Berdasarkan penelusuran ANTARA, artikel dengan penulis, waktu, tanggal serupa berjudul “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Dalam penjelasannya, Wamenaker akan mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha menjelang hari raya. Ia menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.

Terkait kas negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. Dengan demikian, tangkapan layar yang menampilkan artikel masyarakat diminta untuk sumbangan membantu pemerintah adalah hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, sejak menjabat sebagai pemimpin Korea Utara pada 2011, Kim Jong Un belum pernah mengunjungi Indonesia.

Dilansir dari ANTARA, berikut adalah rangkuman perjalanan luar negeri Kim Jong Un sejak ia menjabat sebagai pemimpin Korea Utara pada tahun 2011:

25–28 Maret 2018 – China 27 April 2018 – Korea Selatan 7–8 Mei 2018 – China 10–12 Juni 2018 – Singapura 19–20 Juni 2018 – China 7–10 Januari 2019 – China 26–28 Februari 2019 – Vietnam 24 April 2019 – Rusia 30 Juni 2019 – Korea Selatan September 2023 – Rusia

Indonesia pernah mendapatkan kunjungan pemimpin Korea Utara yakni Kim Il Sung tepatnya pada 10 hingga 20 April 1965 atas undangan Presiden Soekarno. Kunjungan itu menjadi salah satu momen penting dalam hubungan antara Korea Utara dan Indonesia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com pada akhir Maret 2025 tidak ditemukan informasi terjadi gempa besar di Nepal. 

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube Nippon TV News 24 Japan yang diunggah pada 5 Februari 2024. Video bisa dilihat pada detik ke-41.

Video itu adalah momen ketika gempa bumi dahsyat menghantam Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang yang kemudian diikuti dengan tsunami.

Dikutip Nippon.com, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa pada 1 Januari 2024. 

Berdasarkan pengumuman pemerintah Jepang, bencana tersebut mengakibatkan hampir 500 korban jiwa, termasuk kematian yang disebabkan karena kesulitan evakuasi.

Video yang diklaim menampilkan gempa bumi di Nepal pada Maret 2025 tidak benar atau hoaks.

Faktanya, video asli memperlihatkan gempa bumi di Prefektur Ishikawa, Jepang pada Januari 2024. 

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun Instagram resmi Kemnaker dan Kemenkeu untuk memverifikasi kebenaran tautan yang dibagikan di Facebook.

Namun, baik Kemnaker maupun Kemenkeu sama-sama tidak membagikan tautan untuk mendapatkan THR Lebaran 2025.

Kemudian, Kompas.com mengecek tautan yang beredar di Facebook dan menemukan bahwa tautan tersebut mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan informasi pribadi seperti nama lengkap, usia, jenis kelamin, dan nomor akun Telegram.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data dengan memanfaatkan momen pembagian THR jelang Lebaran.

Sebelumnya, Kompas.com telah membantah tautan yang diklaim untuk mengakses pencairan THR dari pemerintah sebesar Rp 2,75 juta per kartu keluarga (KK).

Namun, tautan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta pengunjungnya mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor ponsel yang terhubung dengan aplikasi Telegram.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mendapatkan THR Lebaran 2025 atas nama Kemnaker dan Kemenkeu adalah hoaks.

Baik Kemnaker maupun Kemenkeu sama-sama tidak membagikan tautan untuk mendapatkan THR Lebaran 2025.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data dengan memanfaatkan momen pembagian THR jelang Lebaran.