Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula membaca artikel di situs Bacaberita.online tersebut secara menyeluruh. Namun, dalam artikel yang dikutip dari situs media Tribunnews ini, tidak terdapat informasi bahwa hampir 15 juta pekerja terancam batal menerima subsidi gaji Rp 600 ribu.
Menurut artikel tersebut, sebagian dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji Rp 600 ribu memang tidak bisa diproses. Namun, menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, jumlah data yang dimaksud hanya sebanyak 1,7 juta data. Sementara jumlah data yang dikembalikan untuk diperbaiki oleh perusahaan sebanyak 1,2 juta data.
"Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan ini," ujar Agus pada 18 September 2020 seperti tertulis dalam artikel di situs Bacaberita.online tersebut.
Untuk memastikan informasi ini, Tempo pun menelusuri pemberitaan di situs-situs media kredibel dengan memasukkan kata kunci "pekerja batal terima subsidi gaji" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah berita yang memuat pernyataan dari Direktur Utama BPJS Ketenagarkerjaan Agus Susanto terkait hal tersebut.
Dikutip dari situs media Kompas.com, Direktur Utama BPJS Ketenagarkerjaan Agus Susanto mengatakan, dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600 ribu yang sudah diterima, sejauh ini terdapat 1,2 juta data yang harus dikembalikan untuk diperbaiki perusahaan.
Hasil itu didapat setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi tiga lapis terhadap data-data yang masuk sebelum diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Nantinya, Kemenaker akan memeriksa kembali kelengkapannya sebelum dicairkan kepada calon penerima subsidi gaji dengan total Rp 2,4 juta itu.
"Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan ini," ujar Agus pada 18 September 2020.
Sebanyak 1,7 juta data yang tidak bisa diteruskan itu dianggap tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria penerima subsidi upah Rp 600 ribu yang telah ditetapkan. Syarat penerima BSU adalah warga negara Indonesia, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020, memiliki upah di bawah Rp 5 juta, dan memiliki rekening aktif per Juni 2020.
Dilansir dari situs media CNBC Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan harus mencoret 1,7 juta penerima subsidi gaji atau bantuan subsidi upah Rp 600 ribu. Alasannya, mereka tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
Dengan demikian, jumlah penerima subsidi gaji yang rencananya sebanyak 15,7 juta pekerja itu akan berkurang menjadi 14 juta pekerja. "Setelah kita lakukan validasi, 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop kita serahkan kepada Kemenaker," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pada 17 September 2020.
Menurut Agus, validasi masih terus dilakukan sampai saat ini. Hingga 16 September 2020, sebanyak 12,8 juta rekening sudah tervalidasi. Sekitar 11,8 juta rekening di antaranya sudah diberikan kepada Kemenaker untuk verifikasi lebih lanjut.
Penyerahan data ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, pada 24 Agustus 2020, terdapat 2,5 juta data yang diserahkan. Tahap kedua, pada 1 September 2020, terdapat 3 juta data. Adapun tahap ketiga, pada 8 September 2020, dan tahap keempat, pada 16 September 2020, terdapat 3,5 juta data dan 2,8 juta yang diberikan kepada Kemenaker. "Total data yang sudah diselesaikan sebanyak 11,8 juta rekening," kata Agus.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan, saat ini, pihaknya telah menerima data baru untuk program bantuan subsidi upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan. "Kemarin kita menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima. Mudah-mudahan kita akan prosesbatch4 ini sesuai juklaknya," kata Ida pada 17 September 2020.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "hampir 15 juta pekerja terancam batal terima subsidi gaji Rp 600 ribu" keliru. Artikel dengan judul yang berisi klaim tersebut tidak memuat informasi bahwa hampir 15 juta pekerja terancam batal menerima bantuan subsidi upah Rp 600 ribu. Dalam artikel tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan jumlah penerima subsidi gaji yang dicoret sejauh ini hanya sebanyak 1,7 juta orang. Pernyataan Agus soal jumlah penerima subsidi gaji yang dicoret, yakni sebanyak 1,7 juta orang, ini juga dimuat di sejumlah situs media kredibel.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan tool InVID. Kemudian, gambar-gambar itu ditelusuri denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa peristiwa dalam video tersebut merupakan bagian dari proses pembuatan video klip penyayi rap Rusia yang bernama Husky di Institut Penelitian dan Klinik Regional MF Vladimirsky (Moniki), Moskow.
Video yang memperlihatkan peristiwa serupa pernah dimuat oleh situs media Rusia, Life, dan kanal YouTube-nya, Life News, pada 4 September 2020. Video tersebut diberi judul, “Pertunjukan 'mayat' di pusat kota Moskow ternyata adalah pembuatan video oleh penyanyi rap Husky”.
Dalam keterangannya, disebutkan bahwa pembuatan video itu dilakukan di Rumah Sakit Moniki di Jalan Shchepkina, Moskow. Menurut sutradara video ini, Yevgeny Bakirov, mereka membutuhkan dinding yang indah untuk menggantung boneka-boneka itu. Namun, Bakirov tidak mengungkapkan arti dari penggantungan boneka tersebut. Video itu akan dirilis pada paruh kedua September.
Video peristiwa yang sama juga pernah diunggah oleh akun Telegram Mash. Dalam keterangannya, dijelaskan bahwa video itu direkam di Institut Penelitian dan Klinik Regional MF Vladimirsky (Moniki), Moskow. Orang yang lewat mengira seseorang mencuri mayat dari rumah sakit ini. Tapi, sebenarnya, itu adalah proses perekaman video klip penyanyi rapper Husky.
Peristiwa ini pun diberitakan oleh situs media Rusia Flow pada 4 September 2020. Menurut sekretaris pers Moniki, kantong-kantong yang berisi boneka itu digunakan untuk membuat video klip terbaru Husky "tentang yang baik dan terang, tentang bagaimana kebaikan pada akhirnya menang atas kejahatan".
Menurut sutradara video tersebut, Yevgeny Bakirov, mereka tertarik menggunakan dinding Moniki karena bergaya 80-an. “Gaya (bangunan) seperti itu tidak banyak," katanya. Video tersebut, menurut Bakirov, akan dirilis pada paruh kedua September.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video tersebut adalah video jenazah para penghuni sebuah apartemen di Italia yang semuanya tewas akibat Covid-19, keliru. Peristiwa dalam video itu merupakan bagian dari proses pembuatan video klip penyayi rap Rusia yang bernama Husky di Institut Penelitian dan Klinik Regional MF Vladimirsky (Moniki), Moskow. Kantong berwarna hitam dalam video itu berisi boneka.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto Syekh Ali Jaber ketika berada di bandara itu dengan reverse image tool Source dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut diabadikan saat Syekh Ali Jaber berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sesaat setelah tiba dari Lampung.
Lewat kanal YouTube-nya, Syekh Ali Jaber telah membantah informasi yang menyebut dirinya pulang ke Madinah, Arab Saudi. Bantahan itu disampikan Syekh Ali Jaber dalam video yang diunggah pada 19 September 2020 yang berjudul “Hoax: Syekh Ali Pulang ke Madinah”.
“Saya beraktivitas kembali melanjutkan dakwah, walaupun mulai beredar berita hoaks Ali Jaber sudah pulang ke Madinah. Pertama, enggak ada flight (penerbangan), masih tutup. Kedua, gambar yang sudah beredar kemana-mana itu sebenarnya di saat saya tiba dari Lampung ke Jakarta,” kata Syekh Ali Jaber dalam video berdurasi 3 menit 8 detik tersebut.
Dilansir dari Antara, Syekh Ali Jaber kembali ke Jakarta pada 14 November 2020, atau sehari setelah ia ditusuk ketika sedang mengisi kajian di Lampung. "Insyaallah, siang nanti saya akan pulang ke Jakarta dan mendapat perhatian dari aparat keamanan, bahkan Kapolda Lampung sudah menemui saya," kata Syekh Ali Jaber saat melakukan konferensi pers di Bandar Lampung pada 14 September 2020.
Berdasarkan arsip berita Tempo, beberapa jam setelah penusukan pun, Syekh Ali Jaber telah kembali mengajar di depan para jemaah di Lampung pada 13 September 2020. "Gak ngaruh apa-apa ke Syekh Ali. Alhamdulillaah. Ini malam langsung ngisi lagi. Langsung ngajar lagi. Syukur alhamdulillah," demikian narasi yang ditulis oleh pendakwah Yusuf Mansur dalam unggahannya di Instagram pada 13 September 2020.
Pada 15 September 2020, sekembalinya ke Jakarta, Syekh Ali Jaber memenuhi undangan untuk mengisi acara podcast Deddy Corbuzier. Video rekaman podcast tersebut diunggah ke kanal YouTube Deddy Corbuzier pada 16 September 2020 dengan judul “Syekh Ali Jaber, Saya Pasrah. Deddy Corbuzier Podcast”.
Kemudian, pada 16 September 2020, Syekh Ali Jaber berangkat ke Jember, Jawa Timur. Dilansir dari situs resmi Nahdlatul Ulama (NU), foto-foto ketika Barisan Ansor Serbaguna atau Banser NU mengawal Syekh Ali Jaber ramai beredar di media sosial. Foto-foto itu dikonfirmasi oleh Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kencong-Jember Agus Nur Yasin.
“Sebenarnya acara itu di Kecamatan Ajung, bukan di wilayah Kencong. Tapi karena saya dapat kabar dari Gus Hamid yang dihubungi Gus Miftah soal Syekh Ali Jaber yang lebih nyaman dikawal Banser, saya sampaikan ke sahabat Banser Kencong untuk siap mengawal,” kata Agus pada 16 September 2020.
Pada 17 September 2020 pun, Syekh Ali Jaber masih melanjutkan dakwahnya di Indonesia, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Dilansir dari Kompas.com, di sela-sela kunjungannya di Malang, Syekh Ali Jaber meminta kasus penusukan yang dialaminya tidak dikaitkan dengan isu lain. Syekh Ali Jaber menganggap insiden penusukan itu sebagai ujian dari Allah.
"Saya harap ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada saya kemarin mohon jangan dikaitkan dengan isu mana pun. Itu adalah ujian dari Allah, bagian dari qadar Allah dan saya tidak punya musuh di mana pun," kata Syekh Ali Jaber pada 17 September 2020. Dia pun meminta masyarakat tidak terpecah dan tetap bersatu membangun Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Syekh Ali Jaber pulang ke Madinah usai menjadi korban penusukan" keliru. Foto yang digunakan untuk menyebarkan klaim itu merupakan foto ketika Syekh Ali Jaber tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 14 September 2020 dari mengisi kajian di Lampung. Selama 14-17 September 2020 pun, Syekh Ali Jaber masih beraktivitas di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Jember, dan Malang. Syekh Ali Jaber juga telah memastikan bahwa dirinya tidak pulang ke kampung halamannya di Madinah, Arab Saudi.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri cuitan dengan narasi "Jokowi: Tidak Perlu Dibesar besar kan, Penusukan Ustad Ali Djaber Itu Kriminal Biasa. Ustad Juga Nda Sampai Mati" di akun @republikaonline dengan Twitter Advanced Search. Namun, akun @republikaonline tidak pernah mencuit dengan narasi itu.
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan, termasuk di Republika, dengan kata kunci "Jokowi penusukan Syekh Ali Jaber tidak perlu dibesar-besarkan" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan penjelasan dari Republika yang menyatakan bahwa gambar tangkapan layar yang memuat cuitan dengan narasi tersebut hoaks.
Klarifikasi itu dimuat dalam berita yang berjudul "Meme Hoaks Soal Syekh Ali Jaber Catut Republika.co.id" pada 16 September 2020. Menurut Kepala Republika Online Elba Damhuri, berita asli dengan foto Jokowi bermasker dan berbaju abu-abu itu berisi informasi soal tempat isolasi pasien Covid-19, bukan tentang penusukan Syekh Ali Jaber.
Berita aslinya, kata Elba, berjudul "Jokowi Instruksikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Ditambah". Adapun cuitan aslinya berbunyi, "Jumlah tempat isolasi kini semakin berkurang imbas dari jumlah kasus yang meningkat." Sementara dalam meme hoaks yang mencatut Republika, menurut dia, bernada provokatif, mengadu domba, dan tidak sesuai kaidah jurnalistik.
Elba menuturkan bahwa meme hoaks itu jelas ingin merusak reputasi Republika dan menciptakan suasana tidak kondusif. Elba menegaskan Republika mengedepankan prinsip jurnalistik secara ketat. "Etika, moral, dan verifikasi menjadi pijakan utama Republika dalam kebijakan pemberitaannya," kata Elba.
Dilansir dari situs media Detik.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menepis isu liar bahwa kasus penusukan Syekh Ali Jaber tidak akan dibawa ke pengadilan. "Itu tidak benar, pemerintah transparan dan akan meneruskan kasus ini ke pengadilan," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, nantinya, pengadilan yang akan bersikap terhadap pernyataan pihak keluarga bahwa tersangka pelaku penusukan Syekh Ali Jaber mengalami gangguan jiwa. Dia memastikan pihak kepolisian tidak akan menghentikan kasus penusukan tersebut.
"Pemerintah melalui Polri sudah bersikap bahwa pelaku akan terus dibawa ke pengadilan dengan actus reus atau tindakan yang sudah nyata. Soal sakit jiwa atau tidak, itu biar hakim yang menentukan. Hakim mungkin nanti akan meminta dokter untuk memeriksa. Polisi tidak akan menghentikan karena alasan sakit jiwa. Soal itu biar nanti di pengadilan saja, advokat yang mendampingi membela apakah ia sakit jiwa atau tidak," ujar Mahfud.
Dia juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut kasus penyerangan ulama terdahulu. Jokowi ingin kasus-kasus tersebut diusut tuntas agar tidak ada spekulasi liar yang berkembang di masyarakat.
"Presiden tadi pagi juga memerintahkan kepada saya agar BNPT, Polri, dan BIN menyelidiki semua kasus penyerangan kepada ulama yang dulu-dulu, apakah ada pola yang sama. Ini agar diusut tuntas agar tidak ada spekulasi di masyarakat," kata Mahfud.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Jokowi berkata penusukan Syekh Ali Jaber tak perlu dibesar-besarkan" keliru. Gambar tangkapan layar cuitan akun Twitter @republikaonline yang berisi klaim itu merupakan hasil suntingan. Kepala Republika Online Elba Damhuri telah menyatakan gambar tersebut hoaks.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id