Dikutip dari artikel Kompas.com, Indonesia tak masuk ke dalam lima besar negara yang paling damai di Asia Tenggara. Indonesia baru saja keluar dari posisi tersebut pada tahun ini. Saat ini, Indonesia menempati peringkat enam atau peringkat 53 dunia dengan skor 1,829. Adapun penyebab merosotnya peringkat Indonesia disebabkan karena peningkatan kerusuhan di Papua Barat.
Jika dibandingkan dengan data tahun 2018, Indonesia pernah menduduki peringkat empat Asia Tenggara. Saat itu, Indonesia bisa bertengger di peringkat lima besar karena adanya peningkatan kapabilitas militer dan cukup baik dalam menangani teror yang terjadi.

Dikutip dari artikel Kompas.com, Indonesia tak masuk ke dalam lima besar negara yang paling damai di Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut adalah benar berdasarkan penelusuran Tim Live Cek Fakta. Melansir
Bisnis.com
,potensi ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum dikeruk dengan optimal. Hal ini lantaran jangkauan infrastruktur jaringan yang belum merata ke seluruh pelosok.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.

“Misalkan penduduk yang mengakses internet, provinsi NTT mempunyai angka 47 dibandingkan angka Indonesia yang berada di angka 67,” katanya, Jumat (1/12/2023).

Jika merujuk pada data Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet (APJI) 2023, tingkat penetrasi internet Nusa Tenggara sebesar 72,32%, meningkat dari tahun sebelumnya 64,85%.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia Timur pada 2023, Nusa Tenggara mencapai 3,65% atau lebih tinggi dari internet di Maluku dan Papua yang mencapai 1,09% dan 1,65%.

“Provinsi NTT hanya lebih baik dibandingkan dengan Papua. Keberadaan sinyal pun masih menjadi kendala, di mana hampir 50% desa di NTT tidak mempunyai sinyal internet yang kuat,” ujarnya.

Menurut Nailul, ekonomi digital di NTT masih sangat terbatas, begitupun dengan penggunaan e-commerce di NTT yang terbatas. Padahal, Nailul mengungkap bahwa potensi besar penduduk di NTT yang berkualitas.

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di perbatasan NTT butuh infrastruktur jaringan yang mumpuni.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI melakukan investigasi pada peristiwa unjuk rasa hasil pemilu yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Berdasarkan catatan Kepolisian, ada 9 korban tewas dalam kerusuhan itu. Di antaranya Abdul Aziz, M Harun Al Rasyid, M Rehan Fajari, Bachtiar Alamsyah, Adam Nooryan, Farhan Syafero, Sandro, Widianto Rizki Ramadhan dan Muhammad Reza.

Orang tua Harun Al Rasyid mengadu ke Komnas HAM meminta kasus itu diusut karena ada kejanggalan, pada Selasa (28/5/2019).

Lembaga Ombudsman RI menyebut ada indikasi maladministrasi dalam kasus itu. Kepolisian menyebut tengah memburu aktor intelektual dari kasus itu.

Sejauh ini tidak ada informasi yang jelas, mengenai tindak lanjut mengusutan kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang korban lainnya.

Sejauh ini tidak ada informasi yang jelas, mengenai tindak lanjut mengusutan kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang korban lainnya.

Adapun, berdasarkan Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo dan cawapres Gibran Rakabuming Raka menempatkan beberapa isu tersebut di 8 Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, hanya terkait dengan HAM yang ditempatkan di posisi pertama yakni Misi 1 yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Kemudian, di Misi 7 memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Lalu, di Misi 8 yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut bahwa menempatkan hukum, HAM, pemberantasan korupsi paling atas dalam visi-misi untuk Pilpres 2024.