Menurut Dosen Fakultas Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, Neni Susilawati, pernyataan bahwa sekitar 80 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor informal tampaknya cukup akurat, berdasarkan data yang tersedia:

1. Proporsi Pekerja di Sektor Informal pada 2022: Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pekerja Indonesia, yaitu 59,31 persen, bekerja di sektor informal. Pada tahun 2022, ada 209,42 juta orang Indonesia yang masuk usia kerja.

2. Jumlah Pekerja Informal pada Tahun 2021 dan 2022: Pada tahun 2021, tercatat ada 77,9 juta orang yang bekerja di sektor informal di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Agustus 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 80,24 juta orang, setara dengan 59,31 persen dari total penduduk yang bekerja di dalam negeri.

3. Peningkatan Jumlah Pekerja Informal pada Februari 2023: Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal terus meningkat, tercatat pada Februari 2023 mencapai 83,34 juta orang, menunjukkan tren peningkatan jumlah pekerja di sektor informal sejak pandemi COVID-19.

Data ini mengindikasikan bahwa klaim tentang 80 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal cukup mendekati kenyataan, terutama mengingat tren peningkatan jumlah pekerja informal yang terus berlanjut. Sektor informal menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia, namun sering kali terkait dengan ketidakstabilan pendapatan dan kurangnya perlindungan sosial bagi para pekerjanya.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming bisa ditelusuri sebagai berikut.

Menurut Advisory Lead Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, dari data pertumbuhan ekonomi, dengan data terakhir 2022. Dijelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,26 sehingga susah diklaim bahwa secara rata-rata 5 persen pertumbuhan ekonomi terjadi.

Masih menurut Alexander Michael Tjahjadi pertumbuhan ekonomi baru mencapai baru mencapai 5,3% pada 2022.

Masih dalam konteks klaim pertumbuhan ekonomi, dosen Poltek APP dan Senior Fellow Center for Indonesian Policy Stuudies (CIPS), Krisna Gupta menyebut negara-negara lain growth much slower, terutama negara maju dan east asia pacific, tapi masih di bawah Vietnam dan Thailand.

“Namun generally ya, kita lebih baik dari beberapa region lain di dunia,” demikian disampaikan Krisna Gupta sebagai panel ahli dalam Cek Fakta Debat Cawapres kali ini.
Sumber: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID

Wakil Dekan FEN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan menyatakan benar bahwa pada 2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%.

Pernyataan Gibran Rakabuming tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5 persen sebagian benar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,86 juta jiwa atau 5,32 persen pada periode Agustus 2023. Angka pengangguran ini turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta jiwa.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, angka pengangguran di periode Agustus 2023 tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan era sebelum pandemi Covid-19. Pada Agustus 2019, tercatat jumlah pengangguran hanya mencapai 7,10 juta jiwa.

"Jumlah dan tingkat pengangguran (Agustus 2023) ini masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi," kata Amalia.

Sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 83 juta, ditemukan bahwa Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mencapai 147,71 juta jiwa. Angka ini naik sebanyak 3,99 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Klaim bahwa Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja tetapi di sektor informal adalah Benar.

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut di Indonesia ada 100 orang yang memiliki kekayaan setara dengan kekayaan dari 100 juta orang Indonesia.

"100 orang indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk indonesia. Artinya, ini keadaan yang tidak adil," kata Muhaimin Iskandar saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Verifikasi:

Lembaga Oxfam pada 2017 membuat laporan yang menyebut kekayaan empat milyarder terkaya di Indonesia lebih tinggi dari sekitar 100 juta orang kelompok miskin. Oxfam menyebut Indonesia termasuk negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Pada 2016, satu persen orang kaya memiliki hampir setengah (49 persen) dari total kekayaan populasi.

Staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia Neni Susilawati berpendapat pernyataan yang mengatakan bahwa ada 100 orang di Indonesia yang memiliki kekayaan lebih tinggi dibanding 100 juta penduduk Indonesia lainnya tampaknya sedikit berlebihan.

"Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, fokusnya lebih pada distribusi kekayaan yang sangat tidak merata di antara populasi, bukan spesifik pada angka 100 orang," kata Neni pada Kolaborasi Cekfakta Debat Cawapres.

Neni menyinggung soal ketimpangan kekayaan yang tinggi. Dimana berdasarkan Global Wealth Report 2018 oleh Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen total kekayaan penduduk dewasa di negara tersebut. Sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 75,3 persen total kekayaan. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan kekayaan yang signifikan.

Neni mengatakan Indonesia memang menghadapi masalah ketimpangan kekayaan yang signifikan. Namun, klaim spesifik tentang "100 orang" mungkin lebih merupakan pernyataan simbolis untuk menyoroti masalah ketimpangan yang serius di negara tersebut.

"Ketimpangan yang ekstrem ini adalah masalah yang memerlukan perhatian dan kebijakan yang tepat untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik," kata Neni.

"Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, fokusnya lebih pada distribusi kekayaan yang sangat tidak merata di antara populasi, bukan spesifik pada angka 100 orang," kata Neni pada Kolaborasi Cekfakta Debat Cawapres.