Tim Cek Fakta Suara.com lantas menelusuri narasi tersebut dengan menonton video secara menyeluruh. Ditemukan fakta bahwa narator dalam video membacakan artikel bisnis.com “KPK Dukung Inpres Prabowo, Bakal Pangkas Perdin dan Operasional Kantor” yang tayang Selasa (28/1/2025).

Berdasarkan informasi yang didapat, Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 pada Rabu (22/1/2025).

Dalam Inpres tersebut sama sekali tidak disebutkan bahwa pemerintah memotong gaji anggota DPR sebesar 90 persen, tetapi menekankan pemotongan anggaran dinas serta operasional pemerintah daerah dan negara.

Sementara itu, ketika dilakukan penelusuran dengan Google Lens, ditemukan bahwa foto thumbnail video YouTube “Lingkarnews” itu merupakan momen Prabowo yang krtika itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI saat sedang menghadiri rapat kerja di DPR pada November 2019.

Foto tersebut mirip dengan unggahan liputan6.com dalam artikel “Prabowo Ingin Komponen Cadangan Pertahanan Negara Berasal dari Mahasiswa”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unggahan yang memuat narasi “Prabowo potong gaji DPR sebesar 90 persen ” merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content.

Melansir TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo memasukkan kata kunci “bagaimana cara mendaftar sertifikat tanah elektronik” ke kolom pencarian Google.

Dari penelusuran tersebut ditemukan hasil yang mengarah ke artikel bisnis.com “Cara Membuat Sertifikat Tanah Online di Aplikasi Sentuh Tanahku” yang tayang Maret 2024.

Berdasarkan informasi dari artikel tersebut diketahui bahwa pendaftaran sertifikat elektronik secara daring hanya dilakukan melalui aplikasi “Sentuh Tanahku” yang dikelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN).

Ketika mengakses tautan yang disematkan dalam bio akun TikTok “estriatri”, tidak lantas diarahkan ke laman resmi Kementerian ATR/BPN, tetapi ke formulir pengisian nama lengkap dan nomor telepon. Usai memasukkan nama dan nomor telepon, warganet diminta mengisi kode OTP dari aplikasi Telegram.

Klaim tentang tanah tanpa sertifikat elektronik akan menjadi milik negara juga sebelumnya pernah ditelusuri oleh TurnBackHoax.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi tautan “pendaftaran sertifikat tanah elektronik” merupakan konten palsu alias fabricated content.

Tim Cek Fakta Suara.com melakukan penelusuran dengan melihat video tersebut secara keseluruhan. Tidak ditemukan penjelasan mengenai tiga kader partai seperti yang dimaksud di judul video.

Gambar di thumbnail pun tidak sesuai dengan isi narasi yang disampaikan dalam video tersebut. Gambar tersebut setelah ditelusuri ternyata sudah disunting sedemikian rupa dengan menggabungkan tokoh-tokoh partai seperti Megawati dan Hasto untuk mendukung klaim yang disampaikan bahwa tiga kader partai tertentu akan terdampak hukuman mati.

Sementara itu, di dalam narasi yang disampaikan hanya disebutkan sejumlah tokoh pelaku korupsi yang bukan merupakan kader partai.

Ketika dilakukan pencarian dengan google menggunakan katakunci 'Prabowo mengesahkan hukuman mati koruptor' ditemukan pemaparan dari Tribratanews Polda Jabar yang membantah klaim tersebut.

Melansir laman tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati untuk koruptor diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Meski demikian hukuman mati hanya akan dijatuhkan pada kondisi tertentu, seperti korupsi terhadap dana untuk penanggulangan bencana atau krisis, serta pengulangan korupsi (Pasal 2 ayat 2).

Dijelaskan pula bahwa Presiden tidak memiliki wewenang menjatuhkan hukuman mati; perubahan aturan ini hanya bisa dilakukan melalui revisi undang-undang atau keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui hingga kini belum ada aturan yang mengesahkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dengan nilai di atas Rp10 miliar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konten dengan narasi "Prabowo mengesahkan hukuman mati bagi koruptor, tiga kader partai ini disikat pertama" tidaklah benar alias hoax. Unggahan tersebut merupakan konten yang dimanipulasi.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka akun Instagram resmi Kumparan.com, @kumparancom. Di sana terdapat foto yang identik dengan postingan yang diunggah pada 19 Desember 2024.
Namun dalam postingan asli narasinya sebagai berikut:
"Prabowo minta semua TV putar Indonesia Raya jam 6 pagi, tumbuhkan cinta Tanah Air."
 
Postingan itu juga disertai narasi:
"Presiden @prabowo memerintahkan kepada seluruh stasiun TV di Indonesia, untuk memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini harus diputar pada pukul 06.00 pagi.⁠⁠Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo. Namun belum disebut kapan ini mulai berlaku. "Presiden memberikan arahan bagi seluruh stasiun TV untuk mengumandangkan Indonesia Raya setiap pagi guna menumbuhkan rasa cinta tanah air" tulis Angga dalam akun Instragram pribadi @anggarakaprabowo, dikutip Rabu (18/12).⁠⁠Politikus Gerindra ini menjelaskan, pemutaran lagu kebagsaan ini untuk memperkuat semangat persatuan rakyat Indonesia. Sementara, pihak stasiun TV belum memberikan keterangan terkait arahan dari Prabowo ini. Namun, sejauh ini sejumlah TV memulai acara dengan menayangkan lagu Indonesia Raya.⁠⁠Sedangkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, mendukung permintaan Prabowo. Ubaidillah dalam siaran pers KPI mengatakan, kewajiban menayangkan lagu Indonesia Raya sesungguhnya sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)."
Selain itu foto yang diunggah dalam postingan berbeda dengan yang ada di postingan Kumparan. Foto Presiden Prabowo diambil dari akun @kemensetneg.ri yang diunggah pada 6 Februari 2025.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
"Presiden Prabowo Subianto menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta (5/2). Resepsi puncak peringatan Harlah NU pada tahun ini mengangkat tema “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat.”
Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Lahir ke-102 NU. Kepala Negara juga mengapresiasi peran dan kontribusi NU terhadap lahirnya bangsa Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam laporannya mengatakan bahwa NU siap untuk mendukung penuh program dan agenda nasional pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis (MBG)."

Postingan Presiden Prabowo meminta semua tv memutar musik keroncong pada jam 6 pagi untuk tumbuhkan rasa cinta tanah air merupakan konten satir atau parodi. Namun postingan ini bisa menjadi misfinformasi jika tidak dipahami secara cermat.