Menurut menurut Dosen Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska, melihat isu Papua dari kacamata kekerasan seperti terorisme dan separatisme merupakan pandangan yang tidak tepat. Ia menegaskan, kasus kekerasan di Papua justru yang paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. 
“Apa yang direspon terhadap papua yaitu keterkaitan konflik di papua dengan terorisme, merupakan pembelokan atas isu Papua, yaitu pelanggaran HAM atas prinsip kebebasan, yaitu Kebebasan dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan,” ujarnya.
Komnas HAM memberikan data kasus kekerasan yang justru korbannya adalah masyarakat sipil. Dikutip dari Jubi.id, Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2022, setidaknya terdapat 46 kasus kekerasan di Papua. Komnas HAM terus mendorong berbagai upaya penyelesaian kekerasan di Papua, termasuk melalui dialog damai.
Laporan Human Rights Monitoring tahun 2022 menyatakan bahwa setiap tahun tanggal 10 Desember sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia, aparat keamanan membubarkan demonstrasi damai dan orasi untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut. 
Namun, peningkatan terbesar dalam pelanggaran kebebasan berkumpul, berekspresi, dan penahanan sewenang-wenang disebabkan oleh intervensi polisi sebelum dan selama perayaan Hari Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. HRM menerima informasi tentang 110 penangkapan sewenang-wenang di empat lokasi antara 8 dan 10 Desember 2023.
Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri dikutip dari Kompas.com, mengatakan, ada empat akar masalah di Papua yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Aisah mengatakan, diskriminatif dan rasisme salah satu permasalahan yang baru-baru ini terbukti terjadi di Jawa Timur.
Kedua,  terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai. "Tapi sampai saat ini pelanggaran HAM yang terjadi di Wasior, Wamena, Paniai ini belum terselesaikan. Dan itu terjadi di era reformasi," ujarnya.
Ketiga, pemerintah dinilai gagal melakukan pembangunan di Papua. Ia mengatakan, pihaknya menemukan kondisi kemiskinan di Papua semakin tinggi terutama di wilayah kabupaten dan kota. "Ini Ironi sebenarnya, karena Otsus (Otonomi Khusus) sudah berjalan hampir 30 tahun, tapi kok enggak ada perubahan padahal Otsus itu untuk Orang Asli Papua (OAP)," tuturnya.
Terakhir, menurut Aisah, pemerintah selalu menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua. Ia pun mengatakan, permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk meluruskan sejarah yang tidak pernah selesai.

Klaim Prabowo bahwa masalah Papua akibat gerakan separatisme dan campur tangan asing adalah menyesatkan. 
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia

Berdasarkan data BPS, indeks demokrasi di Indonesia memiliki kecenderungan turun sejak 2017. Namun sempat naik kembali pada 2019, meski tidak signifikan. Kemudian turun kembali di 2021.
Pada Februari 2023, berada pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor ini sama dengan Indeks Demokrasi di tahun 2021. Namun peringkat indonesia turun dari 52 ke 54
Penuruan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat (flowed democracy). 
“Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan rakyat,” kata Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Dr. Caroline Paskarina, M.Si seperti dikutip di situs resmi Unpad.
Laporan rutin The Economist Intelligence Unit (EIU) juga menyebutkan, Indeks Demokrasi Indonesia dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.
Lembaga SETARA Institute bersama INFID mengungkapkan bahwa subindikator kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam indeks hak asasi manusia (HAM) mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.
Peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah mengatakan bahwa angka kebebasan berekspresi dan berpendapat selama 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai angka dua. Sebelumnya, pada tahun 2019 (1,9), 2020 (1,7), 2021 (1,6), 2022 (1,5), dan 1,3 pada indeks HAM 2023.

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim bahwa Masalah utama Papua, tidak ada keadilan adalah BENAR.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia

Video pengakuan Pendeta Leonard Batfeni yang pernah membantu seorang warga di Distrik Semangga Merauke untuk melahirkan, pernah diunggah ke TikTok oleh akun @OfficialiNews pada 30 November 2023.
Pendeta Leo, begitu karib disapa, berkesempatan bertemu dalam dialog yang digelar di Desa Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023). Ia adalah seorang pendeta, yang harus mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan.
“Saya ini seorang pendeta. Tidak punya pengetahuan kesehatan. Tapi kondisi yang memaksa saya harus juga melayani kesehatan masyarakat di sini,” kata Leo, dikutip dari pustakalewi.com.
Ia pun menceritakan pengalamannya itu pada Ganjar, bagaimana menyelamatkan warga perbatasan dengan Papua Nugini yang sedang sakit, tanpa akses jalan dan kesehatan yang layak.
Bahkan, ia pernah berperan sebagai bidan karena ada seorang ibu yang akan melahirkan tidak mendapatkan akses kesehatan.
“Iya, saya pernah membantu melahirkan, hanya bekal menonton youtube. Karena di sini tidak ada Puskesmas,” tuturnya.
Mendengar itu, Ganjar Pranowo berjanji membantu mewujudkan impian warga untuk memiliki puskesmas. Ia pun meluncurkan program Satu Desa Satu Puskesmas.  
"Akses kesehatan menjadi begitu penting, yang kita bayangkan satu kampung atau satu desa setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dan dan satu nakes, syukur-syukur satu dokter," katanya. 

Berdasarkan verifikasi Tempo, narasi bahwa Pendeta Leo pernah membantu persalinan seorang warga di Merauke karena tidak ada Puskesmas adalah benar. 
Pendeta Leo mengaku dengan berbekal menonton Youtube, ia pernah berperan sebagai bidan karena ada seorang ibu yang akan melahirkan karena tidak mendapatkan akses kesehatan di daerah itu.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia

Dikutip dari situs berita Suara.com, sebelum tewas, Mega Suryani diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak lama. Ia pun sempat melaporkan tindakan sang suami, Nando (25) ke pihak kepolisian.
Sayangnya, laporan KDRT yang dilakukan awal Agustus itu, tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Padahal, ia turut membawa bukti. Pelaporan yang tidak diproses rupanya berujung pahit.
Dilansir Liputan6.com, Kapolsek Cikarang Barat AKP mengatakan bahwa pelaku mengaku sakit hati lantaran korban sering memakinya saat cekcok lantaran kebutuhan ekonomi. "Motifnya sakit hati karena korban sering memaki tersangka disebabkan kebutuhan ekonomi," kata Rusnawati saat konferensi pers, Senin, 11 September 2023.
Menurut Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar, kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang rentan tidak mendapatkan penyelesaian. 
Mengacu pada data INFID & IJRS (2020), sebesar 57.3% dari 1586 responden tidak melapor kasus Kekerasan Seksual yang dialaminya, karena mayoritas dari mereka mengalami ketakutan.  Responden juga menyatakan tidak mendapatkan penyelesaian atas kasusnya. 
Lentera Sintas Indonesia (2015) menyebutkan 93 persen penyintas perkosaan tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum.
“Temuan-temuan ini menunjukkan, bahwa masyarakat masih ketakutan untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Keengganan korban  untuk melapor disebabkan oleh stigma negatif dan perilaku yang menyalahkan  korban. Alasan lain adalah munculnya ketidakpercayaan terhadap aparat hukum  dalam menangani pelaku sekaligus pemulihan psikologis korban,” jelas Dio.

Berdasarkan verifikasi Tempo, klaim bahwa laporan kasus KDRT Mega Suryani Dewi tidak ditindaklanjuti hingga akhirnya terbunuh adalahbenar. 
Sebelum tewas, Mega diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) sejak lama. Ia pun sempat melaporkan tindakan sang suami, Nando (25) ke pihak kepolisian.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia