Beredar sebuah video di Facebook dengan klaim Hakim perkara pembunuhan Brigadir J, Wahyu Imam Santoso diseret paksa keluar dari persidangan. Video tersebut menunjukkan suasana ricuh di dalam ruang sidang. Faktanya, kericuhan dalam video bukan hakim Wahyu diseret paksa dari ruang sidang.

Setelah ditelusuri terdapat dua cuplikan video dari sumber yang berbeda kemudian digabung menjadi satu. Video di menit awal adalah suasana ricuh saat sidang kasus Rizieq Shihab pada Maret 2021 lalu. Kericuhan terjadi antara kuasa hukum Rizieq Shihab dan Hakim persidangan. Sedangkan cuplikan video yang kedua adalah video ricuh persidangan kasus penipuan investasi oleh Youtuber Doni Salmanan.

Tidak ditemukan bukti video hakim Wahyu diseret dari ruang sidang. Justru, narasi dalam video mengutip dari Tribunnews.com yang menjelaskan beredarnya video Hakim Wahyu tengah berbincang dengan seorang wanita membahas vonis akhir yang akan dijatuhkan ke Ferdy Sambo yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, video dengan klaim Hakim Wahyu Imam Santoso diseret dari ruang sidang adalah hoaks kategori konten menyesatkan.

Video hakim Wahyu diseret dari sidang tidak benar. Faktanya video tersebut cuplikan dari suasana ricuh sidang Rizieq Shihab serta video ricuh sidang kasus Doni Salmanan.

Berdasarkan hasil penelusuran, Malaysia telah menerapkan moratorium eksekusi mati sejak negara itu mengumumkan akan menghapus hukuman mati pada bulan Oktober 2018.

Dilansir dari periksafakta.afp.com, Perwakilan Amnesty International mengatakan kepada bahwa meskipun pengadilan Malaysia masih menjatuhkan hukuman mati, namun tidak ada eksekusi yang dilakukan sejak pengumuman moratorium di tahun 2018.

Dobby Chew, pengacara HAM di Malaysia dan koordinator eksekutif Anti-Death Penalty Asia Network (Jaringan Asia Anti Hukuman Mati), juga mengatakan pada AFP bahwa tidak ada eksekusi hukuman mati di negara itu sejak tahun 2018.

Hingga pada tanggal 16 Januari 2023, Malaysia telah memberikan lebih dari 72,6 juta dosis vaksin Covid-19, dengan lebih dari 84 persen penduduk telah menerima vaksin setidaknya dua kali.

Sampai tanggal 20 September 2022, tidak ada kematian “yang berkaitan langsung dengan vaksin yang diberikan”, kata Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) dalam laporan terbarunya.

Dengan demikia, klaim bahwa Dokter Malaysia dihukum mati karena membunuh pasien dengan Vaksin Covid-19 adalah salah, sehingga masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Arief Putra Ramadhan.

Meskipun pengadilan Malaysia masih menjatuhkan hukuman mati, namun tidak ada eksekusi yang dilakukan sejak pengumuman moratorium di tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim putra sulung Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka yang dihukum mati karena terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial adalah salah. Tudingan Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi bansos tersebut sudah beredar pada tahun 2020.

Dilansir dari medcom.id, Gibran sendiri merasa dirugikan dengan isu beredar tentang dirinya terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial. Putra sulung Presiden Jokowi ini menegaskan tidak pernah ikut campur dalam urusan bansos.

“Saya tidak pernah ikut campur dalam urusan bansos. Silakan cek ke PT Sritex dan KPK. Itu berita tidak benar. Bohong,” ujarnya, di Solo, Senin, 21 Desember 2020.

Dengan demikian, klaim Gibran Rakabuming Raka yang dihukum mati karena terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial adalah salah, sehingga masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Arief Putra Ramadhan.

Klaim Gibran Rakabuming Raka yang dihukum mati karena terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial adalah salah. Tudingan Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi bansos tersebut sudah beredar pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran, penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Wali Kota Solo adalah tidak benar.

Dengan menggunakan mesin pencarian Yandex di video tersebut, pada durasi 0:43 yang menampilkan PLT juru bicara KPK Ali Fikri, merupakan potongan dari klarifikasi yang diunggah pada akun YouTube Official iNews.

Klarifikasi tersebut dilakukan dalam penanganan korupsi yang menyeret nama Bupati Bogor dan beberapa pejabat Kabupaten Bogor. Saat itu KPK membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan.

Dengan demikian, klaim penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Wali Kota Solo adalah tidak benar, sehingga masuk ke dalam kategori yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Arief Putra Ramadhan.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Wali Kota Solo adalah tidak benar. Klarifikasi yang dilakukan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri merupakan penanganan korupsi yang menyeret nama Bupati Bogor dan beberapa pejabat Kabupaten Bogor.