Pada 21 November 2023 lalu muncul unggahan video di Youtube memberikan sebuah klaim pada judul jika Jakarta tenggelam akibat dari terjangan tsunami.

Video diawali dengan narator yang memaparkan potongan penjelasan dari seorang prakirawan bernama Deas Achmad Rivai mengenai pola angin di wilayah Indonesia utara dan selatan, penjelasan tersebut disampaikan pada 13 November 2023 di detik.com/jateng.

"Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan-Barat dengan kecepatan angin berkisar 4-15 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian Selatan umumnya bergerak dari Timur-Selatan dengan kecepatan 6-20 knot. Kecepatan angin terpantau di Perairan selatan Banten, Laut Bali, Perairan Manokwari, dan Perairan Biak"

Kemudian isi dari video tersebut dilanjutkan dengan membacakan ulang sebuah artikel yang diunggah pada 14 Desember 2022 lalu oleh jpnn.com dengan judul “Peringatan Dini, Gelombang Tinggi 6 Meter Berpotensi Melanda Wilayah Ini”.

Dalam artikel tersebut sendiri hanya menjelaskan jika BMKG memberikan informasi tentang peringatan dini potensi gelombang tinggi antara satu hingga enam meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai 15 Desember 2022. Bahkan tidak dijelaskan juga jika salah satu titik pesisir yang berpotensi terdapat gelombang air tinggi adalah Jakarta.

Dari dua artikel yang disampaikan tersebut, tidak ada satu kalimat yang membahas mengenai tenggelamnya Jakarta akibat dari tsunami.

Isi video tersebut hanya membahas dua artikel yang keduanya tidak memuat sebuah informasi yang membenarkan tentang kejadian tsunami yang menenggelamkan Jakarta.

Beredar di Facebook sebuah video yang menampilkan judul menarasikan Mahfud MD mengamuk di Istana Negara terkait adanya kecurangan dalam pemilu 2024.

Namun, saat disimak isi dari video tersebut narator hanya mengulas sebuah artikel Republika.co.id yang berjudul “Soal Pemilu, Mahfud MD: Sesuatu yang Diperoleh tak Baik, tak akan Beri Berkah”

Dalam artikel tersebut membahas mengenai Mahfud MD yang mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan berbagai laporan soal dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Mahfud MD juga meminta masyarakat yang bergabung dengan kontestan pemilu agar tertib dalam memproduksi informasi, termasuk dengan tidak memproduksi berita bohong atau hoaks.

Hingga akhir video tidak dijelaskan tentang benar adanya peristiwa Mahfud MD yang mengamuk di Istana karena kecurangan dalam pemilu, Mahfud MD hanya memberikan statement mengenai banyaknya laporan yang ia terima terkait dengan kecurangan pemilu.

Hingga akhir video tidak dijelaskan tentang benar adanya peristiwa Mahfud MD yang mengamuk di Istana karena kecurangan dalam pemilu, Mahfud MD hanya memberikan statement mengenai banyaknya laporan yang ia terima terkait dengan kecurangan pemilu.

Penelusuran Fakta

Penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, poster tersebut bukan berasal dari Bawaslu. poster infografis serupa pernah muncul pada tahun 2020.

Melansir keterangan dari Bawaslu Kepulauan Riau, poster berlogo Bawaslu dengan kata-kata yang sama pernah beredar saat menjelang Pilkada Serentak 2020. 

Bawaslu Kepri menegaskan poster yang mencatut nama Bawaslu tersebut palsu/hoaks.

poster dengan informasi serupa juga beredar di Boyolali, Jawa Tengah, seperti diberitakan oleh media Solopos.com dalam artikelnya berjudul "Poster Larangan Politik Praktis ASN Beredar di Boyolali, Bukan dari Bawaslu".

Dalam artikel tersebut, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, mengungkapkan Bawaslu tidak pernah membuat poster tersebut. Ia mengatakan isinya memang terkait anjuran netralitas, akan tetapi yang memproduksi bukan dari Bawaslu.

“Kami sudah konfirmasi berjenjang sampai ke atas. Kalau isinya dianggap relevan dengan undang-undang ya silakan tapi jangan mengatasnamakan Bawaslu. Juga jangan memasang logo Bawaslu,” kata dia saat ditemui di kantornya, Selasa (21/11/2023).

Widodo mengatakan dalam isi poster tersebut ada yang relevan dan tidak relevan. Ia mencontohkan untuk ketua RT/RW memang dilarang terlibat politik praktis, salah satunya kampanye.

Sejumlah media juga memberitakan isu serupa, seperti Harian Banten yang memuat pernyataan Bawaslu Cilegon yang tegas menyatakan poster infografis yang tersebar di medsos itu hoaks dan bukan imbauan yang dibuat oleh Bawaslu.

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, poster berlogo Bawaslu tersebut bukan dikeluarkan oleh Bawaslu. Poster tersebut juga pernah beredar pada 2020. Jadi, merupakan hoaks lama yang kembali muncul. Informasi yang beredar ini merupakan konten palsu atau fabricated content.

Penelusuran Fakta

Hasil penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi KPU tidak menyelenggarakan debat capres-cawapres pada Pemilu 2024, keliru.

Debat capres dan cawapres merupakan salah satu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. 

Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. 

Jadi, pelaksanaan debat capres dan cawapres dilaksanakan selama waktu pelaksanaan kampanye, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.

mengutip Antaranews.com, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwa akan tetap menggelar kampanye dengan metode debat capres dan cawapres.

“Insyaallah tetap ada kampanye dengan metode debat capres-cawapres,” kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan debat capres-cawapres dilakukan sebanyak lima kali, sebagaimana tertuang dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Dia lalu merinci bahwa dalam lima kali debat itu, para capres akan melakukan debat sebanyak tiga kali dan cawapres dua kali.

Terkait jadwal, melansir Detik.com, Komisioner KPU RI August Mellaz menyebut debatcapres-cawapres debat akan dimulai pada Desember 2023.

Menurut penuturan Mellaz, debat akan digelar dua kali pada Desember 2023. Kemudian, untuk tiga debat lainnya akan dilakukan pada awal 2024.

Kesimpulan

Informasi tidak ada debat capres dan cawapres pada Pemilu 2024 adalah keliru. Informasi demikian termasuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan).