Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan dari Donald Trump atau Gedung Putih mengenai pengakuan terhadap Palestina dan penempatannya di Perancis.

Narasi di media sosial beredar setelah Perancis mengumumkan mengenai pengakuan terhadap Palestina sebagai negara pada Juni 2025.

Perancis dijadwalkan memimpin konferensi PBB selama dua hari bersama Arab Saudi di New York pada bulan tersebut.

Dilansir Euro News, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyampaikan kemungkinan pembahasan pengakuan sebagai negara terhadap Palestina dalam konferensi mendatang.

Berdasarkan data Al Jazeera, per 10 April 2025, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 negara anggota PBB.

Angka tersebut menunjukkan bahwa 75 persen masyarakat dunia mengakui Palestina sebagai negara.

Vatikan, sebagai negara yang memegang status sebagai pengamat di PBB juga mengakui Palestina.

Sementara AS tidak termasuk dalam daftar negara yang mengakui Palestina sebagai negara.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengusulkan akan merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga. Ia berencana mengambil alih dan membangun kembali Jalur Gaza.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana," kata Trump, pada 4 Februari 2025, saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Netanyahu.

Pernyataan itu menuai berbagai kecaman. Pasalnya, warga Gaza beserta tanah yang mereka diami merupakan bagian dari Palestina.

Militer Israel melancarkan operasi untuk menghancurkan Hamas sebagai respons atas serangan 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

Lebih dari 48.200 orang telah tewas di Gaza sejak saat itu.

Sebagian besar penduduk Gaza juga telah mengungsi dan hampir 70 persen bangunan di wilayah tersebut rusak atau hancur.

Dilansir BBC, pemimpin Mesir dan Yordania, sebagai negara tetangga, telah menolak rencana Trump tersebut.

Narasi mencatut Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa Palestina akan berdiri di Perancis merupakan hoaks.

Narasi itu merupakan respons atas rencana Perancis mengenai pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat pada Juni 2025.

Trump memiliki rencana mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara tetangga. Namun ia tidak spesifik menyebut Perancis.

Setelah ditelusuri, narasi itu mencatut artikel Kumparan, 9 Mei 2025. Artikel itu memberitakan rencana Kemenkes melibatkan Satpol PP untuk screening warga TBC.

Tindakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kasus TBC, bukan untuk memaksa warga disuntik vaksin TBC.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, setiap tahunnya yang mengalami penyakit TBC atau tuberkulosis di Indonesia berjumlah satu juta.

Sementara pasien yang meninggal dunia karena TBC sebanyak 125.000. Sehingga, setiap menitnya ada 4 orang yang meninggal dunia.

Guna mengantisipasi peningkatan kasus TBC, screening atau pemeriksaan diperlukan secara menyeluruh, baik pasien TBC yang menunjukkan gejala ataupun tidak bergejala.

Budi berencana untuk melibatkan Satpol PP dalam melakukan screening kepada warga untuk mencegah penularan TBC.

Terkait pengembangan vaksin TBC oleh Gates Foundation, Kemenkes dalam pemberitaan Kompas.com menyebutkan uji klinis di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 3 September 2024.

Sejauh ini 2.095 warga Indonesia tercatat sebagai partisipan dari total 20.081 orang dari lima negara lokasi uji klinis. Adapun perekrutan peserta berakhir pada 16 April 2025.

Merujuk pernyataan Kemenkes tersebut, uji coba vaksin TBC ini dilakukan dengan partisipan terbatas. Uji coba bukan dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Satpol PP akan dikerahkan untuk memaksa masyarakat menerima vaksin TBC adalah informasi keliru.

Menkes Budi Gunadi Sadikin melibatkan Satpol PP dalam melakukan screening kepada warga untuk mencegah penularan TBC, bukan untuk memaksa warga disuntik vaksin TBC.

Selain itu, uji coba vaksin TBC yang dikembangkan Gates Foundation di Indonesia dilakukan dengan partisipan terbatas. Uji coba bukan dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Saat dicermati terdapat watermark "Republika.co.id" di bagian foto yang menunjukkan artikel tersebut diterbitkan oleh media Republika.

Namun setelah ditelusuri, di laman Republika tidak ditemukan pemberitaan soal Yaqut menyebut uang kuota haji yang ia dipakai dibagi dua dengan Jokowi. 

Penelusuran lebih lanjut menemukan, konten itu memanipulasi artikel di laman Republika yang tayang 4 Oktober 2023. Artikel asli berjudul "Gus Yaqut: Saya Punya Kewajiban Sebagai Menag Jaga Agama tak Diperalat Urusan Politik". 

Artikel itu membahas pernyataan Yaqut soal ajakan untuk tidak memilih pemimpin yang pandai berbicara manis dan menggunakan agama sebagai alat politik.

Pernyataan itu dikeluarkan Yaqut saat ia masih menjabat Menteri Agama dan menjelang Pemilihan Presiden 2024. 

Sebelumnya di media sosial juga muncul hoaks terkait dana haji yang mencatut beberapa figur publik. Penelusuran Kompas.com bisa dilihat di sini, di sini dan di sini

Judul artikel yang mengeklaim Yaqut Cholil Qoumas menyebut uang kuota haji yang dia pakai dibagi dua dengan Jokowi merupakan hasil manipulasi.

Konten tersebut memanipulasi artikel di laman Republika sehingga berjudul: "Gus Yaqut Kuota Uang Haji Yang Saya Pakai Bagi Dua Sama Pak Jokowi Gibran Saksinya".

Padahal artikel asli berjudul berjudul: "Gus Yaqut: Saya Punya Kewajiban sebagai Menag Jaga Agama Tak Diperalat Urusan Politik".

Seperti diwartakan Kompas.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sigit Priyanto informasi tersebut diduga hoaks.

“Secara logika, sampai dengan saat ini pihak Kemlu maupun KBRI Phnom Penh pun belum ada bersurat ke Pemda setempat" kata Sigit pada Selasa (13/5/2025).

Setelah ditelusuri lebih lanjut, narasi yang beredar bersumber dari video di kanal YouTube Berkisah yang diunggah pada 24 April 2025.

Video tersebut berisi kumpulan klip dan pembacaan cerita oleh narator.

Pengunggah memberi label "Altered or synthetic content" pada video tersebut. Artinya, video merupakan konten buatan yang tidak berdasarkan kisah nyata.

Cerita TKW Jember masuk dalam peti es pernah beredar pada 2010, berdasarkan kisah dari Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim, Mohammad Cholily.

Dilansir Tribunnews.com, TKW berinisial merupakan korban perdagangan manusia yang akan dikirim ke Malaysia.

Untuk menghindari pemeriksaan polisi Malaysia, DN sempat dimasukkan dalam peti es di kapal. Kasus DN telah diselidiki Polres Jember.

Narasi mengenai TKW asal Jember yang ditemukan di dalam peti es di Vietnam merupakan hoaks.

Narasi itu bersumber dari video YouTube yang memuat klip dan cerita buatan. Kisah TKW asal Jember masuk peti es pernah beredar pada 2010, tetapi berlokasi di Malaysia.