebut tidak benar, sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Fachrun Nisa (Universitas Muhammadiyah Luwuk).

Informasi yang sama telah diulang sejak awal pandemi Covid-19.