Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Dedi Mulyadi mewajibkan pembangunan rumah di Jawa Barat menggunakan bambu”. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Penelusuran mengarah ke pemberitaan terkait Dedi Mulyadi yang akan bangun sekolah menggunakan bambu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui pemberitaan media nasional. Pernyataan resmi Dedi Mulyadi hanya menyebutkan pilot project pembangunan sekolah dari bambu, bukan kewajiban untuk seluruh rumah. Tidak ada kebijakan atau peraturan daerah yang mewajibkan seluruh rumah di Jawa Barat menggunakan bambu. Penggunaan bambu baru diwacanakan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas tertentu sebagai upaya pemanfaatan material lokal yang ramah lingkungan.

Klaim bahwa "Dedi Mulyadi mewajibkan pembangunan rumah di Jawa Barat menggunakan bambu" merupakan konten yang menyesatkan (misleading content). Pernyataan resmi hanya menyebutkan pembangunan sekolah dari bambu, bukan kewajiban untuk seluruh rumah di Jawa Barat.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025, penelusuran mengarah pada halaman situs resmi Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, yang menampilkan tulisan "Persyaratan Sekolah Rakyat"
"Siapa Murid Sekolah Rakyat?
Peserta didik Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yaitu kategori Miskin Ekstrem dan Miskin. Mereka dipilih secara selektif melalui proses seleksi yang adil dan transparan, serta telah mendapatkan izin resmi dari orang tua untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama penuh (boarding school). Dengan pendekatan ini, Sekolah Rakyat memastikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang paling membutuhkan.
Siapa Gurunya?
Tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dipilih dengan standar kualitas tinggi dan berasal dari berbagai jalur penugasan resmi, yaitu:
1. Guru ASN yang ditugaskan oleh pemerintah;
2. Guru P3K Penuh Waktu yang sudah ditempatkan sesuai regulasi;
3. Guru P3K Paruh Waktu untuk mendukung fleksibilitas kebutuhan pengajaran;
4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diseleksi sebagai calon guru baru.
Dengan komposisi guru yang profesional dan berkomitmen, Sekolah Rakyat menjamin proses pembelajaran berlangsung secara efektif, inspiratif, dan berorientasi pada perubahan sosial."
Halaman situs tersebut menyediakan menu pendaftaran calon guru dan calon siswa.
Jika diklik mengarah pada link berikut.
https://pendaftaran-sr.kemensos.go.id/login/guru.
Link tersebut menampilkan halaman Login Pendaftaran Sekolah Rakyat yang meminta data username dan kata sandi.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim link pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 tidak benar.
Pendaftaran resmi guru Sekolah Rakyat 2025 lewat link pendaftaran-sr.kemensos.go.id/login/guru

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar dari klip yang beredar di media sosial.

Tangkapan layar itu lantas ditelusuri dengan pencarian gambar Google. Metode ini disebut reverse image search.

Hasil pencarian mengarah ke video yang diunggah akun Instagram @srhuhospital, pada 6 Februari 2025.

Akun tersebut merupakan media sosial milik Rumah Sakit Sheikh Ragheb Harb di Kota Toul, Lebanon.

Apabila dicermati, terdapat watermark beruliskan "SRHUH" pada bagian kiri bawah video. Tanda itu menunjukkan logo rumah sakit tersebut.

Rekaman yang beredar menampilkan momen ketika rumah sakit dihantam bom. Mulai dari parkiran, hingga bagian dalam rumah sakit turut terdampak serangan.

Video serupa juga diunggah di situs web Nabda Pp.

Peristiwa dalam video tidak terkait dengan kecelakaan pesawat Air India yang belakangan terjadi.

Video sebuah rumah sakit di Lebanon terkena ledakan bom pada Februari 2025 disebarkan dengan konteks keliru.

Klip tersebut tidak terkait dengan kecelakaan Air India AI171 yang jatuh di Ahmedabad, India pada Kamis (12/6/2025) siang.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan pendaftaran yang tersemat di bio akun. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia (imigrasi.go.id). Warganet justru diminta menuliskan nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor Telegram yang aktif.
TurnBackHoax kemudian menelusuri laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. Tidak ditemukan informasi tentang lowongan pekerjaan sebagaimana unggahan akun TikTok “Info Loker2025”

Unggahan berisi tautan “lowongan kerja di kantor imigrasi” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).