tirto.id - Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya daftar produk minuman dalam kemasan yang dicap berbahaya, karena mengandung aspartam dan menyebabkan penyakit serius. Unggahan ini mencatut nama organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai pihak yang mengeluarkan daftar minuman ini. Dalam klaim, disebut ada 19 minuman di daftar ini.

"Tolong disebar luas kan

Mohon ijin info Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menginformasikan bahwa saat ini sedang ada wabah Pengerasan Otak (Kanker Otak), Diabetes dan Pengerasan Sumsum Tulang Belakang (Mematikan sumsum tulang belakang)," begitu bunyi unggahan akun "Ujista Ujista" (arsip) pada 17 Agustus 2024 lalu.

Dalam unggahan ini, kemudian disebutkan beberapa produk minuman dalam kemasan ataupun minuman seduh yang kerap ditemukan sehari-hari, termasuk Extra Joss, Granita, dan Marimas.

"Karena ke-19 minuman tsb mengandung ASPARTAME (lebih keras dr biang gula) racun yg menyebabkan diabetes, v otak, dan mematikan sumsum tulang," lanjut isi pesan tersebut.

Kami juga menemukan unggahan serupa dari unggahan akun "Arsen Erland Hamadi" (arsip).

Ada juga unggahan yang berisi pesan yang sama, namun dengan narasi tambahan di awal. Isinya, ada himbauan untuk menghindari produk makanan kaleng buatan Thailand. Narasi dari unggahan menyebut ada pengidap Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang bekerja di pabrik kaleng dan mencampurkan darah mereka ke produk yang mereka kemas.

Informasi tersebut dikatakan berasal dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

"Breaking News : Meneruskan info dr Ibu Dubes KBRI KL

Tolong beritahu adek2, suami, isteri dan semua teman2 Perhatian ; Mulai saat ini jangan makan makanan kaleng ,terutama buah2an , khususnya produksi Thailand. Karena di negara itu ada kira2 200 orang pengidap aids kerja di pabrik kalengan, dan mereka masukkan darah mereka ke dalam kalengan2 itu , dan saat ini masalah tersebut telah diketahui DepKes Thailand sehingga kaleng2an tersebut telah banyak di sita ttpi lebih banyak yg sdh terlajur diekspor. Contoh ; Lecy , Rambutan , Lengkeng , Mangga Puding dll. Setelah terima ini cepat kirim ke saudar2 n teman2 semua. Agar tidak konsumsi kalengan apapun...... Demi keselamatan kita semua. Info dr ibu dubes KBRI

(Rita Toisuta Arifson Kementrian Kesehatan RI)," begitu bunyi konten unggahan akun "Novri Adi" (arsip) dan "Khofifah Sari" (arsip) di sekitar bulan Agustus 2024.

Narasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pesan menghindari 19 minuman mengandung aspartam, persis unggahan yang dibahas sebelumnya.

Unggahan-unggahan tersebut memang tidak mendapat banyak impresi (likes dan emoticons) ataupun komentar, namun melihat persebaran konten tersebut di sejumlah grup, dampaknya patut diwaspadai.

Lalu, bagaimana faktanya? Benarkah ada rekomendasi dari IDI soal menghindari 19 jenis minuman dalam kemasan? Kemudian, apakah memang ada himbauan untuk menghindari makanan kaleng dari Thailand yang terindikasi membawa penyakit AIDS?

KOMPAS.com - Sebuah video mengeklaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Namun, setelah ditelusuri, video tersebut dibagikan dengan konteks keliru.

Narasi bahwa PDI-P mengusung Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 dibagikan oleh akun TikTok ini.

Akun tersebut membagikan video Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengumumkan beberapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung.

Salah satu pasangan yang diumumkan, yakni Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.

Video itu diberi keterangan demikian:

calon gubernur dari PDI-P, tahun 2024 ahok. AHOK KE DKI JAKARTA akhirnya pak Ahok menuju DKI Jakarta.

Akun TikTok Tangkapan layar video yang mengeklaim PDI-P mengumkan mengusung Ahok di Pilkada DKI Jakarta

KOMPAS.com - Beredar tangkapan layar berita CNN Indonesia mengenai tantangan Presiden Joko Widodo kepada mahasiswa untuk menuntut pengesahan hukuman mati bagi koruptor.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi dalam tangkapan layar merupakan hoaks.

Tangkapan layar berita Jokowi menantang mahasiswa untuk demo menuntut pengesahan hukuman mati koruptor disebarkan oleh akun Facebook ini dan ini.

"Kalau ini sih 1000 % saya setuju pak," tulis salah satu akun, pada Selasa (27/8/2024).

Beredar tangkapan layar serupa, tetapi memotong bagian yang menunjukkan situs CNN Indonesia. Misalnya yang diunggah oleh akun ini, ini, dan ini.

Berikut judul artikelnya:

Jokowi "GERAM" : Saya Menantang Mahasiswa Yang Demo Hari ini, Mau ngk Kalian Demo untuk Mengesahkan UU Hukum Mati Bagi Koruptor?

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan yang mengklaim Bill Gates bergabung dengan WHO menyerukan agar penolak vaksin ditangkap militer. Postingan itu beredar sejak awal bulan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 3 Agustus 2024.
Berikut isi postingannya:
"Bill Gates dan WHO Serukan Militer untuk Menangkap Penolak Vaksin mRNA Selama Pandemi Flu BurungBill Gates telah bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia dalam menyerukan agar para penolak vaksin ditangkap oleh militer dan disuntik paksa dengan mRNA selama pandemi berikutnya.
Gates dan WHO telah memerintahkan pemerintah untuk meletakkan dasar guna memobilisasi militer karena mereka mengklaim bahwa skeptisisme vaksin adalah "tercela secara moral" dan penolakan vaksin adalah "tindakan agresi" yang harus dihadapi dengan kekerasan."
Lalu benarkah postingan yang mengklaim Bill Gates bergabung dengan WHO menyerukan agar penolak vaksin ditangkap militer?
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel AFP Fact Check berjudul "Misinformation about Gates, WHO forcing vaccination spreads online" yang tayang pada 6 Agustus 2024.
Dalam artikel itu terdapat bantahan dari WHO. Mereka menyebut postingan tersebut tidak benar.
"Klaim bahwa WHO telah mengusulkan keterlibatan militer seperti yang disebutkan dalam postingan adalah kebohongan dan kepalsuan yang jahat. Ini adalah disinformasi yang berbahaya," bunyi pernyataan WHO dalam surel kepada AFP Fact Check.
"Negara-negara anggota WHO berdaulat untuk membuat kebijakan terkait kesehatan penduduknya. WHO juga tidak punya kemampuan untuk memaksakan mandat vaksinasi."
Selain itu Yayasan The Gates kepada AFP juga menyatakan klaim tersebut tidak benar.