Telah beredar sebuah informasi di media sosial Facebook berisi narasi bahwa Raja Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono X akan memeriksa keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dari Universitas Gajah Mada (UGM).

Dalam narasi tersebut dikatakan bahwa Sri Sultan akan memanggil Sri Adiningsih, beliau merupakan teman SMP Jokowi yang juga sesama alumni UGM. Dalam masa Pemerintahan Joko Widodo, Sri Adiningsih pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Faktanya, informasi ijazah palsu Jokowi adalah hoaks berulang, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menegaskan keaslian ijazah sarjana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat UGM Wiwit Wijayanti, ia menjelaskan bahwasannya ijazah Jokowi dikeluarkan pada 5 November 1985. Ijazah tersebut ditandatangani oleh Dekan UGM Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo M.S, M.D dan Rektor UGM Prof DR T Jacob M.S M.D.

Dengan demikian informasi yang beredar di Facebook tersebut terkait ijasah palsu Jokowi adalah tidak benar. Sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fachrun Nisa (Universitas Muhammadiyah Luwuk).

Faktanya, informasi terkait ijazah palsu Presiden Jokowi sendiri merupakan hoaks lama yang berulang.

Akun Facebook menunggah gambar hasil tangkapan layar artikel eramuslim.com berjudul “Jokowi Ternyata Sudah Pakai Rp.38,5 Triliun Dana Haji, Jamaah Tak Diberitahu” diunggah pada 7 Februari 2021. Postingan tersebut telah mendapat 19 reaksi dan 99 komentar dari pengguna Facebook lain.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim Jokowi telah menggunakan dana haji Rp38,5 triliun merupakan hoaks lama yang beredar kembali. Faktanya, tidak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan nilai tukar rupiah.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu menegaskan dana dikelola secara profesional. Dana tersebut ditempatkan di bank syariah dan instrumen investasi syariah yang keduanya berhubungan dengan perhajian.

“Uang haji dikelola dan dikembalikan manfaatnya untuk jemaah haji. Jadi saya pastikan, dana haji aman,” ujar Anggito dalam konferensi video, Jumat (5/6/2020).

Dilansir dari situs bpkh.go.id, saldo dana haji yang dikelola BPKH pada tahun 2020 sebesar Rp143,1 triliun meningkat 15,08 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp124,32 triliun. Terkait dengan instrumen dana kelolaan tahun 2020, dana yang diinvestasikan sebesar Rp99,53 triliun atau 69,6 persen dan sisanya 30,4 persen atau Rp43,53 triliun terdapat di penempatan bank syariah.

Seluruh dana kelolaan jemaah haji senilai lebih dari Rp135 triliun per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Dana kelolaan haji dikelola BPKH secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Selain itu BPKH dalam kerjanya mengelola dana haji dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh BPK dan diawasi oleh DPR.

Dengan demikian, klaim Jokowi telah menggunakan dana haji Rp38,5 triliun adalah tidak benar dan termasuk dalam konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu menegaskan dana dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Dana tersebut ditempatkan di bank syariah dan instrumen investasi syariah. Dalam pengelolaannya dana haji dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh BPK dan diawasi oleh DPR.

Beredar sebuah video dari media sosial Facebook, yang mengklaim bahwa dari 153 WN Cina yang masuk ke Indonesia, terdapat juga beberapa tentara Cina yang masuk dengan menyamar menggunakan baju hazmat. Video ini pun mempertanyakan integritas kantor imigrasi Indonesia perihal izin WNA yang memasuki wilayah Indonesia di masa pandemi.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa video tersebut adalah hoaks. Unggahan ini merupakan potongan-potongan video yang digabungkan untuk membentuk sebuah klaim bahwa memang ada tentara Cina yang menyamar untuk masuk ke Indonesia.

Melalui pencarian gambar Google, sebuah potongan video dari unggahan tersebut mengarahkan pembaca pada artikel periksa fakta oleh turnbackhoax.id, Mei 2020 lalu. Melansir dari artikel tersebut, diketahui bahwa potongan video itu merupakan video TKA Cina yang akan dipulangkan ke negara asalnya menggunakan baju hazmat, masker dan protokol kesehatan lainnya.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang, Nur Purwoko mengatakan bahwa terkait penggunaan pakaian hazmat oleh TKA Cina itu bukan merupakan bentuk kekhawatiran mereka atas wabah COVID-19 yang masih sangat marak saat itu.

Sedangkan potongan video lain dalam unggahan juga diketahui tidak ada hubungannya dengan kedatangan 153 WN Cina. Dalam salah satu video berita dari netTV news, diketahui bahwa potongan video itu merupakan video rombongan tenaga ahli dari Cina yang bekerja pada sebuah pabrik di Banten.

Melansir dari detiknews, Direktur PT Krakatau Engineering, Utomo Nugroho, membenarkan para TKA di dalam video itu bekerja di perusahaan tersebut. Utomo menyebutkan bahwa mereka dipekerjakan sebagai tenaga ahli yang sedang mengerjakan proyek blast furnace complex untuk peningkatan kapasitas produksi baja nasional.

Lalu, perihal izin 153 WN Cina yang datang ke Indonesia di masa pandemi Covid-19, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhirnya memberikan tanggapan.

Dilansir dari media Kompas.com, dirinya menjelaskan bahwa terdapat pengecualian yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Pengecualian ini meliputi WNA yang memegang visa diplomatik, visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri keatas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, serta pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Retno menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia langsung menelusuri terkait status 153 TKA yang sedang viral tersebut. Retno mengatakan, Pemerintah Indonesia telah mengecek apakah terdapat kelalaian dalam menerbitkan visa baru yang tidak diperkenankan.

“Kita cek ternyata tidak ada visa baru. Dan ternyata 153 TKA ini adalah mereka pemegang ITAS dan ITAP,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjut Retno, sudah dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. WN Cina yang masuk ke Indonesia pun dipastikan terpantau oleh Pemerintah Indonesia.

Jadi klaim yang menyatakan bahwa terdapat tentara Cina yang menyamar menggunakan baju hazmat melalui rombongan 153 WN Cina yang masuk ke Indonesia adalah hoaks kategori misleading content.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Bukan tentara Cina. Faktanya, tidak ada tentara Cina yang datang atau masuk ke Indonesia dengan menyamar menggunakan baju hazmat. 153 WN Cina yang masuk ke Indonesia sendiri telah dipastikan memenuhi syarat pengecualian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Indonesia.

Sebuah akun Facebook bernama Samudra Bayu, mengunggah sebuah tautan video Youtube dengan judul yang mengklaim bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah terlibat kasus korupsi dana Formula E dan terancam pidana penjara seumur hidup. Video tersebut telah ditonton lebih dari 200 ribu kali dan mendapat ratusan komentar dari masyarakat.

Namun, setelah memeriksa video tersebut, tidak ditemukan pernyataan dari lembaga resmi tentang penetapan Anies sebagai tersangka kasus korupsi dana Formula E. Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan commitment fee sebesar Rp560 miliar atau sekitar £31 juta untuk penyelenggaraan Formula E. Rinciannya, Rp360 miliar untuk commitment fee tahun 2020 dan Rp200 miliar untuk tahun 2021.

Ternyata, klaim yang menyatakan bahwa Anies melakukan korupsi dana Formula E, masih berupa tudingan dari beberapa pengamat partai politik. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pernyataan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang status dana yang diminta oleh pemerintah DKI itu termasuk merugikan negara atau tidak.

Melalui keterangan tertulis, Manajer Komunikasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pelaksana Formula E, Melisa Sjach menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan Formula E, murni dikarenakan arahan Gubernur DKI untuk memprioritaskan keselamatan di masa pandemi Covid-19. Sebelumnya penundaan Formula E telah dilakukan pada awal-awal merebaknya pandemi Covid-19.

Jadi dapat disimpulkan bahwa video dengan judul yang mengklaim bahwa Gubernur Anies Baswedan terseret kasus korupsi dana Formula E adalah hoaks kategori misleading content atau konten yang menyesatkan masyarakat.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Klaim tersebut salah. Faktanya, belum ada pernyataan dari lembaga resmi tentang penetapan Anies sebagai tersangka kasus korupsi dana Formula E. Hal tersebut masih berupa tudingan dari para pengamat.