(GFD-2025-25943) Cek Fakta: Satir Foto SPBU Bertuliskan Penjahat dan Pertamax Sedang Dioplos
Sumber:Tanggal publish: 04/03/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan foto SPBU dengan logo bertuliskan "penjahat". Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 28 Februari 2025.
Dalam postingannya terdapat foto sebuah SPBU berwarna merah dengan tulisan "penjahat". Selain itu juga terdapat tulisan "maaf Pertamax sedang dioplos".
Akun itu menambahkan narasi "Kocak woy..."
Lalu benarkah postingan foto SPBU dengan logo bertuliskan "penjahat"?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya terdapat foto yang identik dengan postingan.
Salah satu yang diunggah oleh website Mediakeuangan.id dalam artikel berjudul "Pertamina Resmi Turunkan Harga BBM Non Subsidi per Sabtu, 1 Maret 2025" yang tayang pada 1 Maret 2025.
Namun dalam foto asli logo SPBU bertuliskan Pertamina. Sementara tulisan lain dalam SPBU itu bernarasi "Mohon maaf pelayanan terganggu sedang ada renovasi".
Tulisan dalam postingan yang beredar viral di media sosial belakangan ini merupakan satir dari kasus dugaan korupsi BBM senilai Rp 193,7 triliun oleh Pertamina.
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam praktik pengadaan bahan bakar dengan spesifikasi yang tidak sesuai, menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun.
Salah satu modus operandi yang menjadi sorotan adalah praktik blending atau pencampuran bahan bakar dengan kadar oktan lebih rendah sebelum dijual ke masyarakat. Praktik ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas BBM yang beredar di pasaran.
Kesimpulan
Postingan foto SPBU dengan logo bertuliskan "penjahat" merupakan satir dari dugaan kasus korupsi BBM yang dilakukan Pertamina.
Rujukan
- https://www.liputan6.com/bisnis/read/5942002/dirut-pertamina-simon-aloysius-mantiri-minta-maaf
- https://www.liputan6.com/news/read/5936926/kejagung-ungkap-perusahaan-yang-mengoplos-pertamax
- https://www.liputan6.com/news/read/5936828/pertamina-impor-minyak-ron-90-lalu-dioplos-jadi-ron-92-kejagung-ada-ribuan-kali
(GFD-2025-25946) Cek Fakta: Tidak Benar Pendaftaran Bantuan Subsidi Listrik dari PLN
Sumber:Tanggal publish: 04/03/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com menedapati klaim pendaftaran bantuan subsidi listrik dari PLN, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 16 Februari 2025.
Pendaftaran bantuan subsidi listrik dari PLN berupa tulisan sebagai berikut.
"PT PLN (Persero) memberikan bantuan subsidi kepada pelanggan rumah tangga dengan daya tertentu.
450VA - 75RB / Bulan900VA - 200RB / Bulan1300VA - 300RB / Bulan2200VA - 500RB / Bulan3500VA - 700RB / Bulan
Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan mengurangi beban tagihan tarif listrik dan mendukung pemulihan ekonomi nasional."
Unggahan tersebut disertai dengan link untuk mendaftarkan bantuan subsidi, sebagai berikut.
"https://daftarkan.info/plndiskon.id/?fbclid=IwY2xjawIzf_xleHRuA2FlbQIxMQABHYjR3h1OsZJHBxb_GXAQCyIYB1IK5CQLkuSr9uEFJfAOnmqmNA_FIGjSzA_aem_8O3jU-dG7oai4UeRGHmRqA"
Jika link tersebut diklik, mengarah pada halaman situs yang terdapat tulisan sebagai berikut.
"PENDAFTARAN PELANGGAN LISTRIK DISKON 50%
Pemerintah memberikan diskon 50 persen kepada pelanggan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) sampai 2.200 VA pada Januari-Februari 2025. Ini merupakan bagian dari insentif imbas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan
Silahkan untuk melengkapi form Pendaftaran dibawah ini dengan benar"
Dalam halaman situs juga terdapat formulir digital yang meminta data pribadi berupa nama pelanggan, ID pelanggan, golongan daya dan nomor telegram aktif.
Benarkah klaim pendaftaran bantuan subsidi listrik dari PLN? Simak hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.
Caranya mudah:
* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse
* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”
* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”
* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menedapati klaim pendaftaran bantuan subsidi listrik dari PLN, menggunakan Google Search dengan kata kuncil 'pendaftaran subsidi listrik', hasilnya tidak ada informasi yang merujuk terkait pemberian subsidi listrik dari PLN.
Penelusuran dilanjutkan dengan menghubungi pihak PLN dan menyebut informasi tersebut hoaks.
Situs yang berasal dari link nggahan tersebut menyebutkan, pendaftaran diskon 50 persen.
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, terkait dengan kebijakan tarif listrik, PLN memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Gregorius mengungkapkan, diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
"Diskon 50 persen bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis dan tanpa perlu mendaftar dan tanpa biaya. Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Jumat (27/9/2024).
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran bantuan subsidi listrik dari PLN tidak benar.
Diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
(GFD-2025-25950) Hoaks Prabowo Minta Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Mundur
Sumber:Tanggal publish: 04/03/2025
Berita
tirto.id - Pelaksanaan retret bagi kepala daerah terpilih yang digelar mulai tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025 telah selesai dilaksanakan. Beragam dinamika sempat mewarnai pelaksanaan retret, mulai dari soal efisiensi anggaran, hingga sempat absennya kepala daerah kader PDI Perjuangan (PDIP) dalam kegiatan tersebut.
Sehari sebelum pelaksanaan retret, Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah terpilih dari partainya, agar menunda mengikuti kegiatan tersebut. Instruksi dari Ketum PDIP soal retret ini juga telah tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis 20 Februari 2025.
Hal ini memantik perbincangan hangat di media sosial, salah satunya soal klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur.
Narasi itu ditemukan diunggah oleh sejumlah akun. Di Facebook, klaim itu diunggah oleh akun “Senandung Community”(arsip) pada Minggu (23/2/2025) dan “Kami Oposisi”(arsip) pada Senin (24/2/2025). Kami juga menemukan unggahan serupa di TikTok melalui unggahan akun “adipangibran”(arsip) pada Minggu (23/2/2025).
Sejumlah unggahan tersebut menyertakan video Prabowo yang berpidato, yang menyerukan akan menindak pihak yang bandel dan dablek. Terdapat keterangan teks dalam video tersebut yang mengaitkan pidato itu dengan kepala daerah kader PDIP yang tidak mengikuti retret.
“Presiden Prabowo Subianto Meminta Kepala Daerah PDIP yang Tidak Ikut Retreat Silahkan Mundur,” tulis keterangan teks yang tertera dalam video tersebut.
Sepanjang Minggu (23/2/2025) hingga Selasa (4/3/2025), atau selama sembilan hari tersebar di Facebook, salah satu unggahan tersebut telah memperoleh tiga ribu tanda suka, 606 komentar, dan telah dibagikan sebanyak 869 kali.
Lalu, benarkah klaim yang menyebut Presiden Prabowo meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur?
Sehari sebelum pelaksanaan retret, Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah terpilih dari partainya, agar menunda mengikuti kegiatan tersebut. Instruksi dari Ketum PDIP soal retret ini juga telah tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis 20 Februari 2025.
Hal ini memantik perbincangan hangat di media sosial, salah satunya soal klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur.
Narasi itu ditemukan diunggah oleh sejumlah akun. Di Facebook, klaim itu diunggah oleh akun “Senandung Community”(arsip) pada Minggu (23/2/2025) dan “Kami Oposisi”(arsip) pada Senin (24/2/2025). Kami juga menemukan unggahan serupa di TikTok melalui unggahan akun “adipangibran”(arsip) pada Minggu (23/2/2025).
Sejumlah unggahan tersebut menyertakan video Prabowo yang berpidato, yang menyerukan akan menindak pihak yang bandel dan dablek. Terdapat keterangan teks dalam video tersebut yang mengaitkan pidato itu dengan kepala daerah kader PDIP yang tidak mengikuti retret.
“Presiden Prabowo Subianto Meminta Kepala Daerah PDIP yang Tidak Ikut Retreat Silahkan Mundur,” tulis keterangan teks yang tertera dalam video tersebut.
Sepanjang Minggu (23/2/2025) hingga Selasa (4/3/2025), atau selama sembilan hari tersebar di Facebook, salah satu unggahan tersebut telah memperoleh tiga ribu tanda suka, 606 komentar, dan telah dibagikan sebanyak 869 kali.
Lalu, benarkah klaim yang menyebut Presiden Prabowo meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur?
Hasil Cek Fakta
Tirto secara utuh menonton video yang disertakan dalam unggahan. Dalam video tersebut, ia memang sempat berkata bahwa akan menindak pihak yang bandel dan dablek, namun tidak disebutkan siapa pihak tersebut.
Kami lalu menelusuri konteks video tersebut secara utuh menggunakan fitur reverse image search dari Google. Hasilnya, kami menemukan bahwa potongan video pidato itu berasal dari momen pidato Prabowo dalam agenda Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
Pidato itu diunggah secara utuh oleh kanal youtube Kompas TV berjudul “[FULL] Pidato Presiden Prabowo di Harlah ke-102 NU: Saya Merasa Nyaman dengan NU” pada Rabu (5/2/2025).
Konteks asli ucapan Prabowo dalam pidato tersebut adalah keinginannya menindak anak buahnya yang melanggar hukum. Prabowo beralasan, penindakan untuk kebersihan institusi tersebut patut dilakukan demi bangsa dan warga Tanah Air.
Purnawirawan TNI ini pun mengaku telah memberikan peringatan berkali-kali terkait kebersihan institusi, baik swasta maupun pemerintah.
"100 hari pertama ya, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, saya akan tindak," ucap Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Hari Lahir ke-102 NU di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
Ia kembali mengingatkan aparat pemerintah agar menjaga kesetiaannya untuk masyarakat Indonesia. Prabowo mengaku tidak segan untuk menindak aparat yang berlaku di luar hukum. Dalam kesempatan itu, ia meminta aparat membersihkan diri sebelum dibersihkan.
"Saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah pada rakyat dan bangsa Indonesia, kalau kau tidak setia, kalau kau menghalangi, saya akan tindak saudara-saudara sekalian," tuturnya.
Pidato itu sama sekali tidak ditunjukan bagi kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret. Hingga akhir video itu, Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal kader PDIP yang tidak mengikuti retret. Lagi pula video itu disampaikan pada Rabu (5/2/2025) jauh sebelum instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDIP untuk menunda mengikuti retret yang terbit pada Kamis (20/2/2025).
Menukil laporan Tirto, Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, membantah adanya larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bagi para kadernya mengikuti retret kepala daerah.
Dalam instruksi yang dikeluarkan DPP PDIP, menurut Basarah, Megawati hanya menginstruksikan anak buahnya untuk menunda keberangkatan, bukan melarang hadir di acara retret. Megawati, kata Basarah, bahkan meminta kepala daerah yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai.
“Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkap Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025), setelah tiga hari absen dari agenda Retret Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, bersama 18 kepala daerah PDIP, akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Pramono menegaskan bahwa dirinya dan 18 kepala daerah PDIP yang hadir di hari itu adalah rombongan terakhir yang mengikuti retret. Sehingga, terdapat 10 kepala daerah kader PDIP lain yang tak hadir. Mereka nantinya akan digantikan oleh para sekretaris daerah (sekda). Di antara kepala daerah kader PDIP yang tak hadir itu adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Bupati Asmat, Thomas Safanpo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan kepala daerah yang tak hadir dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, tidak melanggar undang-undang (UU). Bima menyebut kepala daerah yang tak hadir hanya dikenakan sanksi kepanitiaan yang tak berefek apa pun pada kinerja mereka.
"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Jadi, di undang-undang itu tidak ada, misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum, konsekuensinya tidak ada," kata Bima di Media Center, Akmil, Magelang, Jumat (21/2/2025).
Kami lalu menelusuri konteks video tersebut secara utuh menggunakan fitur reverse image search dari Google. Hasilnya, kami menemukan bahwa potongan video pidato itu berasal dari momen pidato Prabowo dalam agenda Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
Pidato itu diunggah secara utuh oleh kanal youtube Kompas TV berjudul “[FULL] Pidato Presiden Prabowo di Harlah ke-102 NU: Saya Merasa Nyaman dengan NU” pada Rabu (5/2/2025).
Konteks asli ucapan Prabowo dalam pidato tersebut adalah keinginannya menindak anak buahnya yang melanggar hukum. Prabowo beralasan, penindakan untuk kebersihan institusi tersebut patut dilakukan demi bangsa dan warga Tanah Air.
Purnawirawan TNI ini pun mengaku telah memberikan peringatan berkali-kali terkait kebersihan institusi, baik swasta maupun pemerintah.
"100 hari pertama ya, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, saya akan tindak," ucap Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Hari Lahir ke-102 NU di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
Ia kembali mengingatkan aparat pemerintah agar menjaga kesetiaannya untuk masyarakat Indonesia. Prabowo mengaku tidak segan untuk menindak aparat yang berlaku di luar hukum. Dalam kesempatan itu, ia meminta aparat membersihkan diri sebelum dibersihkan.
"Saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah pada rakyat dan bangsa Indonesia, kalau kau tidak setia, kalau kau menghalangi, saya akan tindak saudara-saudara sekalian," tuturnya.
Pidato itu sama sekali tidak ditunjukan bagi kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret. Hingga akhir video itu, Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal kader PDIP yang tidak mengikuti retret. Lagi pula video itu disampaikan pada Rabu (5/2/2025) jauh sebelum instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDIP untuk menunda mengikuti retret yang terbit pada Kamis (20/2/2025).
Menukil laporan Tirto, Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, membantah adanya larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bagi para kadernya mengikuti retret kepala daerah.
Dalam instruksi yang dikeluarkan DPP PDIP, menurut Basarah, Megawati hanya menginstruksikan anak buahnya untuk menunda keberangkatan, bukan melarang hadir di acara retret. Megawati, kata Basarah, bahkan meminta kepala daerah yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai.
“Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkap Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025), setelah tiga hari absen dari agenda Retret Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, bersama 18 kepala daerah PDIP, akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Pramono menegaskan bahwa dirinya dan 18 kepala daerah PDIP yang hadir di hari itu adalah rombongan terakhir yang mengikuti retret. Sehingga, terdapat 10 kepala daerah kader PDIP lain yang tak hadir. Mereka nantinya akan digantikan oleh para sekretaris daerah (sekda). Di antara kepala daerah kader PDIP yang tak hadir itu adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Bupati Asmat, Thomas Safanpo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan kepala daerah yang tak hadir dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, tidak melanggar undang-undang (UU). Bima menyebut kepala daerah yang tak hadir hanya dikenakan sanksi kepanitiaan yang tak berefek apa pun pada kinerja mereka.
"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Jadi, di undang-undang itu tidak ada, misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum, konsekuensinya tidak ada," kata Bima di Media Center, Akmil, Magelang, Jumat (21/2/2025).
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta menunjukan, klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
Video yang disertakan dalam unggahan adalah pidato Presiden Prabowo saat Harlah NU, Rabu (5/2/2025) dan tidak ditujukan untuk kepala daerah kader PDIP.
Hingga Selasa (4/3/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ditemukan keterangan berupa pernyataan dari Presiden Prabowo atau sejumlah pihak terkait, yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur.
Video yang disertakan dalam unggahan adalah pidato Presiden Prabowo saat Harlah NU, Rabu (5/2/2025) dan tidak ditujukan untuk kepala daerah kader PDIP.
Hingga Selasa (4/3/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ditemukan keterangan berupa pernyataan dari Presiden Prabowo atau sejumlah pihak terkait, yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur.
Rujukan
- https://tirto.id/isi-instruksi-megawati-retret-kepala-daerah-pdip-usai-hasto-ditahan-g8yT
- https://web.facebook.com/reel/3057759097714415
- https://archive.ph/u2f2J
- https://web.facebook.com/watch/?v=608634322156289
- https://archive.ph/SuCty
- https://www.tiktok.com/@adipangibran/video/7474293129726807302
- https://archive.ph/sRh4c
- https://www.youtube.com/watch?v=GBWp4cKibZk
- https://tirto.id/megawati-minta-kepala-daerah-dari-pdip-ikut-retret-sampai-beres-g8JY
- https://tirto.id/merunut-peran-pramono-anung-bawa-kepala-daerah-pdip-masuk-retret-g8Jb
- https://tirto.id/kemendagri-kepala-daerah-yang-tidak-ikut-retret-tak-langgar-uu-g8BJ
(GFD-2025-25952) CEK FAKTA: Tidak Benar, Mie Gacoan Disegel karena Mengandung Babi - TIMES Indonesia
Sumber:Tanggal publish: 04/03/2025
Berita
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Beredar video disertai dengan narasi gerai Mie Gacoan disegel karena mengandung babi. Video tersebut dibagikan akun X @ANDALASHUSNI pada 25 Februari 2025.
Dalam video tersebut, tampak petugas dari Satpol PP melakukan penyegelan gerai Mie Gacoan. Terlihat dalam video tersebut diambil dari unggahan Tiktok oleh akun @tangsel.life.
Adapun narasi yang disertakan sebagai berikut:
Ini contoh kasus, ketidakadilan kpd konsumen. Mie Gacoan disegel , infonya disebabkan mengandung Babi ?? Share...
Pantauan Cek Fakta TIMES Indonesia, hingga Selasa (4/3/2025) pukul 14:30 WIB, video tersebut telah ditonton lebih dari 20 ribu kali, dan dibagikan ulang sebanyak 16 kali.
https://x.com/ANDALASHUSNI/status/1894124211519828118
Dalam video tersebut, tampak petugas dari Satpol PP melakukan penyegelan gerai Mie Gacoan. Terlihat dalam video tersebut diambil dari unggahan Tiktok oleh akun @tangsel.life.
Adapun narasi yang disertakan sebagai berikut:
Ini contoh kasus, ketidakadilan kpd konsumen. Mie Gacoan disegel , infonya disebabkan mengandung Babi ?? Share...
Pantauan Cek Fakta TIMES Indonesia, hingga Selasa (4/3/2025) pukul 14:30 WIB, video tersebut telah ditonton lebih dari 20 ribu kali, dan dibagikan ulang sebanyak 16 kali.
https://x.com/ANDALASHUSNI/status/1894124211519828118
Hasil Cek Fakta
Setelah dilakukan penelusuran, klaim bahwa Mie Gacoan ditutup karena makanannya mengandung babi, tidak benar.
Berdasarkan video asli dari akun TikTok “tangsel.life”, diketahui, unggahan yang dibagikan akun X @ANDALASHUSNI tersebut tayang sejak Kamis (5/1/2023). Terdapat keterangan judul "Satpol PP Kembali Segel Gerai Mi Gacoan di Puspiptek Serpong" dalam unggahan tersebut.
Sumber: TikTok/@tangsel.life
Selanjutnya, kami menelusuri melalui mesin pencarian Google menggunakan kata kunci: Mie Gacoan di Puspiptek Serpong disegel. Hasilnya, muncul pemberitaan dari detik.com berjudul “Hendak Buka, Mie Gacoan Serpong Disegel Satpol PP Lagi”. Berita tersebut tayang pada 5 Januari 2023, waktu yang yang sama dengan unggahan TikTok akun “tangsel.life.”
Berdasarkan berita tersebut, gerai Mie Gacoan yang berada di Jalan Raya Puspiptek Raya, Serpong, Tangerang Selatan, disegel karena bermasalah terkait perizinan.
"Iya (karena perizinan) dan perusakan segel kita yang pertama," ujar Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Tangsel Taufik Wahidin, ketika dikonfirmasi, Kamis (5/1/2023).
Sumber: Hendak Buka, Mie Gacoan Serpong Disegel Satpol PP Lagi | Detik
Dalam penelusuran melalui mesin pencari, juga ditemui sejumlah media mainstream juga telah melakukan pemeriksaan atas narasi serupa, seperti: Liputan6.com (Cek Fakta: Tidak Benar Video Gerai Mie Gacoan Disegel karena Mengandung Minyak Babi | Liputan6), Tempo.co (Keliru: Restoran Mie Gacoan di Tangerang Selatan Disegel karena Mengandung Minyak Babi pada Februari 2025| Tempo), dan suara.com (Cek Fakta: Viral Mie Gacoan Mengandung Babi Langsung Disegel Satpol PP | Suara).
Berdasarkan video asli dari akun TikTok “tangsel.life”, diketahui, unggahan yang dibagikan akun X @ANDALASHUSNI tersebut tayang sejak Kamis (5/1/2023). Terdapat keterangan judul "Satpol PP Kembali Segel Gerai Mi Gacoan di Puspiptek Serpong" dalam unggahan tersebut.
Sumber: TikTok/@tangsel.life
Selanjutnya, kami menelusuri melalui mesin pencarian Google menggunakan kata kunci: Mie Gacoan di Puspiptek Serpong disegel. Hasilnya, muncul pemberitaan dari detik.com berjudul “Hendak Buka, Mie Gacoan Serpong Disegel Satpol PP Lagi”. Berita tersebut tayang pada 5 Januari 2023, waktu yang yang sama dengan unggahan TikTok akun “tangsel.life.”
Berdasarkan berita tersebut, gerai Mie Gacoan yang berada di Jalan Raya Puspiptek Raya, Serpong, Tangerang Selatan, disegel karena bermasalah terkait perizinan.
"Iya (karena perizinan) dan perusakan segel kita yang pertama," ujar Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Tangsel Taufik Wahidin, ketika dikonfirmasi, Kamis (5/1/2023).
Sumber: Hendak Buka, Mie Gacoan Serpong Disegel Satpol PP Lagi | Detik
Dalam penelusuran melalui mesin pencari, juga ditemui sejumlah media mainstream juga telah melakukan pemeriksaan atas narasi serupa, seperti: Liputan6.com (Cek Fakta: Tidak Benar Video Gerai Mie Gacoan Disegel karena Mengandung Minyak Babi | Liputan6), Tempo.co (Keliru: Restoran Mie Gacoan di Tangerang Selatan Disegel karena Mengandung Minyak Babi pada Februari 2025| Tempo), dan suara.com (Cek Fakta: Viral Mie Gacoan Mengandung Babi Langsung Disegel Satpol PP | Suara).
Kesimpulan
Informasi tentang gerai Mie Gacoan disegel karena makanannya mengandung babi, tidak benar. Disinformasi/misinformasi ini termasuk dalam kategori konten menyesatkan (misleading content).
----
----
Rujukan
Halaman: 2028/7911
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5150010/original/059421000_1741060951-cek_fakta_spbu.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4147694/original/040484400_1662427359-SATIR.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5150512/original/078106200_1741076248-subsidi_listrik.jpg)



