Tempo memverifikasi unggahan di Facebook itu dengan beberapa metode. Diawali dengan mewawancarai dokter urologi, kemudian menganalisis anomali pada konten, termasuk menggunakan alat deteksi kecerdasan buatan, serta mencocokkan klaim dengan rujukan ilmiah. Hasilnya, klaim bahwa soda kue dapat menyembuhkan gangguan ereksi dan impotensi, tidak akurat.  

Menurut dokter spesialis urologi yang juga berfokus pada sistem reproduksi pria, dr. Andika Afriansyah, Sp.U, soda kue tidak bisa digunakan untuk mengatasi masalah ereksi pada pria. “Mana mungkin soda kue bisa bikin ereksi kembali normal,” kata dia dihubungi Tempo, Rabu 23 April 2025. 

Andika menjelaskan, mengatasi masalah ereksi harus melalui diagnosa dan pengobatan yang sesuai. Pasalnya, pengobatan bisa berbeda-beda. Tergantung hasil diagnosa awal. 

Dia mengimbau agar masyarakat mencari informasi dari situs-situs yang kredibel atau secara langsung berkonsultasi dengan dokter. “Kalau dapat informasi dari blog jualan herbal, banyak misinformasi,” kata dokter yang bekerja di RS Mitra Keluarga dan RS Persahabatan ini.

Sementara itu, belum ada penelitian spesifik yang menyebutkan soda dapat mengatasi masalah ereksi dan impotensi. Menurut situs kesehatan Health Line, manfaat soda yang yang sudah teruji dengan penelitian antara lain digunakan sebagai salah satu bahan obat kumur yang dapat membantu mencegah hilangnya enamel gigi. Selain itu, soda juga dapat membantu meningkatkan performa olahraga selama latihan dengan intensitas tinggi berdurasi pendek. Serta dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit ginjal kronis dan pertumbuhan sel kanker.  

Di sisi lain, penggunaan soda dalam jumlah besar juga menimbulkan risiko yang mengancam jiwa atau yang disebut alkalosis metabolik. Asupan senyawa alkali yang terlalu tinggi seperti soda kue dapat menyebabkan kejang, kelemahan otot, status mental yang berubah, dan, jika tidak ditangani, detak jantung yang tidak teratur dan bahkan kematian.

Karena kandungan natriumnya yang tinggi, asupan soda kue yang tinggi juga dapat menyebabkan penumpukan cairan dan tekanan darah tinggi, terutama pada orang dengan gangguan fungsi ginjal.

Terawan bukan dokter spesialis urologi

Klaim yang menyebut Terawan Agus Putranto sebagai dokter spesialis urologi juga keliru. Menurut laporan Tempo, Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto adalah seorang dokter militer spesialis radiologi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) pada 2019-2020. Dia diangkat menjadi Menkes oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 23 Oktober 2019.

Dia adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah lulus, Terawan meniti karier di kedokteran militer di bawah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Terawan melanjutkan pendidikan dengan mengambil spesialis Radiologi di Universitas Airlangga Surabaya. Adapun sub spesialisasinya ditempuh Terawan di Pendidikan Subspesialis berbasis Kolegium Radiologi Intervensional dan lulus pada 2009. Dia lalu melanjutkan studi S3 di Universitas Hasanuddin dan lulus pada 2016.

Testimoni dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan

Tempo kemudian melanjutkan proses verifikasi dengan menganilsa visual dan audio dalam video yang beredar itu. Hasilnya, terlihat sejumlah kejanggalan. Dalam video pertama yang menampilkan sosok seorang nenek, suaranya terdengar lebih muda dari seharusnya.

Selain itu, gerak bibir dengan audio pada cuplikan video pertama dan kedua tidak sinkron. Ini menunjukkan penggunaan voice atau audio tidak asli yang dilekatkan pada video yang berbeda.



Pemindaian menggunakan aplikasi Hivemoderation.com juga menunjukkan, video itu memiliki 99,9 persen kemungkinan video diubah atau dihasilkan dari teknologi kecerdasan buatan. Komponen penggunaan suara atau audio dari kecerdasan buatan mendominasi konten tersebut.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video yang beredar tersebut keliru. Hampir semua elemen dalam video tersebut tidak sesuai fakta. Video testimoni direkayasa menggunakan AI. Sosok dokter yang diklaim tidak sesuai dengan spesialisasinya. Serta klaim pengobatan yang juga keliru.

Tempo memverifikasi video itu dengan bantuan Google Lens, dan mesin pencarian Google dan YouTube. Faktanya, video tersebut bukan proses pembuatan beras untuk dikonsumsi tetapi proses daur ulang sampah plastik menjadi butiran plastik atau bijih plastik.

Potongan video di atas identik dengan video yang diunggah sejumlah akun, seperti akun Instagram @engineeringimprovement pada 25 Januari 2025 dan akun TikTok  Factsbyhamza pada 17 Maret 2025. Namun sebelumnya, di tanggal 18 Desember 2024, akun YouTube Skrinshorts mengunggah video serupa berjudul Proses Pembuatan Bijih Plastik. Meskipun anglenya tidak sama persis, namun berada di lokasi yang sama.



“Pernahkah kalian melihat bagaimana plastik bekas diubah menjadi biji plastik yang berguna?” tanya narator video.

Dia menjelaskan bahwa prosesnya dimulai dengan pengumpulan dan penyortiran plastik berdasarkan jenis dan warnanya. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan untuk menghilangkan kotoran dan residu. Setelah itu, plastik digiling menjadi serpihan kecil dan dikeringkan.

Serpihan tersebut kemudian dilelehkan dengan mesin ekstruder dan dicetak menjadi bulir plastik dan dipotong setelah didinginkan. Bijih plastik yang dihasilkan siap digunakan sebagai bahan baku berbagai produk.

Dikutip dari situs Cap Eco Recycling bahwa bijih plastik merupakan material yang umum digunakan di berbagai sektor industri, seperti pengemasan, otomotif, elektronik, pertanian, dan masih banyak lagi. Biji plastik ini terbuat dari bahan baku plastik daur ulang atau murni dan diolah menjadi produk jadi seperti botol, tas, onderdil mobil, mainan, dan lain sebagainya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klim video ini proses pembuatan beras plastik adalah klaim keliru. Video merupakan proses daur ulang sampah plastik menjadi bijih plastik.

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Harian Kompas pada Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak sepakat dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Prabowo menyatakan bahwa hukuman mati menghilangkan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika ternyata ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Ia juga menegaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah ada presiden yang menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku korupsi, walaupun secara hukum hal tersebut dimungkinkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ketidaksetujuan Presiden Prabowo Subianto atas penerapan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

Pasalnya, sambung Yusril, apabila seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghidupkan kembali orang tersebut jika terdapat sisa 0,1 persen kemungkinan tidak bersalah, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Sebagai Presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana mana saja dan kasus apa saja," ujar Yusril, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Komisi Kejaksaan RI menyatakan memiskinkan koruptor lebih efektif dibandingkan hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera ke depannya.

"Yang ditakutkan koruptor bukan dipenjara, tetapi dimiskinkan. Kalau lihat negara dengan corruption perceptions index (CPI) yang rendah sudah tidak ada hukuman mati," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Pujiyono Suwadi, dilansir dari ANTARA. Dengan demikian tak benar Presiden Prabowo akan menghukum mati pejabat yang melakukan korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Presiden Prabowo membatalkan program BMG dan mengubahnya jadi pendidikan gratis seumur hidup pada April 2025. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "prabowo batalkan program mbg jadi pendidikan gratis" di kolom pencarian Google Search,
Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel terkait kabar tersebut. Hingga Selasa (22/4/2025), pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengalokasikan program MBG. Satu di antaranya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dikutip dari Antara, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari membagikan 231 paket MBG kepada pelajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Kendari, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan bahwa pemberian makan bergizi gratis tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi masalah gizi buruk, dan stunting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kota Kendari.
"Hari ini Pemerintah Kota Kendari hadir memberi makan bergizi gratis di SD 26 Kendari, kepada 231 siswa siswi di sekolah ini," kata Siska Karina Imran.
Siska menambahkan, program MBG merupakan komitmen Pemkot Kendari untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap kesehatan dan kesejahteraan bagi warga Kota Kendari.
 
 

Kabar tentang Presiden Prabowo membatalkan program BMG dan mengubahnya jadi pendidikan gratis seumur hidup pada April 2025 ternyata tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendukung kabar tersebut.