Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri berbagai pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "mapel Agama dan Bahasa Arab di madrasah dihapus" di mesin pencarian Google.
Hasilnya, ditemukan sejumlah berita yang berisi penjelasan bahwa Kemenag hanya mengganti KMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah dengan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah serta KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
Dilansir dari berita di Radarlombok.co.id pada 11 Juli 2020 yang berjudul "Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Dihapus?", Kemenag memang menerbitkan KMA Nomor 183 Tahun 2019 dan KMA Nomor 184 Tahun 2019. Terkait pelaksanaannya, Kemenag mengeluarkan surat edaran bagi para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan Kepala Raudhatul Athfal (RA), MI, MTs, dan MA se-Indonesia. 
Dalam surat ini, terdapat tiga poin yang disampaikan. Poin pertama, pengelolaan pembelajaran di RA berpedoman pada KMA Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal. Poin kedua, pengelolaan pembelajaran di MI, MTs, dan MA berpedoman pada KMA Nomor 183 Tahun 2019 serta KMA Nomor 184 Tahun 2019.
Kedua KMA ini secara serentak berlaku di semua tingkatan kelas mulai tahun pelajaran 2020/2021. “Sehingga, tidak ada lagi madrasah yang masih menggunakan Kurikulum 2006,” demikian isi poin kedua. Selanjutnya, poin ketiga, dengan berlakunya KMA 183 Tahun 2019 dan KMA 184 Tahun 2019, mulai tahun pelajaran 2020/2021, KMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah sudah tidak berlaku lagi.
Dikutip dari Republika.co.id, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Ahmad Umar, memastikan tidak ada penghapusan mapel PAI dan Bahasa Arab di madrasah. Umar pun menegaskan mapel PAI dan Bahasa Arab dalam KMA 183 Tahun 2019 sama dengan KMA 165 Tahun 2014. "Jadi, tidak ada niatan sedikit pun mengurangi apalagi menghapus mata pelajaran agama karena itu ciri khas madrasah," kata Umar.
Umar menyampaikan suratnya yang dikirim ke Kanwil dan Kantor Kemenag merupakan surat edaran biasa, bukan perintah menghapus mapel PAI dan Bahasa Arab seperti yang salah dipahami masyarakat. Surat itu berisi pelaksanaan KMA Nomor 183 tahun 2019 yang menggantikan KMA 165 tahun 2014. "Itu surat biasa yang bersifat mengingatkan tentang pelaksanaan kurikulum sesuai KMA 183 tahun 2019 dan KMA 184 tahun 2019 secara serentak di semua jenjang MI, MTs, dan MA seluruh Indonesia," katanya.
Sebenarnya, menurut Umar, madrasah sudah mendapatkan sosialasi terkait perubahan itu pada 2019, sehingga ini bukanlah hal yang baru. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan Kepala Madrasah seluruh Indonesia. "Sehingga bahasa surat seperti itu sudah lazim dan sangat paham," katanya.
Umar mengaku sangat kaget ketika muncul kesalahpahaman dari masyarakat luas bahwa surat edaran itu menghapus mata pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab. Ia menyatakan tidak mungkin ada kebijakan penting yang hanya dituangkan dalam satu lembar surat biasa. Umar kembali menegaskan mata pelajaran Agama merupakan ciri khas madrasah, sehingga tidak mungkin Kemenag menghapusnya.
Hoaks soal mapel Agama dan madrasah
Sejak Juli 2019 hingga Februari 2020, Tim CekFakta Tempo setidaknya telah menemukan tiga informasi keliru terkait mata pelajaran Agama dan madrasah. Berikut artikel cek fakta yang dimuat oleh Tempo terkait informasi-informasi tersebut:

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Kemenag menghapus mata pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah keliru. Surat edaran dari Kemenag yang digunakan untuk menyebarkan klaim itu berisi penjelasan soal pelaksanaan KMA Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah serta KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah yang menggantikan KMA 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah. Dengan berlakunya KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 itu, KMA 165 Tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto tersebut denganreverse image toolSource dan Google. Hasilnya, foto itu merupakan foto saat KPU dan Bawaslu berkunjung ke kantor PDIP untuk melakukan verifikasi faktual partai politik sebagai syarat mengikuti Pemilu 2019, bukan untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Foto tersebut pernah dimuat oleh situs Balipost.com pada 30 Januari 2018 dengan judul “PDIP lolos verifikasi faktual KPU”. Dalam verifikasi faktual ini, hadir Ketua KPU Arief Budiman yang didampingi oleh anggota KPU Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan, Ketua Bawaslu Abhan yang didampingi oleh anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, serta tim verifikator KPU.
Rapat pleno verifikasi faktual itu berlangsung di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 29 Januari 2018. Dalam rapat itu, Megawati menyatakan bahwa partainya sangat mendukung verifikasi faktual ini sebagai pelaksanaan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara Arief meminta pengurus PDIP dan partai-partai lain di tingkat pusat mendorong pengurus partainya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memonitor verifikasi faktual di daerah. Menurut Arief, hasil akhir verifikasi faktual bukan hanya ditentukan oleh pengecekan terhadap kepengurusan pusat, melainkan juga kepengurusan daerah.
Foto yang identik juga pernah dimuat oleh situs Koransulindo.com pada 30 Januari 2018 dengan judul “PDI Perjuangan Lolos Verifikasi Faktual”. Verifikasi tersebut dilakukan di lantai 2 kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memantau secara langsung verifikasi faktual ini.
Tempo pun pernah memuat berita tentang verifikasi faktual oleh KPU terhadap PDIP itu. Usai verifikasi di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada 29 Januari 2018, Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan PDIP memenuhi syarat pada tingkat pusat.
Ada tiga komponen penilaian dari KPU yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam verifikasi faktual ini, yaitu kesesuaian kepengurusan partai dengan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM atas nama ketua umum partai, domisili partai, dan keterwakilan 30 persen kader perempuan.
Metode verifikasi dilakukan sesuai Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mensyaratkan dilakukannya verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu 2019. Pasca putusan MK tersebut, KPU berkonsultasi dengan Komisi II DPR. Hasilnya, KPU dan DPR sepakat verifikasi dilaksanakan di kantor wilayah partai politik. Partai politik wajib mendatangkan anggotanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto saat KPU dan Bawaslu berkunjung ke kantor PDIP untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 menyesatkan. Foto itu diabadikan saat KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi faktual terhadap PDIP di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 29 Januari 2018.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Terkait foto pertama, Tim CekFakta Tempo pernah menurunkan artikel terkait hasil quick count di MetroTV tersebut. Infografis hasil quick count itu ditampilkan saat MetroTV menggelar talkshow yang berjudul “Live Event Presiden Pilihan Kita” pada 17 April 2019.
Dalam talkshow itu, MetroTV sempat menampilkan infografis hasil quick count yang memenangkan pasangan Prabowo-Sandi. Namun, beberapa menit kemudian, MetroTV memberikan klarifikasi bahwa terdapat kesalahan teknis pada infografis hasil quick count yang menampilkan kemenangan Prabowo-Sandi.
“Terdapat kesalahan teknis dalam penayangan grafis data hasil sementara penghitungan cepat Pilpres 2019 pada pukul 15.12 WIB. Di dalam tayangan tersebut, terdapat perbedaan data grafis dengan election ticker yang muncul di layar,” tulis MetroTV dalam video klarifikasinya saat itu.
Dalam video klarifikasi itu, MetroTV juga telah menampilkan infografis hasil quick count yang benar di mana pasangan Jokowi-Ma'ruf lebih unggul ketimbang pasangan Prabowo-Sandi.
Sementara terkait foto kedua, foto tersebut diambil saat Jokowi-Ma’ruf beserta tim kampanyenya memantau jalannya hitung cepat di Djakarta Theater pada 17 April 2019. Foto itu identik dengan foto yang pernah dimuat oleh IDN Times dalam beritanya yang berjudul "Jokowi-Ma'ruf dan Tokoh TKN Pantau Quick Count di Djakarta Theater".
Beberapa tokoh hadir dalam acara pemantauan quick count sore ini, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Adapun ketua umum partai pendukung Jokowi yang hadir antara lain adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.
Hasil quick count bukan hasil resmi pemilu
Meskipun hasil quick count tidak berbeda jauh dengan hasil pemilu, yang perlu dicatat adalah hasil quick count bukanlah hasil resmi yang menjadi penentu hasil pilpres. Pemenang pilpres ditentukan oleh penghitungan manual (real count) oleh KPU berdasarkan data yang dihitung dan direkap secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai tingkat nasional.
Sementara quick count dilakukan dengan mengumpulkan hasil penghitungan suara pada beberapa sampel TPS. Penetapan sampel tidak dilakukan secara asal, melainkan dengan kajian matang agar hasil quick count bisa memberikan gambaran keseluruhan TPS dengan akurasi yang tinggi. Karena dilakukan tidak di semua TPS, quick count bisa lebih cepat dari real count KPU. Quick count dilakukan oleh lembaga survei independen. Jadi, hasilnya pun tidak ada hubungannya dengan penghitungan yang dilakukan oleh KPU.
Melalui hasil real count, KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 pada 21 Mei 2019. Berdasarkan rekapitulasi KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen.
Kemenangan Jokowi-Ma’ruf itu pun telah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandi. MK menyatakan klaim kemenangan Prabowo-Sandi dengan perolehan 52 persen suara tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap.
"Selain dalil pemohon tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak menunjukkan secara khusus di mana ada perbedaan, pemohon juga tidak melampirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah," ujar Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, pada 27 Juni 2019.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa hasil quick count Pilpres 2019 diubah dengan kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf keliru. Infografis hasil quick count di MetroTV yang digunakan untuk menyebarkan klaim itu, yang berasal dari enam lembaga survei, sempat mengalami kesalahan teknis. Hal ini telah diklarifikasi oleh MetroTV yang kemudian menunjukkan hasil quick count yang benar di mana pasangan Jokowi-Ma'ruf lebih unggul ketimbang pasangan Prabowo-Sandi. Selain itu, hasil quick count bukanlah hasil resmi yang menjadi penentu pemenang pilpres. Hasil pilpres ditentukan oleh penghitungan manual (real count) oleh KPU. Berdasarkan hasil real count, KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Kemenangan ini juga telah dikukuhkan oleh MK.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengantoolInVID. Selanjutnya, gambar itu ditelusuri jejak digitalnya denganreverse image toolGoogle. Hasilnya, ditemukan bahwa video itu bukanlah video penembakan terhadap pelaku perampokan dan pembacokan sopir truk di Rancaekek.
Salah satu potongan gambar dari video penembakan itu pernah dimuat oleh situs media Kolombia, Semana.com, pada 31 Januari 2020. Menurut laporan Semana.com, peristiwa dalam video tersebut merupakan peristiwa pembunuhan oleh sekelimpok preman terhadap dua pria di El Santuario, Antioquia, Kolombia.
Penembakan ini direkam dan disebarkan di media sosial dan WhatsApp oleh kelompok yang sama. Pembunuhan tersebut terjadi pada 28 Januari 2020 dini hari. Kedua korban adalah orang Venezuela, berusia 19 tahun dan 21 tahun. Menurut laporan pemerintah setempat, kelompok preman itu mendekati kedua pria tersebut dan, tanpa mengatakan apa-apa, menembak mereka.
Peristiwa penembakan tersebut juga diberitakan oleh situs media Teleantioquia Noticias pada 29 Januari 2020. Menurut laporan Teleantioquia Noticias, beberapa jam sebelum terjadinya penembakan itu, pelaku juga menyerang sejumlah pemilik kendaraan yang berada di jalan yang mengarah ke Carmen de Viboral.
Melalui sebuah pernyataan, Wali Kota El Santuario, Juan David Zuluaga mengkonfirmasi pembunuhan dua warga negara Venezuela itu. "Pada 28 Januari dini hari, dua orang berkebangsaan Venezuela ditembak dengan senjata api di daerah Puente Centenario," kata Zuluaga. Menurut dia, pihak berwenang sedang menyelidiki kemungkinan keterkaitan pelaku dengan beberapa tindak kejahatan yang terjadi di berbagai kota di Antioquia timur.
Di YouTube, peristiwa itu pun dilaporkan oleh kanal Sky Colombia pada 31 Januari 2020 dengan judul “Las amenazas que se publicitan por Instagram en Antioquia”. Dalam keterangan video ini disebutkan bahwa pembunuhan dua orang di El Santuario direkam dan disiarkan di jejaring sosial oleh kelompok preman yang sama. Di akun media sosialnya, mereka juga mengunggah berbagai ancaman serta menampilkan senjata mereka.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video penembakan terhadap pelaku perampokan dan pembacokan sopir truk di Rancaekek, Bandung, keliru. Video tersebut adalah video pembunuhan oleh sekelompok preman terhadap dua pria asal Venezuela di El Santuario, Antioquia, Kolombia, pada 28 Januari 2020. Video tersebut direkam dan diunggah ke media sosial oleh kelompok yang sama.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id