Terkait dengan pemberitaan tentang peningkatan kasus HMPV di China, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa informasi tersebut kurang benar.

Ia pun telah mengonfirmasi hal itu kepada Pemerintah China dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut dia, peningkatan kasus flu biasa terjadi di negara dengan empat musim. Itu termasuk negara China yang juga mengalami musim dingin.

"Saya sudah lihat datanya, yang naik di China itu virusnya bukan HMPV, melainkan tipe H1N1 atau virus flu biasa. HMPV itu ranking nomor tiga di China dari sisi prevalensi, jadi itu tidak benar," ucap Budi, seperti diberitakan Kompas.id, Senin (6/1/2025).

Budi mengatakan bahwa HMPV atau Human Metapneumovirus berbeda dengan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19.

Virus Covid-19 saat awal ditemukan merupakan jenis virus baru. Sementara, HMPV sudah ditemukan pada 2001 dan memiliki sifat yang mirip dengan flu.

Menurut dia, penemuan virus HMPV yang merebak di China juga dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Ia pun meminta masyarakat tidak panik karena virus ini bukan virus baru.

"HMPV sudah lama ditemukan di Indonesia. Kalau dicek apakah ada, itu ada. Saya sendiri kemarin melihat data di beberapa laboratorium ternyata beberapa anak ada yang terkena HMPV," tuturnya.

HMPV, kata Budi, memiliki sifat yang mirip dengan flu. Sistem imunitas tubuh manusia sudah lama mengenal virus HMPV sehingga umumnya bisa merespons penyakit ini dengan baik.

Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menuturkan, HMPV kurang berpotensi menjadi pandemi karena tingkat penularannya lebih lambat dan tingkat keparahan penyakitnya secara umum lebih ringan daripada Covid-19.

Penularan HMPV juga diperkirakan tidak akan semasif Covid-19 yang menular ke banyak negara dunia sejak muncul pertama kali di China pada 2019.

"Meskipun terjadi mutasi dan HMPV mudah menginfeksi, kemampuan infeksinya masih di bawah SARS-COV-2 penyebab Covid-19," kata Dicky, seperti diberitakan Kompas.com, 3 Januari 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi lonjakan kasus infeksi virus baru di China berpotensi menyebabkan pandemi baru perlu diluruskan.

HMPV berbeda dengan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19.Virus Covid-19 saat awal ditemukan merupakan jenis virus baru, sementara HMPV sudah ditemukan pada 2001.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, prevalensi HMPV di China berada di peringkat tiga. Sedangkan kasus infeksi yang naik adalah H1N1 atau virus flu biasa.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman juga menuturkan, HMPV kurang berpotensi menjadi pandemi karena tingkat penularannya lebih lambat dan tingkat keparahan penyakitnya secara umum lebih ringan daripada Covid-19.

Untuk menelusuri klaim yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba memasukkan kata kunci “Joko Widodo” di pencarian di situs https://www.occrp.org/, seperti yang digunakan akun pengunggah. Meski tak membuahkan hasil, OCCRP bukan berarti telah menghapus atau membatalkan nama Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024.

Penelusuran lebih lanjut di situs OCCRP menemukan bahwa nama Jokowi sebagai finalis tercantum di artikel OCCRP berjudul “Bashar al-Assad”. Nama-nama finalis pemimpin terkorup terdapat di tabel bawah bagian kanan.

Dalam tabel itu terpampang lima nama sebagai finalis, di mana nama Jokowi berada di urutan nomor dua. Sementara empat finalis lain di antaranya Presiden Kenya, William Ruto; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; mantan perdana menteri Bangladesh Sheikh Hasina; dan pebisnis India, Gautam Adani.

Dari kelima finalis, para juri OCCRP kemudian menentukan Bashar al-Assad, rezim pemimpin Suriah yang digulingkan, sebagai pemimpin paling korup tahun 2024 atau “Person Of The Year In Organized Crime And Corruption”.

Penghargaan tersebut diberikan untuk menyoroti individu yang telah berkontribusi paling banyak dalam kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.

Daftar pemenang penghargaan pemimpin terkorup dunia versi OCCRP sebelumnya mencakup Jaksa Agung Guatemala, María Consuelo Porras (2023), mantan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro (2020), mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (2017), dan Presiden Rusia Vladimir Putin (2014).

Lewat artikel bertajuk “Behind the Decision (Indonesia): How OCCRP’s ‘Person of the Year’ Highlights the Fight Against Corruption”, OCCRP telah memberikan klarifikasi proses seleksi, di mana nama Jokowi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup dunia.

OCCRP menyatakan, penghargaan ini telah dilakukan selama 13 tahun dan diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Semuanya disebut memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan.

Lebih jauh, OCCRP menegaskan kalau pihaknya tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, lantaran saran datang dari orang-orang di seluruh dunia.

“Ini termasuk nominasi mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan dalam finalis nominasi karena mengumpulkan dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk dimasukkan,” tulis OCCRP dalam artikelnya yang dirilis Kamis (2/1/2025).

OCCRP menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia.

Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto.

Proses seleksi akhir OCCRP disebut didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan. Jadi, bisa dikatakan OCCRP tidak menghapus nama Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi tahun 2024.

Untuk diketahui, OCCRP sendiri merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, yang berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP didirikan oleh reporter investigasi veteran, Drew Sullivan dan Paul Radu, pada tahun 2007.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, nama Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 tetap tercantum di artikel Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berjudul “Bashar al-Assad”. Nama-nama finalis pemimpin terkorup terdapat di tabel bawah bagian kanan.

Dalam tabel itu terpampang lima nama sebagai finalis di mana nama Jokowi berada di urutan nomor dua. Sementara empat finalis lain antara lain Presiden Kenya, William Ruto; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; mantan perdana menteri Bangladesh Sheikh Hasina; dan pebisnis India, Gautam Adani.

Dengan demikian, OCCRP tidak menghapus nama Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi tahun 2024 di situsnya, sehingga klaim tersebut bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tim Riset Tirto menelusuri konteks asli video yang beredar dengan memanfaatkan penelusuran Google. Usai memasukkan kata kunci “Bawaslu DKI*pengurasan saldo BRI” di mesin perambah Google, kami menemukan artikel Kompas tahun 2018 yang melaporkan peristiwa ini.

Di bawah tajuk “Buat Video yang Sudutkan Bank BRI, Pegawai Bawaslu DKI Minta Maaf”, dilaporkan bahwa seorang pegawai Bawaslu DKI Jakarta, Andi Maulana, menjadi korban penipuan yang menyebabkan saldo tabungannya terkuras.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Rabu (14/3/2018) silam. Setelah mengetahui dirinya ditipu, Andi kemudian membuat sebuah video.

Namun demikian, Andi telah mengklarifikasi perkataannya dalam video yang menyebut kalau uangnya di rekening BRI terkuras hingga hanya bersisa Rp57 ribu. Ia menyampaikan permintaan maaf atas videonya yang mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Andi mengaku tak bermaksud mencemarkan nama baik Bank BRI dengan rekaman video tersebut.

"Informasi yang saya sampaikan spontanitas setelah kejadian dan betul rekening berkurang. Transaksi ini sebenarnya ada telepon dari (nomor) 082178690507 yang saya tidak kenal dan mengaku Bank BRI sehingga saya beri kode OTP [One Time Password] jadi dia bisa transaksi. Dari kejadian ini saya minta maaf ke masyarakat dan Bank BRI," katanya, seperti dikutip Kompas.

Dokumentasi klarifikasi Andi dalam bentuk video juga disiarkan Tribun News lewat kanal YouTube-nya, pada 18 Maret 2018. Jadi, bisa dikatakan video ini merupakan kasus penipuan lawas yang telah terselesaikan

Bank BRI lewat akun Facebook-nya telah memberikan peringatan kepada nasabah untuk waspada terhadap modus penipuan dan melakukan beberapa tips untuk mencegah penipuan.

Bank BRI mengimbau nasabah untuk tidak memberikan data untuk transaksi kepada siapapun, seperti PIN, username, password, kode OTP, nomor CVV/CVC, serta nomor dan tanggal kadaluwarsa kartu ATM.

Selain itu, nasabah juga sebaiknya menghiraukan SMS, email, dan telepon yang mengatasnamakan BRI jika diminta PIN, Kode OTP, CVV/CVC, dan tanggal kadaluwarsa kartu ATM. Nasabah bisa melapor aktivitas mencurigakan ke pusat informasi BRI di 14017/1500017 atau email callbri@bri.co.id.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, video yang berisi informasi soal modus baru pengurasan saldo Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersifat missing context atau menyesatkan tanpa tambahan keterangan tertentu.

Video ini merupakan kasus penipuan lawas yang terjadi pada tahun 2018 dan telah terselesaikan. Pria dalam video merupakan seorang pegawai Bawaslu DKI Jakarta bernama Andi Maulana, yang menjadi korban penipuan yang menyebabkan saldo tabungannya terkuras.

Namun demikian, Andi telah mengklarifikasi perkataannya dalam video yang menyebut kalau uangnya di rekening BRI terkuras hingga hanya bersisa Rp57 ribu. Ia menyampaikan permintaan maaf atas videonya yang mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “bela Jokowi, kader PDIP caci maki Hasto Kristiyanto” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax kemudian menelusuri sampul foto video lewat Google Lens. Diketahui, foto berasal dari momen Megawati Soekarnoputri mengumumkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2019-2024 di arena Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

Pembuat konten yang disebarkan oleh kanal YouTube “KOPI POLITIK” memanipulasi potret tersebut dengan menambahkan gambar kader PDIP seolah sedang berkelahi.

Gambar asli dimuat dalam pemberitaan tribunnews.com “Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP 2019-2024”.

Video berdurasi 9 menit 14 detik tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan. Narator dalam video membacakan ulang berita tribunnews.com “’Mental Tempe’, Sudarsono PDIP Kritik Keras soal Hasto Klaim Punya Bukti Video Skandal Elite Korupsi” yang tayang Rabu (1/1/2025).

Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.