Bagian awal siaran berita yang ditampilkan bersumber dari kanal YouTube CNN Indonesia, 21 Maret 2020.

Video tersebut merupakan iklan dari "News Update" CNN Indonesia, yang ditayangkan setiap hari pukul 17.00 WIB.

Sementara, narasi mengenai pembagian dana hibah dari Al-Bayti sebelumnya pernah ditelusuri oleh Tim Cek Fakta Kompas.com.

Narasi tersebut hoaks dan mencatut logo MUI secara sepihak.

Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ishlah Sendangagung Lamongan, Jawa Timur juga pernah dicatut namanya dalam narasi pembagian dana hibah dari Al-Bayti.

Dikutip dari situs web resmi Ponpes Al-Ishlah, narasi mengenai pembagian dana hibah Al-Bayti merupakan hoaks.

Narasi yang beredar di Facebook kemungkinan besar merupakan bentuk penipuan, karena penerima dana hibah diminta untuk membayar biaya administrasi.

Sementara, tidak ada jaminan bahwa dana hibah benar-benar diberikan ketika sudah terlanjur membayar biaya tersebut kepada pihak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bantuan dana hibah Al-Bayti yang beredar di Facebook merupakan hoaks berulang.

Pembagian dana hibah Al-Bayti kemungkinan besar merupakan bentuk penipuan, karena penerima diminta membayar biaya administrasi tanpa ada jaminan dana akan benar-benar diberikan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri tangkapan layar artikel tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan fakta bahwa artikel itu adalah hasil manipulasi.

Artikel asli dipublikasikan oleh Detik.com pada 17 Oktober 2024 dengan judul: "Cak Imin Ngaku Dapat Tugas dari Prabowo untuk 'Mengkoordinir":.

Dalam artikel tersebut, Muhaimin mengaku menerima arahan untuk menjadi bagian dari kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto dan diberikan tugas untuk "mengkoordinir".

Muhaimin tidak mengatakan bahwa ia mengusulkan nama Anies kepada Prabowo untuk dimasukkan ke dalam kabinet.

Artikel yang menyebut Muhaimin telah mengusulkan nama Anies untuk dimasukkan dalam kabinet Prabowo adalah hoaks.

Artikel asli dipublikasikan oleh Detik.com pada 17 Oktober 2024 dengan judul: "Cak Imin Ngaku Dapat Tugas dari Prabowo untuk 'Mengkoordinir'".

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran penerima Bansos PKH 2024, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
 
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber:https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran penerima Bansos PKH 2024 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan.
Artikel itu diunggah di Tribunnews.com pada 21 Juli 2024. Kesamaan terdapat pada foto artikel yang digunakan dan juga nama penulis.
Namun dalam artikel asli berjudul "MUI Minta Masyarakat Waspada Sebab Agen Zionis Berkeliaran di Indonesia", tidak ada kalimat "menyamar jadi habib" seperti dalam postingan.
Berikut isi artikelnya:
"TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim meminta masyarakat untuk terus waspada terhadap agen dengan paham zionisme.
Pasalnya, agen-agen yang menganut paham zionisme kini berkeliaran di Indonesia untuk memengaruhi masyarakat dari berbagai sisi.
“Semua kampus, semua masjid, semua fasilitas umum, mahasiswa, anak muda harus dijaga dari pengaruh-pengaruh gerakan yang bisa memengaruhi,” ujar Sudarnoto di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu (21/7/2024).
“Yaitu mereka agen-agen zionis, sekarang masih ada di Indonesia, oleh karena itu mari kita bergerak,” sambungnya.
Agen-agen itu, lanjutnya, memang bergerak di kalangan masyarakat dan menyasar individu per individu ketimbang di tingkat yang lebih besar seperti melalui jalur diplomasi.
“Saya juga ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa agen-agen Israel terus bergerak di kalangan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Sudartono hari ikut melakukan aksi penolakan keikutsertaan Israel dalam Olimpiade Paris 2024.
Dalam aksi yang diinisiasi kelompok Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) ini, juga turut hadir eks Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid."

Postingan artikel berjudul MUI minta masyarakat waspada pada agen zionis yang menyamar jadi habib adalah tidak benar. Faktanya judul dalam artikel itu telah diedit dengan ditambahkan kalimat lain.