Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya artikel berjudul “Jokowi Kembali Maju di Pilpres 2024, Rakyat akan Sangat Bahagia Sebab Rakyat Amat RI Amat Menyayanginya” adalah klaim yang keliru.

Faktanya, judul artikel itu adalah hasil editan atau suntingan. Judul asli artikel tersebut adalah “Jokowi Kembali Maju di Pilpres 2024?, Rakyat akan Sangat Marah!” yang dimuat di situs fin.co.id pada 17 Februari 2021.

Artikel itu sendiri berisi pendapat dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin yang menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diisukan bakal kembali bertarung di Pilpres 2024 sehingga Jokowi akan memimpin selama 3 periode. Ujang Komarudin menilai, isu tersebut bisa saja terjadi. Dia menduga ada orang-orang terdekat Jokowi yang membisik Jokowi agar maju kembali.

“Mungkin ada orang-orang disekililingnya yang dorong-dorong Jokowi 3 periode, maju lagi di Pilpres 2024. Kebanyakan dari lingkaran Istana. Kan jika 2024 nanti Jokowi sudah tak jadi presiden lagi. Mereka-mereka itu yang akan tergusur dari kekuasaannya,” ujar Ujang dikutip dari Pojoksatu, Rabu (17/2).

Ujang mengatakan, jika Jokowi kembali maju untuk 3 periode, maka rakyat sangat marah. “Yang pasti, kalau tiga periode rakyat bisa marah,” ungkap Ujang.

Dosen Universitas Islam Al-Azhar itu mengatakan, jika memaksakan Jokowi kembali bertarung di 2024, maka demokrasi Indonesia tercederai. “Saya kira tak akan sehat bagi demokrasi, jika dipaksakan tiga periode. Kan itu pasal pembatasan masa jabatan presiden 2 periode diatur dalam konstitusi, demi kebaikan,” jelasnya.

Ujang mengatakan, alasan dibatasi kekuasaan dalam kontitusi itu agar terhindar dari praktik korupsi. “Kekuasaan yang terlalu lama dipegang seseorang itu cenderung korup, akan cenderung disalahgunakan,” imbuhnya.

Apalagi tambah Ujang, kondisi bangsa saat ini juga tidak lebih baik dari sebelumnya. Terbukti, kasus-kasus korupsi masih terus merajalela, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini telah menetapkan dua mantan menteri yang baru setahun terakhir menjabat, sebagai tersangka. Ujang bilang, jika partai- partai politik diam jika ada pihak berupaya mengamandemen UUD1945 demi tujuan politik praktis, maka rakyat akan sangat marah.

“Bisa saja parpol-parpol tinggal diam, karena sudah tersandera oleh kekuasaan. Kartunya sudah dipegang semua. Namun, jika parpol diam, saya kira bisa saja rakyat yang akan marah natinya” jelasnya.

Selain itu, foto Presiden Jokowi yang disertakan di artikel itu, adalah foto Presiden Jokowi ketika menyampaikan keterangan pers terkait revisi UU KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019) pagi. Foto ini diunggah pertama kali di situs setkab.go.id dalam artikel berjudul “Ingin KPK Lebih Kuat, Presiden Jokowi Tidak Setuju Sejumlah Substansi Revisi UU KPK”

Judul editan / suntingan. Judul asli artikel tersebut adalah “Jokowi Kembali Maju di Pilpres 2024?, Rakyat akan Sangat Marah!” yang dimuat di situs fin.co.id pada 17 Februari 2021.

Beredar akun Twitter Bank BSI @bankbsi, membalas ke beberapa akun Twitter nasabah dan mencantumkan link untuk memulai percakapan di Whatsapp.

Dari hasil penelusuran, akun Twitter resmi Bank BSI (@bankbsi_id) telah mengklarifikasi tentang keberadaan akun palsu tersebut dan mengimbau agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bank BSI serta menjaga data diri agar tidak diinformasikan kepada pihak lain, termasuk pihak yang mengatasnamakan Bank BSI.

“Assalamualaikum Sahabat BSI, dapat kami informasikan akun tsb adalah palsu ya. mohon waspada terhadap indikasi penipuan yg mengatasnamakan BSI dan mohon waspada dalam menjada data diri seperti : kode password transaksi (One Time Password/OTP), PIN, User ID, nomor CVC dan password e-Banking agar tidak diinformasikan kepada pihak lain, termasuk kepada pihak yang mengatasnamakan BSI ya. Terima kasih :)”, tulis akun Twitter resmi @bankbsi_id.

Melihat dari penjelasan tersebut, akun Twitter Bank BSI (@bankbsi) adalah tidak benar dan termasuk dalam Konten Tiruan/Imposter Content. Segala bentuk informasi yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Periksa Fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Akun palsu, akun resmi Bank BSI adalah @bankbsi_id dan @bsihelp serta memiliki logo centang biru sebagai akun terverifikasi. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bank BSI.

Melalui laman media sosial Facebook Grup Bersama Menuju Indonesia Unggul, pemilik akun Myrtha Soeroto membagikan sebuah kiriman yang menyertakan gambar Putin disertai narasi “Jaringan teroris JAD, JI, dan ISIS mengapa sulit diberangus ? Coba ikuti saja langkah Presiden Putin”. Postingan tersebut mendapat respon sebanyak 366 suka, 36 komentar, dan 12 kali dibagikan.

Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari usnews.com pernyataan Presiden Vladimir Putin adalah palsu. Usnews menyebutkan bahwa kutipan tersebut bukan berasal dari Putin, melainkan actor dalam Film Man on Fire, Denzel Washington.

Informasi bohong ini merupakan hoax lama yang kembali diunggah. Dalam artikel detik.com dengan judul “Pernyataan Putin Soal Mengirim Teroris ke Tuhan Palsu, Penyebar Minta Maaf” ini terbit pada 19 November 2015. Remi Maalouf, yang menulis kutipan seolah-olah dari Putin pun telah meminta maaf atas “pencatutan” nama Putin dalam pernyataan tersebut.

Berdasarkan seluruh referensi yang ada, pernyataan Putin mengirim teroris ke Tuhan itu termasuk hoaks dengan kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya, ini merupakan hoaks lama dari 2015 dan bukan tulisan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, melainkan kutipan yang berasal dari Film “Man on Fire”, yang diucapkan oleh Denzel Washington.

Akun Facebook Jo Kondo Kondo mengunggah tulisan yang menyebutkan bahwa aplikasi BiP dari Turki akan diblokir di Indonesia. Disertai narasi “MEREKA SUDAH SADAR,,KEHANCURAN UDAH DI DEPAN HIDUNG MEREKA”. Unggahan tersebut mendapatkan respon sebanyak 269 suka dan 60 kali dibagikan.

Berdasarkan hasil penelusuran, Menteri Kominfo, Johnny G Plate menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada pemblokiran terhadap aplikasi chat BIP, dilansir dari kumparan.com.

“Hingga sekarang tidak ada pemblokiran akses atas BiP dan masih dapat menyediakan layanan kepada para penggunanya,” katanya kepada kumparan pada hari Kamis (21/1/2021).

Johnny mengingatkan semua penyelenggara Sistem Elektronik baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, harus tetap patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemblokiran terhadap Sistem Elektronik dilakukan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE dan peraturan turunan terkait.

Aplikasi BiP sendiri menjadi popular setelah pengguna Whatsapp mencari alternatif lain disebabkan kebijakan privasi baru dari Whatsapp. BiP sendiri adalah platform perpesanan dari Turki, dan telah tersedia di Ios maupun Android.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemblokiran aplikasi BiP di Indonesia adalah salah, sehingga masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Narasi tersebut tidak benar. Faktanya, Johnny G Plate, Menteri Kominfo menegaskan bahwa tidak ada pemblokiran terkait aplikasi chat BiP.