Namun belakangan diketahui jika informasi tersebut adalah PALSU. PT INALUM melalui akun Instagramnya menyatakan jika pihaknya saat ini sedang tidak membuka lowongan pekerjaan, terlebih seperti yang dituliskan pada surat yang beredar. PT INALUM turut mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap surat serupa yang mencatut PTnya.

“HATI HATI HOAX!!!! PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) tidak membuka lowongan pekerjaan saat ini.” tegas PT INALUM melalui laman Instagramnya.

Hoaks lowongan kerja atau tahapan seleksi yang mencatut PT INALUM sebelumnya pernah beredar di tahun 2020 dan telah dibuat artikel periksa faktanya oleh pemeriksa fakta Mafindo.

Berdasar seluruh referensi, dipastikan jika surat tahapan seleksi oleh PT INALUM adalah PALSU. Surat tersebut masuk ke dalam hoaks dengan kategori imposter content atau konten tiruan.

Surat tersebut PALSU. Hal itu telah dibantah oleh PT INALUM melalui akun Instagram resminya, dan turut mengimbau masyarakat agar berhati-hati apabila menemukan surat serupa.

Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, unggahan tersebut tidak sesuai fakta. Melansir dari akun Facebook milik Anies Baswedan, ditemukan foto serupa yang ternyata sudah dibagikan Anies sejak tahun 2018. Dalam keterangan fotonya, Anies menyebut jika dirinya tengah dalam perjalanan menuju dua kegiatan Musrenbang di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Pada perjalannya, Anies menyempatkan diri untuk makan siang di dalam mobil sebelum menghadiri kegiatan tersebut.

“Hari ini ada dua Musrenbang, di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Sambil mengejar waktu, makan nasi Padang di perjalanan. Rendang-nya enak sekali. Rendang memang enak karena TIDAK crispy. #KulinerNusantara
Enjoying my lunch in between the townhall meetings in East Jakarta and Central Jakarta municipalities. The menu is Rendang from a nearby Padang restaurant. It is extremely delicious and definitely NOT crispy

— di Jakarta.” keterangan pada foto yang diunggah oleh Anies.

Berdasar seluruh referensi, unggahan akun TikTok @pasukan421 adalah tidak benar. Unggahan tersebut masuk ke dalam hoaks dengan kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Informasi tersebut hoaks. Foto yang ditampilkan merupakan momen saat Anies tengah makan siang, tepatnya pada 5 April 2018, dan BUKAN saat bulan puasa.

Tim Cek Fakta Tempo memeriksa klaim video ini dengan menelusuri sumber asli video dan keterangan resmi lembaga kesehatan dan pemberitaan media serta jurnal kesehatan.

Sumber Video



Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, orang yang berbicara dalam video ini adalah Dharma Pongrekun. Seorang pensiunan polisi berpangkat Komisaris Jenderal. 

Video yang diunggah YouTube ini merupakan pidatonya dalam sebuah forum pada tanggal 21 Maret di Jakarta. Dalam video tersebut, Dharma mengatakan alasannya maju dalam jadi cagub DKI karena diberlakukannya WHO Pandemic Treaty. 

Berdasarkan arsip Cek Fakta Tempo, Dharma kerap melontarkan teori konspirasi seputar pandemi dan kesehatan. Ia pernah melontarkan klaim yang terbukti menyesatkan tentang Covid-19. 

WHO CA+ on PPPR atau Pandemic Treaty

WHO Pandemic treaty merupakan sebutan lain untuk WHO Convention, Agreement or other International Instrument on Pandemic Prevention, Preparedness and Response (WHO CA+ on PPPR). Atau konvensi WHO, terkait perjanjian atau instrumen internasional tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi.

WHO CA+ on PPPR merupakan evaluasi dan pengakuan atas kegagalan komunitas internasional dalam menunjukkan solidaritas dan solidaritas dan kesetaraan dalam menanggapi pandemi penyakit virus corona (COVID-19). 

Dalam Zero Draft yang dirilis 21 Februrai 2023, WHO CA+ on PPPR bertujuan melindungi generasi sekarang dan yang akan datang dari pandemi dan konsekuensinya yang menghancurkan serta meningkatkan standar kesehatan semua orang, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan manusia dan solidaritas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama nasional dan internasional  untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi. 

Draf tersebut juga mengatur tentang akses ke teknologi Produksi dan Distribusi Berkelanjutan dan transfer teknologi, Peningkatan kapasitas Research and Development, Akses Patogen dan Pembagian Manfaat, Memperkuat dan Mempertahankan Tenaga Kesehatan yang Terampil dan Kompeten, Jaringan Pasokan dan Logistik Global, dan Pembiayaan.

Dilansir laman WHO, negara-negara anggota WHO sepakat untuk melanjutkan negosiasi yang bertujuan untuk merampungkan perjanjian tersebut dalam masa sidang 29 April hingga 10 Mei 2024.

"Negara-negara Anggota kami sepenuhnya menyadari betapa pentingnya perjanjian pandemi ini untuk melindungi generasi mendatang dari penderitaan yang kita alami selama pandemi COVID-19," kata Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dan menyepakati perjanjian tersebut. Dilansir Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia merupakan negara yang ikut mempelopori penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) on Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) tahun 2023, di Markas Besar PBB New York.

Namun dalam studi yang dilakukan Roland Alexander Driece dan sejumlah ilmuwan yang dipublikasikan The Lancet menunjukan bahwa WHO CA+ on PPPR, seperti halnya perjanjian internasional yang ada biasanya tidak menjamin pemantauan kepatuhan yang dibutuhkan. Sebuah meta-analisis pada 53 perjanjian internasional yang mengikat secara hukum namun tidak menyertakan mekanisme akuntabilitas, gagal menghasilkan dampak yang diharapkan.

Laman Indonesia for Global Justice juga menilai perjanjian pandemi ini tidak memberikan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang tertulis di dalam WHO CA+ on PPPR. Juga tidak memberikan solusi nyata pada persoalan kekayaan intelektual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video yang diberi keterangan “Dengan WHO Pandemic Treaty tubuh manusia akan ditanam chip” adalah keliru.

WHO CA+ on PPPR  atau Pandemic Treaty bertujuan melindungi generasi sekarang dan yang akan datang dari pandemi dan konsekuensinya yang menghancurkan serta meningkatkan standar kesehatan semua orang, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan manusia dan solidaritas melalui kerjasama nasional dan internasional untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi.

Sebuah akun di media sosial X bernama @NenkMonica, menuliskan sebuah klaim yang menyatakan bahwa Giring Ganesha, Eks Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dipecat oleh anak Jokowi, yang saat ini menjabat sebagai Ketum PSI. Pemecatan ini disebutkan karena Giring tidak becus mengurus partai. Lalu apakah benar, Kaesang memecat Giring Ganesha dari jabatannya sebagai Ketum PSI karena tidak becus mengurus partai?

Setelah melakukan penelusuran mengenai hal tersebut, ditemukan sebuah penjelasan yang sekaligus menjadi bantahan terhadap klaim dari akun X ini. Melansir dari ulasan milik Liputan6.com dalam artikel yang berjudul, "Giring Minta Kaesang Pangarep jadi Ketum PSI", terdapat pernyataan dari Giring yang menyebutkan bahwa pemilihan Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI adalah hasil rekomendasi dari dirinya sendiri.

“Mungkin bagi banyak elit politik, aneh jika seorang Ketua Umum malah merekomendasikan nama penggantinya. Di PSI kami diajarkan soal kolektifitas kerja, jabatan itu soal manajerial, namun beban kerja selalu dibagi bersama,” kata Giring dalam keterangannya, dalam Liputan6.com, Senin (25/9/2023).

Giring juga menjelaskan bahwa keinginan Kaesang menjadi Ketum PSI adalah hasil dorongan dan harapan dari semua kader PSI.

Sementara dirinya, kini menjabat sebagai anggota Dewan Pembina PSI. Pengangkatan Giring sebagai anggota Dewan Pembina dilakukan dalam Kopdarnas PSI, Senin (25/3/2023), di Gedung Djakarta Theater.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebut bahwa Giring dipecat dari jabatan Ketum oleh Kaesang karena tidak becus mengurus partai, merupakan klaim keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Faktanya, pengangkatan Kaesang sebagai pengganti Ketum PSI adalah hasil rekomendasi dari Giring Ganesha. Sementara Giring kini menjabat sebagai anggota Dewan Pembina PSI.