Pada panggung debat capres kedua, Prabowo mengkritik pembangunan yang dibangun di era Jokowi. Prabowo memakai laporan Bank Dunia sebagai referensi dalam menyebut pembangunan Jokowi tidak efisien.

"Laporan Bank Dunia mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak ekonomi kita secara riil, yang dianggap tidak efisien, dan tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib," jelas Prabowo, Minggu (17/2/2019) di Hotel Sultan, Jakarta.

Prabowo tidak menyebut laporan mana yang ia jadikan referensi. Namun,Januari lalu sempat beredar kabar ada dua laporan Bank Dunia yang mengkritik pembangunan Jokowi karena prosesnya yang kurang baik karena masalah perencanaan.

Jokowi langsung membantah ucapan Prabowo, dan menyatakan sudah melakukan studi yang tepat. Tetapi, sebenarnya dua berita mengenai Bank Dunia itu sudah dibantah langsung oleh Bank Dunia. Laporan pertama yang mengkritik perencanaan infrastruktur ternyata laporan tahun 2014.

"Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik, (dan) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu," jelas pernyataan resmi Bank Dunia pada awal bulan lalu.

Lalu, ada pula laporan Bank Dunia yang lebih baru berjudul Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang disebut "mengkritik" kualitas infrastruktur Indonesia.

Itu pun sudah dibantah Bank Dunia, sebab ternyata laporan tersebut ditulis bersama pihak pemerintah dan bersifat assessment, bukan kritik. Laporannya juga belum final.

"Itu belum final. Itu dimulai disiapkan pertengahan 2017," ujar Lestari Boediono, Senior Communication Officer Bank Dunia Indonesia saat dihubungi Liputan6.com pada Januari lalu.

"Laporannya itu dibuatnya diskusi sama Kementerian Keuangan, Bappenas, Koordinator, BUMN, PUPR, Perdagangan OJK, nah kemarin itu baru ada diskusi high level pada Desember yang melibatkan kementerian-kementerian ini semua," tegas Lestari.

=============

Prabowo Sebut Membayar Utang Itu Jadi Beban Ekonomi

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengaku memiliki strategi dalam pembangunan infrastruktur, jika terpilih menjadi presiden.

Ditegaskan, pendekatan yang akan dilakukan dan diklaim lebih baik dan efisien, adalah dengan melibatkan masyarakat terkait perencanaan pembangunannya.

"Sangat penting kita harus ikut sertakan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan infrastruktur itu. Bagaimanapun kita harus cadangkan ganti rugi untuk masyarakat yang terkena dampak ini," jelas dia pada Debat Capres Kedua yang berlangsung di Hotal Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Dengan melibatkan masyarakat yang terdampak pembangunan, harapannya mampu menyejahterakan mereka sendiri.

Prabowo juga mengkritisi cara pemerintah sekarang yang banyak membangun infrastruktur dengan cara menambah utang. Baginya, utang ini beresiko terhadap efisiensi infrastruktur yang sudah dibangun.

"Saya lihat banyak kita utang untuk bangun infrastruktur nanti akan berdampak ke efisiensi infrastruktur itu sendiri," tegas dia.

"Bagiamanapun membayar utang itu beban ekonomi kita," pungkasnya.

Menurut penelusuran tim cek fakta yang merupakan kolaborasi puluhan media, klaim tersebut sebagian benar.

Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah menegaskan bahwa konflik akibat pembebasan lahan masih cukup terjadi.

"Pernyataan ini sama sekali tidak benar. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat," kata Adhityani.

"Contoh adalah kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat. Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah, berakhir 'dipindahpaksakan'."

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation telah menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau The Sustainable Development Goals (SDG) sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia.
Di antaranya, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, dan sanitasi layak.
Energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan. (asp)

Pada Senin, 17 Desember 2018 terlihat kebakaran lahan di kalimantan Tengah dalam rilis foto oleh Dansubsatgar udara BPBD Kalteng.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan 3.578 titik api yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan sepanjang 1 Januari-25 Agustus 2018 dengan 765 titip api di antaranya berada di area lahan konsesi korporasi.

Sejak awal 2018, Kebakaran hutan dan lahan di Riau memakan 5.776 Hektarre dengan rincian kebakaran paling luas di Rokan Hilir sebanyak 1.985,35 Hektare.

Pada 23 Agustus 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis berita terkait 10 helikopter water bombing dan hujan buatan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan rincian dari 885 titik panas tersebut 509 titik panas kategori sedang dan 376 titik panas kategori tinggi.

BNPB juga merilis berdasarkan informasi Badan Meteorolgi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau 2018 adalah bulan Agustus hingga September, disamping itu Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018, patut mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah kesiapsiagaan bencana asap BNPB dan BPBD Prov. Sumatera Selatan telah membuat posko siaga darurat bencana asap di BPBD Prov. Sumatera Selatan, Kota Palembang.