Disadur dari artikel jalahoaks.jakarta.go.id

Berdasarkan hasil koordinasi Tim Jalahoaks dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, diketahui bahwa nomor tersebut adalah penipuan. Ia menjelaskan pihak Disdukcapil tidak pernah meminta atau melakukan aktivasi IKD melalui telepon kepada masyarakat.

“Aktivasi IKD melalui telepon tidak dibenarkan, untuk aktivasi IKD melalui loket-loket pelayanan di kelurahan, kecamatan, suku dinas (Sudin) dan dinas,” tandasnya.

Kesimpulan

Akun WhatsApp yang mencatut Disdukcapil beserta seluruh pesan yang dikirim merupakan konten tiruan (impostor content).

Berdasarkan penelusuran menggunakan Google Image, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menemukan foto Puan Maharani tersebut mirip dengan unggahan liputan6.com dalam pemberitaan “Pidato Pertama Puan Maharani Sebagai Ketua DPR, Bicara NKRI Hingga Kritik” yang tayang Oktober 2019. Konteks asli foto tak ada kaitannya dengan RUU Perampasan Aset.

Terkait perkembangan RUU Perampasan Aset, dilansir dari pemberitaan tempo.co “Sampai Mana Perkembangan RUU Perampasan Aset” yang tayang Senin (17/3/2025), diketahui kalau RUU tersebut gagal masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Belum ada informasi resmi perihal DPR resmi menolak RUU Perampasan Aset.

Unggahan video disertai klaim “Ketua DPR Puan Maharani tolak RUU Perampasan Aset” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Tempo mewawancarai dua pakar ekonomi untuk memverifikasi klaim tersebut. Diketahui, menarik uang secara massal di perbankan justru dapat mendorong krisis keuangan lebih besar.

Dalam laporan Tempo sebelumnya, munculnya seruan agar masyarakat mengambil uang tabungan di bank, terjadi setelah Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Februari 2025. Danantara bekerja dengan mengumpulkan aset BUMN untuk mencari uang. Aset tersebut akan digadaikan sebagai jaminan utang atau bahkan dijual.

Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyebut Danantara bertugas mengelola investasi negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan, mengambil uang tabungan di bank secara massal (bank runs atau rush money) merupakan perbuatan keliru.

Ajakan tersebut bisa berujung pada masalah yang lebih besar dan berdampak, seperti:
- kurangnya likuiditas bank,
- bank menjadi kolaps,
- stabilitas sistem keuangan terganggu, dan
- berpotensi berlanjut pada krisis finansial.

Menurut Esther, pemerintah tidak mungkin mengambil uang dari rekening tabungan masyarakat. Di sisi lain, perbankan juga akan melindungi uang nasabah.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan ajakan masyarakat mengambil tabungan dapat mengganggu perekonomian nasional termasuk perekonomi masyarakat, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998.

“Rush money saat itu berujung terjadinya krisis moneter,” kata Piter melalui telepon, Kamis (20/3/2025).

Pengambilan uang secara massal dalam membuat perbankan kolaps, kata dia, karena sebagian besar uang yang masuk ke bank, digunakan sebagai kredit ke berbagai badan usaha mulai dari UMKM hingga perusahaan besar. Sementara bank hanya menyimpan sedikit uang tunai.

“Uang yang masuk ke bank disalurkan kembali ke masyarakat,” tandasnya.

Unggahan berisi klaim “pemerintah akan merampok tabungan rakyat, tarik uang di bank sebelum hal buruk terjadi” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi soal pembagian dana untuk tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia (PMI) di akun media sosial RANS Entertainment maupun Raffi Ahmad.

Tim kemudian mengecek video yang dibagikan di Facebook itu menggunakan AI Voice Detector untuk menentukan apakah suara Raffi Ahmad dalam video tersebut asli. Hasil pengecekan AI Voice Detector menunjukkan, suara Raffi Ahmad dalam video memiliki probabilitas 89,02 persen dihasilkan oleh AI.

Unggahan berisi klaim “Raffi Ahmad bagi-bagi bantuan untuk tenaga kerja Indonesia” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)