Media sosial dan masyarakat Indonesia, dihebohkan dengan kabar yang menyebutkan bahwa bahan bakar Pertalite telah dihapus oleh pemerintah. Pertalite kemudian akan digantikan dengan Pertamax green seharga Rp13.800, yang mana harga tersebut lebih mahal Rp3.800 dari harga pertalite normal. Lalu apakah benar bahwa Pertalite telah dihapus dari peredaran bahan bakar di Indonesia?

Berdasarkan hasil penelusuran melalui ulasan artikel dari berbagai media, ditemukan adanya kekeliruan terkait dengan penyampaian informasi mengenai bahan bakar pertalite ini. Faktanya, suplai pertalite tidak dihilangkan sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, suplai pertalite memang akan dibatasi dan hanya tersedia di beberapa SPBU di Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting, memastikan sejumlah SPBU sudah tidak lagi menjual BBM subsidi Pertalite. Ia memastikan jumlahnya belum masif dan BBM Pertalite masih tersedia. Pertamina pun masih mengalokasikan jenis BBM subsidi tersebut.

"Sebenarnya cukup banyak SPBU yang tidak jual BBM subsidi, tetapi sebagian besar masih menjual BBM subsidi. Kita pastikan BBM subsidi tetap tersedia," kata Irto, dalam CNN Indonesia (8/5/2024).

Melansir dari artikel Kompas.tv, Irto juga menjelaskan, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Oleh karena itu, setiap perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan dari pemerintah.

"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Irto dalam keterangan tertulis, Rabu (8/5/2024).

Lebih lanjut, Irto menyampaikan, Pertamina juga telah mendorong digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi melalui program Subsidi Tepat. Program ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam distribusi BBM bersubsidi.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa Pertalite dihapus, merupakan informasi yang keliru. Narasi yang beredar ini dapat dikategorikan sebagai misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, suplai pertalite tidak dihilangkan sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, suplai pertalite memang akan dibatasi dan hanya tersedia di beberapa SPBU di Indonesia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam akun instagram resminya menyatakan informasi tersebut tidak benar. Perjanjian Pandemi Treaty disusun untuk mencegah pandemi yang berpotensi terjadi pada masa depan.

Dalam perjanjian tersebut, tidak ada sama sekali pembahasan tentang pelarangan maupun penerapan denda pada pengobatan alternatif.

Dilansir dari laman ANTARA, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia terus mengupayakan untuk mempromosikan inklusivitas dalam negosiasi perjanjian atau persetujuan pandemi (Pandemic Treaty/Agreement).

Dalam diskusi bersama Kementerian Kesehatan, Penny menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan pandemi tersebut adalah sebuah instrumen legal yang diharapkan berisi kesepakatan tata kelola kesehatan global dengan tujuan mencegah pandemi.

Di dalamnya, perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban negara dalam menghadapi ancaman pandemi pada masa mendatang.

Dlansir dari laman WHO, program pengobatan tradisional WHO dimulai pada tahun 1976; pengobatan tradisional yang berasal dari pengobatan Tiongkok kuno (sekarang umum digunakan di Cina, Jepang, Republik Korea, dan tempat lain di seluruh dunia).

Pada tahun 2022, WHO mendirikan Pusat Pengobatan Tradisional Global WHO sebagai tanggapan atas meningkatnya minat dan permintaan global untuk pengobatan tradisional berbasis bukti. Ini adalah pusat global WHO pertama dan satu-satunya yang didedikasikan untuk pengobatan tradisional.

Klaim: WHO denda Rp500 juta untuk pengobatan alternatif seperti bekam, pijat obat herbal

Rating: Disinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Cek Fakta Kompas.com memeriksa suara Dennis Lim dalam video menggunakan AI Voice Detector.

Namun, suara tersebut tidak terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Hasilnya, sebesar 98,73 persen suara itu terdeteksi asli atau natural voice. 

Akun Facebook Tangkapan layar AI Voice Detector suara Dennis Lim

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan video aslinya.

 

Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kasisolusi ini.

Dalam video aslinya, Dennis Lim tidak mempromosikan situs judi, namun ia menceritakan masa lalunya yang pernah bekerja sebagai bandar judi.

Dennis juga menjelaskan tentang bagaimana cara kerja situs judi. Ia mengatakan, siapa yang akan menang dan kalah dalam judi online sudah diatur oleh bandar. 

Sementara itu, tangkapan layar artikel di laman Detikhot juga merupakan hasil rekayasa. Artikel aslinya berjudul "Respons Ustaz Dennis Lim Diajak Berpoligami Oleh Fans".

Dalam artikel tersebut, Dennis memberikan respons terkait salah satu fansnya yang mengajak untuk berpoligami.

Video Ustaz Dennis Lim mempromosikan situs judi merupakan hasil manipulasi.

Dalam video asli, Dennis menceritakan masa lalu dirinya yang pernah bekerja sebagai bandar judi.

Dilansir dari Instagram resmi duckapil Jakarta, klaim NIK akan dinonaktifkan permanen per tanggal 1 Juni 2024 jika terdaftar dalam penataan dan peneriban dokumen kependudukan sesuai domisili adalah hoaks.

Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta menginformasikan bahwa :

1. NIK yang masuk pada Data Warga masih aktif (baru usulan untuk dinonaktifkan)

2. Sampai dengan saat ini Disdukcapil DKI baru mengusulkan penonaktifan NIK ke Kemendagri untuk kategori 'Yang sdh meninggal' dan 'RT/RW sudah tidak ada'

3. Bahwa penonaktifan NIK akan dilakukan secara bertahap dan bukan dilakukan serentak.

4. Bagi warga yg masuk ke usulan penonaktifan namun sudah mengurus perpindahan atau sudah melapor ke Kelurahan dengan hasil verifikasi lapangan yang menguatkan, tidak perlu khawatir karena meskipun NIK nya masih terdaftar di Data Warga, tidak akan diajukan penonaktifan.

5. Penonaktifan tidak dilakukan permanen karena terdapat mekanisme pengaktifan kembali.

Dilansir dari ANTARA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 238.410 warga telah melakukan pemindahan administrasi kependudukan sesuai domisilinya saat ini.

Pemindahan administrasi kependudukan sesuai domisili ini menyusul adanya program penataan dan penertiban administrasi penduduk (adminduk) yang dapat berujung penonaktifan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak sesuai domisili seperti tertera di KTP.

Budi menuturkan program penataan administrasi kependudukan masih menjadi prioritas Dinas Dukcapil demi ketertiban administrasi penduduk, mengurangi potensi kerugian daerah serta potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Klaim: NIK KTP DKI Jakarta akan dinonatifkan permanen pada 1 Juni

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024