Setelah ditelusuri, unggahan itu sebelumnya sudah beredar pada 2021 saat pandemi Covid-19. 

Penelusuran di Google Search menemukan fakta bahwa unggahan itu telah dibantah oleh media AP News dan Boom.

Artikel tersebut ditulis oleh seorang bernama Rachel Windeer di situs surat kabar The Sovereign Independent. Situs itu disebut kerap membagikan misinformasi dan teori konspirasi.

Pernyataan Bill Gates yang disalahartikan tersebut diambil dari pidatonya dalam Konferensi TED berjudul "Innovating to Zero".

Setelah disimak sampai sampai tuntas, tidak ada pernyataan Bill Gates soal membunuh orang dengan vaksinasi paksa.

Dalam video itu, ia  membahas bagaimana vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global. Sehingga, nantinya dapat menurunkan emisi karbon.

Dalam sebuah wawancara, Gates berpendapat peningkatan vaksin dan perawatan kesehatan dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi di negara-negara miskin. Sebab, hal itu akan menurunkan angka kematian anak.

Dengan lebih banyak anak yang mencapai usia dewasa, Gates mengatakan, orang tua mungkin akan memilih untuk memiliki jumlah keluarga yang lebih kecil. 

Narasi yang mengeklaim Bill Gates mengatakan vaksinasi paksa merupakan solusi depopulasi tidak benar atau hoaks.

Unggahan itu menyalahartikan pernyataan Gates dalam Konferensi TED berjudul "Innovating to Zero" pada 2010.  Dalam video aslinya Gates tidak mengatakan soal membunuh orang dengan vaksinasi paksa.

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk akses rekrutmen pendamping PKH Kemensos tersebut mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif.

Kemungkinan besar, situs itu merupakan modus phishing atau pencurian data. Phishing bisa menjadi pintu masuk untuk penipuan online, termasuk membobol rekening bank.

Kemensos telah membantah informasi rekrutmen untuk pendamping PKH melalui klarifikasi langsung yang ditayangkan di situs Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensos Devi Deliani mengatakan, unggahan dalam akun tersebut adalah informasi yang salah atau menyesatkan.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati atas segala bentuk penipuan di media sosial. Semua informasi terkait Kementerian Sosial dapat diakses melalui laman resmi kemensos.go.id.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi lowongan kerja pendamping sosial PKH yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensos Devi Deliani mengatakan, unggahan dalam akun tersebut adalah informasi yang salah atau menyesatkan.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa informasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan uang sebesar Rp 100 juta kepada setiap pekerja migran Indonesia adalah tidak benar atau hoaks.

Menurut Karding, informasi yang beredar di media sosial itu merupakan modus penipuan.

"Saya pastikan tidak benar alias hoaks. Untuk itu, masyarakat mohon tidak mempercayai kalau ada orang-orang tidak bertanggungjawab untuk menghubungi karena itu adalah modus penipuan," kata Karding, seperti diberitakan Antara, 16 Mei 2025.

Karding mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi atau konten sepihak yang tidak dapat diverifikasi faktanya.

Selain itu, dia menegaskan, penyebaran informasi tidak berdasarkan fakta yang membuat masyarakat atau pekerja migran Indonesia menjadi resah dapat dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bansos Rp 100 juta untuk TKI yang beredar di media sosial adalah hoaks.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, informasi itu itu merupakan modus penipuan. Ia mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap konten yang beredar di media sosial.

ANTARA menggunakan Google Reverse Image untuk mencari foto Roy Suryo dalam unggahan tersebut. Hasilnya, foto tersebut serupa dengan laman Kompas berjudul “Akhir Kasus Meme Stupa Mirip Jokowi, Roy Suryo Divonis 9 Bulan Penjara”.

Dalam berita tersebut, Roy Suryo dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Desember 2022.

Ia dinyatakan bersalah karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, foto yang beredar merupakan foto dari tahun 2022 dan bukan foto saat ini, serta tidak terkait dengan dugaan kasus ijazah palsu Presiden Jokowi.

Dalam perkembangan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, Roy Suryo memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Mantan Menpora itu menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan dengan menjawab 24 pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (15/5).

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025