Akun Facebook Prabu Wicaksono mengunggah sebuah foto portal berita yang berjudul “Debat Calon Wali kota Solo Tak Disiarkan Live, KPU: Takut Gobloknya Ketahuan Kayak Bapaknya Dulu”. Unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak 28 kali dengan 9 komentar.

Setelah ditelusuri, foto tersebut merupakan foto dari portal berita idtodaynews.co. Berita aslinya berjudul “Debat Calon Wali kota Solo Tak Disiarkan Live, KPU: Anggaran Minim” yang dimuat pada 10 Oktober 2020.

Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti mengatakan, agenda debat disiarkan melalui salah satu televisi swasta lokal dengan metode siaran tunda. Bagi KPU, hal itu tidak menjadi persoalan. Sebab, biaya untuk mengadakan siaran langsung cukup besar.

“Nggak cukup anggarannya. Cukupnya cuma siaran tunda. Anggaran kami fokus untuk sosialisasi di media,” katanya.

Sehingga klaim mengenai debat Calon Wali kota Solo yang tidak ditayangkan secara langsung karena takut ketahuan bodoh dapat dikatakan hoaks dengan kategori konten yang dimanipulasi.

= = = = =

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota Komisariat MAFINDO Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta).

Faktanya, judul dalam berita tersebut disunting. Dalam berita aslinya, KPU menyatakan bahwa debat Cawalkot tidak disiarkan secara live karena minimnya anggaran.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Susi Pudjiastuti memimpin orasi buruh dan mahasiswa pada 17 Oktober 2020 adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan orasi 17 Oktober 2020. Orasi Susi Pudjiasti di video itu direkam pada 17 Januari 2018 ketika Susi menemui nelayan yang berunjuk rasa terkait larangan alat tangkap cantrang di depan Istana Merdeka, Jakarta, saat Susi masih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dilansir dari Tempo.co, cuplikan yang memperlihatkan Susi yang sedang berpidato di hadapan massa memang terlihat pada detik ke-28 hingga ke-53. Ketika itu, Susi berkata, “Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini, saya ingin Anda-Anda menguasai Indonesia, bukan asing. Asing diapain? Hidup nelayan Indonesia!”

Namun, pidato Susi dalam cuplikan itu tidak terkait dengan demo UU Cipta Kerja. Tempo menemukan jejak digital video utuh yang memuat pidato Susi tersebut. Video yang identik pernah diunggah oleh kanal Youtube Viva.co.id pada 17 Januari 2018, saat Susi masih menjabat sebagai menteri. Video ini berjudul “Nelayan Histeris Dengar Orasi Menteri Susi Pudjiastuti”. Video tersebut merupakan video ketika Susi menemui para nelayan yang berunjuk rasa terkait larangan alat tangkap cantrang di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Januari 2018.

Susi menemui nelayan setelah menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Susi naik ke mobil komando dan mengumumkan bahwa kapal dengan alat tangkap cantrang boleh melaut lagi, dengan syarat ada pengukuran ulang kapal dan tidak ada penambahan kapal.

Terkait narasi dalam video unggahan kanal Official News Update, itu berasal dari berita Suara.com yang dimuat pada 16 Oktober 2020 dengan judul “Pimpinan DPR Cek Draf UU Cipta Kerja Secara Random, Susi ‘Tepuk Jidat’”. Narasi ini dibacakan pada menit 3:13 hingga menit 5:46. Namun, dalam berita tersebut, tidak terdapat pula pernyataan Susi. Berita ini hanya menyoroti cuitan Susi di Twitter yang berisi emotikon tepuk jidat terkait berita yang memuat pernyataan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dalam berita ini, Azis mengakui bahwa dirinya hanya memeriksa secara acak naskah UU Cipta Kerja yang diterimanya.

Narasi selanjutnya dalam video unggahan kanal Official News Update bersumber dari berita Tempo.co pada 16 Oktober 2020 yang berjudul “BEM SI Demo Hari Ini, Transjakarta Tutup 16 Halte dan Modifikasi Rute 6 Koridor”. Narasi ini dibacakan pada menit 5:52 hingga video berakhir. Berita ini pun sama sekali tidak terkait dengan Susi. Berita itu berisi rencana PT Transjakarta menutup 16 halte busnya pada 16 Oktober 2020 untuk mengantisipasi demo Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Ke-16 halte yang ditutup itu berada di sekitar Monas dan Istana Negara, tempat demo akan berlangsung.

Bukan orasi 17 Oktober 2020. Orasi Susi Pudjiasti di video itu direkam pada 17 Januari 2018 ketika Susi menemui nelayan yang berunjuk rasa terkait larangan alat tangkap cantrang di depan Istana Merdeka, Jakarta, saat Susi masih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Beredar di Facebook postingan 3 gambar yang memperlihatkan ribuan orang dengan klaim Ibu Kota sedang terkepung. Postingan ini diunggah pada 6 Oktober 2020 sudah disukai sebanyak 1.9K, 414 komentar, dibagikan 1.5K.

Setelah ditelusuri menggunakan mesin pencari Yandex, telah ditemukan foto yang sama pada cnbcindonesia.com dengan judul artikel “Alert! Protes Omnibus Law, Buruh akan Mogok Nasional 3 hari” artikel ini dibuat pada 28 September 2020. Dan ditemukan kembali gambar yang sama pada turnbackhoax.id yang menerangkan gambar tersebut dimuat di artikel berjudul “Lautan Massa Buruh Tolak Omnibus Law Kepung DPR” yang dimuat di situs CNBC Indonesia pada 25 August 2020.

Penelusuran terhadap gambar ke dua dilakukan penelusuran pada akun instagram @info_jawa_barat tanggal 6 Oktober 2020. Pada akun itu terdapat video yang serupa dengan gambar postingan di Facebook. Pada postingan video terdapat keterangan

“Mogok besar-besaran terjadi di PT Pratama Abadi Industri JX, Sukalarang – Sukabumi. Ribuan butuh tumpah ruah di halaman pabrik, sambil berorasi menolak RUU Cipta Kerja.”

Terakhir gambar ke 3 yang ditelusuri melalui google lens, hasilnya terdapat foto serupa pada kumparan.com dengan judul “Buruh di Sukalarang, Sukabumi, Mulai Mogok Kerja” pada 8 Oktober 2020. Foto di artikel itu terdapat keterangan aksi tolak Omnibus Law di PT Pratama Abadi Industri Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Selasa (6/11/2020).

Dengan demikian tiga foto yang diklaim adalah situasi “IBUKOTA TERKEPUNG” p

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Klaim Ibu Kota terkepung adalah tidak benar. Faktanya, ketiga foto tersebut diambil dari konteks waktu dan lokasi yang berbeda-beda.

Beredar brosur bahwa UIN Imam Bonjol Padang akan mengadakan wisuda pada angkatan 83 dan 84 adalah salah.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui media daring, tidak ditemukan brosur yang menyatakan kampus UIN Imam Bonjol Padang sedang mengadakan wisuda pada angkatan 83 dan 84. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, Ikhwan Matondang dengan tegas menyatakan bahwa brosur tersebut tidak benar.

Hal itu ditegaskan pula oleh Kepala Biro Akademik yang memberikan pernyataan bahwa info yang beredar dalam brosur itu tidak benar.

“ini beritanya sama sekali tidak benar,” kata Nur Raherma Syafianti selaku kepala akademik.

Dengan demikian, informasi yang beredar dalam brosur yang menyatakan UIN Imam Bonjol Padang akan melaksanakan wisuda pada angkatan 83 dan 84 adalah salah dan termasuk konten palsu.

Hasil periksa Fakta Sandiori Umbu Ngedo
[Universitas 17 Agustus 1945]
Informasi tersebut salah. Faktanya Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, Ikhwan Matodang dan kepala pihak Biro Akademik UIN Imam Bonjol Padang, dengan tegas menyatakan bahwa brosur tersebut tidak benar.