Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumut Juliadi Zurdani Harahap mengatakan jika yang disampaikan dalam video tidak benar. Juliadi membantah jika ada larangan membuat kegiatan di masjid itu.
“Video yang mengklaim demikian (pelarangan pengajian) itu tidak benar. Pemprov Sumut tidak pernah melarang masyarakat melakukan kegiatan di masjid Gubernur," kata Juliadi Zurdani Harahap dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).
Pemprov Sumut senantiasa mendukung penuh kegiatan keagamaan, termasuk pengajian. Pemprov Sumut disebut tidak mungkin melarang kegiatan yang penuh dengan ikatan silaturahmi umat beragama dan meningkatkan keimanan tersebut.
"Tidak mungkin kami melarang, Pemprov Sumut mendukung penuh kegiatan keagamaan, banyak kegiatan yang kami fasilitasi juga, jadi video tersebut tidak benar," ujarnya.

Unggahan berisi informasi “larangan baca Al-Qur’an di Masjid Kompleks Dinas Gubernur Sumatra Utara” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding membagikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk pekerja migran. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya ditemukan video identik yang dimuat situs detik.com pada Senin 6 Januari 2025. Video itu berjudul "Video: Kementerian P2MI Dapat Dana Rp 45 T untuk Atasi Masalah Pekerja Migran".
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Dalam video itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding sama sekali tidak berbicara mengenai bantuan Rp 200 juta untuk pekerja migran. Saat itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan dana sebesar Rp 45 Triliun. Dana tersebut untuk membantu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam peminjaman, keberangkatan, dan pelatihan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "p2mi bantuan 200 juta" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya, tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut.
 

Video yang diklaim Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding membagikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk pekerja migran ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut telah diedit dan diberi narasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran peralihan BPJS Kesehatan dari mandiri ke gratis, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah menelusuri informasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan gratis.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.
"Berita ini hoaks dan penipuan," tegas Rizky, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Kamis (23/1/2025).
Menurut Rizky, BPJS Kesehatan tidak sedang menjalanakan program pendaftaran peserta gratis seperti pada klaim tersebut.
"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizky.
Rizky pun mengimbau masyarakat untuk lebih jeli ketika mendapat informasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, ada oknum yang mencatutu BPJS Kesehatan untuk melakukan aksi penipuan.
"Agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," tutupnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran peralihan BPJS Kesehatan dari mandiri ke gratis tidak benar.Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, video yang sama ditemukan di unggahan akun Facebook resmi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, 21 April 2020.

Dalam video tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengimbau kepada seluruh pekerja migran Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan di tengah merebaknya Covid-19.

Benny juga meminta seluruh pekerja migran Indonesia mematuhi aturan yang berlaku di negara penempatan.

"Saudara-saudaraku para pekerja migran yang sedang berjuang di negeri seberang. Sehubungan dengan wabah Covid-19 saat ini, saya menghimbau untuk kita semua tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak fisik dan sosial, selalu gunakan masker," kata Benny.

"Patuhi aturan di negara penempatan dan hubungi KBRI atau KJRI di sana bila saudara-saudaraku mengalami kesulitan," tuturnya.

Pernyataan Benny dalam video yang diunggah akun Facebook KJRI Hong Kong berbeda dengan dalam video yang mengeklaim BP2MI akan memberikan bantuan dana Rp 300 juta untuk TKI.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa video yang mengeklaim BP2MI akan memberikan bantuan dana untuk TKI merupakan hasil manipulasi.

Manipulasi tersebut kemungkinan besar dibuat dengan bantuan perangkat kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Namun, sejumlah tools yang digunakan Kompas.com untuk mengidentifikasi campur tangan AI dalam video tersebut mengeluarkan hasil pengecekan yang kurang dapat diandalkan.

Kendati demikian, dengan membandingkan tanggal unggah kedua video tersebut, dapat dipastikan bahwa pernyataan asli Benny ada dalam video KJRI Hong Kong.

Ini merupakan konten hoaks berulang. Beberapa kali BP2MI dicatut namanya untuk dijadikan konten hoaks dengan narasi penawaran bantuan dana.

Sebelumnya, konten serupa juga sudah dibongkar Tim Cek Fakta Kompas.com dalam tautan ini: [HOAKS] BP2MI Berikan Bantuan Rp 300 Juta kepada TKI

Selain itu, BP2MI juga telah berubah namanya menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saat ini Kementerian P2MI dipimpin Menteri Abdul Kadir Karding. 

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten Facebook yang mengeklaim BP2MI akan memberikan bantuan dana Rp 300 juta untuk TKI adalah hoaks.

Video itu merupakan manipulasi dari video asli yang diunggah KJRI Hong Kong pada 21 April 2020.

Dalam video asli, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengimbau kepada seluruh pekerja migran Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan di tengah merebaknya Covid-19.

Selain itu, BP2MI saat ini sudah berganti nama menjadi Kementerian P2MI dan Benny tidak lagi menjabat.