Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, sampai saat tidak ditemukan informasi valid Rocky Gerung ditangkap aparat hukum.

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube tvOne ini. Video diunggah pada 14 September 2023.

Dalam keterangannya, video itu adalah momen ketika Rocky keluar dari Gedung Bareskrim Polri usai diperiksa selama hampir 9 jam terkait kasus ucapan "bajingan tolol" yang diduga menghina Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri saat itu Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan, ada sejumlah materi yang ditanyakan kepada Rocky dalam pemeriksaan. 

Salah satunya terkait orasi Rocky dalam Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada 29 Juli 2023.

Dalam orasinya, Rocky menyinggung langkah Jokowi yang dianggap pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rocky kemudian menyebut kata "bajingan" dan tolol" yang dianggap beberapa pihak menghina Jokowi.

Kendati demikian, tidak pernah ada penangkapan atau penahanan terhadap Rocky terkait kasus tersebut. Sehingga, dapat dipastikan narasi dalam video tersebut tidak benar atau hoaks. 

Video yang mengeklaim Rocky Gerung ditangkap aparat hukum adalah narasi yang keliru atau hoaks. Informasi yang disampaikan unggahan itu tidak benar.

Faktanya, video itu adalah momen ketika Rocky selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus ucapan "bajingan tolol" yang diduga menghina Jokowi.

Sampai saat ini tidak informasi valid soal penangkapan atau penahanan terhadap Rocky Gerung.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam unggahan tersebut terdapat narasi dari laman media Kumparan yang berjudul “Menkes Bakal Libatkan Satpol PP Screening Warga Terkait TBC”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dalam berita tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Satpol PP hanya akan dilibatkan dalam proses skrining atau pemeriksaan TBC dan bukan untuk vaksinasi.

Pelibatan Satpol PP bertujuan membantu mensosialisasikan pentingnya screening TBC dan memastikan pasien rutin mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan.

Langkah itu diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia, dengan sekitar satu juta kasus dan 125 ribu kematian per tahun.

Terkait vaksin TBC, Presiden Prabowo memang membahas uji coba vaksin TBC M72 dalam pertemuannya dengan Bill Gates pada 7 Mei 2025 di Istana Merdeka. Gates Foundation mendukung pengembangan vaksin TBC M72, yang saat ini sudah memasuki fase uji klinis di beberapa negara, termasuk Indonesia. Uji klinis fase tiga bertujuan mengevaluasi keamanan dan efektivitas vaksin dalam mencegah TBC paru pada individu dewasa dengan infeksi TB laten.

Uji klinis vaksin M72 melibatkan 20.081 partisipan dari lima negara: Afrika Selatan, Kenya, Indonesia, Zambia, dan Malawi. Indonesia sendiri berkontribusi dengan 2.095 partisipan dari kelompok remaja dan dewasa.

Pelaksanaan uji klinik dimulai pada 3 September 2024, dan rekrutmen partisipan secara resmi telah selesai per 16 April 2025. Vaksin M72 merupakan satu dari sekitar 15 kandidat vaksin TBC yang sedang dikembangkan secara global, dengan dukungan dari Gates Foundation, dan diharapkan selesai pada akhir 2028.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan diminta untuk mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dilansir dari laman Kemensos, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyatakan bahwa perekrutan tenaga pendidik akan dilakukan dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan distribusi guru agar penempatan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asal masing-masing. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa guru di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Meskipun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu lulusan PPG, bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri dengan melihat utuh video tersebut. Dalam video tampak Kombes Pol Endra Zulpan yang disebut sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya memberikan keterangan dalam konferensi pers.



Endra Zulpan mengatakan, Roy Suryo ditahan karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian.



Setelah diperiksa lebih lanjut dengan memanfaatkan Google Lens, video tersebut identic dengan unggahan Kanal YouTube Kompas TV berjudul “BREAKING NEWS - Roy Suryo Ditahan Polisi Terkait Kasus Meme Stupa Borobudur” yang tayang Agustus 2022”.



Potongan video diambil dari menit 6.25 sampai 6.48.



Konteks asli video adalah momen saat Polda Metro Jaya menahan dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA.



Kasus itu berkaitan dengan meme stupa Candi Borobudur yang disunting menyerupai wajah Joko Widodo, sama sekali tak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Video aslinya bisa cek di tautan ini.



Kombes Pol Endra Zulpan sendiri sudah tak lagi menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya sejak 13 Januari 2023.



Posisinya telah digantikan Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Sedangkan Kombes Endra Zulpan, dimutasi ke Kabagjiantekpol Waketbid PPITK STIK Lemdiklat Polri.



Kesimpulan…

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Tim Cek Fakta Murianews.com video yang menarasikan Roy Suryo ditahan terkait ijazah palsu Jokowi merupakan konten disinformasi jenis misleading content atau konten menyesatkan.



Video yang diunggah merupakan momen saat Polda Metro Jaya menahan dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA.



Kasus itu berkaitan dengan meme stupa Candi Borobudur yang disunting menyerupai wajah Joko Widodo dan sama sekali tak ada kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi.