Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Harian Kompas pada Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak sepakat dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Prabowo menyatakan bahwa hukuman mati menghilangkan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika ternyata ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Ia juga menegaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah ada presiden yang menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku korupsi, walaupun secara hukum hal tersebut dimungkinkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ketidaksetujuan Presiden Prabowo Subianto atas penerapan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

Pasalnya, sambung Yusril, apabila seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghidupkan kembali orang tersebut jika terdapat sisa 0,1 persen kemungkinan tidak bersalah, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Sebagai Presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana mana saja dan kasus apa saja," ujar Yusril, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Komisi Kejaksaan RI menyatakan memiskinkan koruptor lebih efektif dibandingkan hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera ke depannya.

"Yang ditakutkan koruptor bukan dipenjara, tetapi dimiskinkan. Kalau lihat negara dengan corruption perceptions index (CPI) yang rendah sudah tidak ada hukuman mati," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Pujiyono Suwadi, dilansir dari ANTARA. Dengan demikian tak benar Presiden Prabowo akan menghukum mati pejabat yang melakukan korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Presiden Prabowo membatalkan program BMG dan mengubahnya jadi pendidikan gratis seumur hidup pada April 2025. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "prabowo batalkan program mbg jadi pendidikan gratis" di kolom pencarian Google Search,
Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel terkait kabar tersebut. Hingga Selasa (22/4/2025), pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengalokasikan program MBG. Satu di antaranya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dikutip dari Antara, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari membagikan 231 paket MBG kepada pelajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Kendari, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan bahwa pemberian makan bergizi gratis tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi masalah gizi buruk, dan stunting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kota Kendari.
"Hari ini Pemerintah Kota Kendari hadir memberi makan bergizi gratis di SD 26 Kendari, kepada 231 siswa siswi di sekolah ini," kata Siska Karina Imran.
Siska menambahkan, program MBG merupakan komitmen Pemkot Kendari untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap kesehatan dan kesejahteraan bagi warga Kota Kendari.
 
 

Kabar tentang Presiden Prabowo membatalkan program BMG dan mengubahnya jadi pendidikan gratis seumur hidup pada April 2025 ternyata tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendukung kabar tersebut.
 

Setelah ditelusuri video mirip dengan unggahan di kanal YouTube Metro TV ini dan Tribun Timur ini.

Dalam keterangannya, dua orang yang memakai baju tahanan bukan penggerak demo "Adili Jokowi".

Dua orang tahanan itu adalah tersangka kasus penipuan seleksi penerimaan Bintara Polri 2024 yang ditangkap Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka berinisial HA dan MR.

Dalam melakukan aksinya, HA yang berprofesi sebagai seorang wiraswasta di Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur bertugas mencari korban dan menawarkan jasa kelulusan seleksi dengan imbalan uang.

HA meminta uang kepada korbannya mulai dari Rp 300 juta sampai Rp 400 juta sebagai syarat kelulusan. 

Untuk meyakinkan korbannya, HA bekerja sama dengan MR yang mengaku sebagai perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Padahal, aslinya MR berprofesi sebagai wiraswasta. 

Kedua tersangka berhasil menipu empat korban dan menimbulkan kerugian mencapai Rp 750 juta

Akibat aksinya itu tersangka HA dan MR dijerat Pasal 378 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana penipuan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Video yang diklaim menampilkan penggerak demo "Adili Jokowi" ditangkap aparat tidak benar atau hoaks.

Adapun video aslinya adalah penangkapan tersangka kasus penipuan seleksi penerimaan Bintara Polri 2024 yang ditangkap Polres Luwu. 

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi kredibel soal penangkapan penggerak demo "Adili Jokowi". 

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri jejak digital video yang beredar.

Hasil pencarian reverse image Google mengarahkan ke video serupa di kanal YouTube ini dan ini.

Lantas, salah satu video tanpa teks di dalamnya dicek menggunakan Hive Moderation.

Tools tersebut dapat membantu mengidentifikasi campur tangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) dalam teks, gambar, video, bahkan audio.

Hasilnya, video bangkai gerbong kereta di tebing diidentifikasi memiliki probabilitas 99,8 persen dihasilkan AI.

Video bangkai gerbong kereta di tebing merupakan konten manipulatif.

Hive Moderation mengidentifikasi video tersebut memiliki probabilitas 99,8 persen dibuat dengan AI. Konten ini sepertinya dibuat dengan tujuan hiburan, namun agar tidak menjadi informasi yang keliru perlu diluruskan.