Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “di dalam Kartu KIS BPJS Kesehatan ada bansosnya” ke mesin pencarian Google.

Hasilnya, ditemukan berita kompas.com “Ramai soal Pemegang KIS Dapat Bansos Tunai, Benarkah? Ini Kata BPJS” yang tayang Minggu (17/11/2024).

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, membantah informasi pemegang KIS mendapatkan bansos.

“Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut,” ujarnya, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (17/11/2024).

Video berisi narasi “ada bansos jutaan rupiah di dalam Kartu BPJS Kesehatan dan KIS” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi subsidi langsung.

Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak.

"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," ujar Bahlil, dilansir dari ANTARA.

Sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah untuk mengalihkan pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang saat ini diberikan melalui produk yakni LPG tabung 3 kilo gram (kg) menjadi diberikan secara langsung berupa uang tunai kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurutnya, perubahan skema pemberian subsidi LPG 3 kg ini bisa terjadi pada 2026. "Jadi diperkirakan tahun 2026, pemberian subsidi LPG 3 kg yang sudah tidak ada lagi kepada produk. Jadi harga di pasaran itu semuanya sama. Yang kemudian terjadi adalah penerima yang berhak untuk menerima subsidi itu langsung akan dikirimkan, dikreditkan kepada itu langsung kepada rekening mereka masing-masing di bank," ungkap Eddy dilansir dari CNBC.

Pada April lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.

Dilansir dari ANTARA, pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan viralnya pemberitaan di media sosial terkait aktris Tanah Air yang menggunakan gas elpiji 3 kg, di mana gas tersebut merupakan barang subsidi.

Kementerian ESDM, kata Tutuka, bisa melakukan langkah preventif untuk mencegah ketidaktepatan sasaran subsidi LPG, yakni melalui regulasi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait penggantian subsidi gas LPG 3 kg.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube ini.

Dalam keterangannya, video itu adalah banjir bandang di Dampit pada 2022. Video diberi judul "MENGENANG BANJIR BANDANG DAMPIT MALANG 2 TAHUN LALU".

Dikutip dari Tribun Jatim, Kapolsek Dampit, Iptu Ahmad Taufik menyampaikan, video banjir bandang di Dampit tersebut tidak benar. Video itu merupakan kejadian pada bulan Oktober 2022. 

"Kejadiannya dua tahun lalu, itu peristiwa banjir dan tanah longsor di Dusun Kampung Teh, Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Malang," ujar Taufik, Senin (2/12/2024).

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak panik dan mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang diterima. 

"Menyikapi video yang beredar, hendaknya disaring terlebih dahulu sebelum disebarkan melalui media sosial," ucap Taufik.

Sementara itu, akibat hujan secara terus menerus yang terjadi sejak Kamis (28/11/2024), menyebabkan bencana hidrometeorologi di delapan kecamatan di Kabupaten Malang.

Kecamatan yang dilanda bencana meliputi Bantur, Donomulyo, Pagak, Kalipare, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, dan Wajak.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan menjelaskan, bencana yang terjadi meliputi banjir dan tanah longsor.

Hasil identifikasi sementara, menunjukkan 973 jiwa terdampak oleh bencana tersebut. Terdapat 9 rumah dan 16 infrastruktur yang mengalami kerusakan, selain itu 365 rumah tergenang banjir. 

Video yang diklaim menampilkan banjir bandang di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada 1 Desember 2024 merupakan informasi keliru.

Faktanya, video itu adalah banjir bandang di Kecamatan Dampit pada Oktober 2022 atau dua tahun lalu.  

Sementara, akibat hujan secara terus menerus yang terjadi sejak Kamis (28/11/2024), mengakibatkan bencana hidrometeorologi di delapan kecamatan di Kabupaten Malang.

Kecamatan yang dilanda bencana meliputi Bantur, Donomulyo, Pagak, Kalipare, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, dan Wajak.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo membenarkan bahwa peristiwa dalam video tersebut terjadi pada 27 November 2024.

"Ini video kejadian di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara pada saat hari pencoblosan Pilkada (2024). Kejadian pada hari itu saja dan sudah langsung diredakan hari itu juga," kata Ignatius, seperti diberitakan Tirto.id, Senin (2/12/2024).

Untuk diketahui, terdapat empat paslon di Pilkada Tolikara 2024, yaitu:

Menurut Ignatius, kericuhan terjadi sekitar pukul 13.30 WIT. Saat itu, sedang dilakukan distribusi logistik pilkada keluar menuju desa masing-masing.

"Akan tetapi Kepala Desa Bandia –berasal dari Distrik Kuari– bersama masyarakat meminta untuk suara Desa Bandia dibagi dua untuk (paslon) nomor 03 dan 04," ujar Ignatius.

Namun, masyarakat dari Distrik Karubaga, yang kebanyakan pendukung salah satu paslon menolak ide tersebut. Konflik pun pecah ketika Kepala Desa Bandia melepaskan anak panah.

Bentrok antara massa pendukung dua pasangan calon ini tidak terhindarkan. Namun, Ignatius mengatakan bahwa tidak ada korban dalam bentrok massa itu.

"Permasalahan yang terjadi dikarenakan massa pendukung pasangan calon 04 mengeklaim suara untuk pasangan calon 04. Sedangkan massa pendukung pasangan calon lain merasa tidak terima," tuturnya.

Ignatius mengatakan, saat ini situasi sudah diamankan dan kondusif.

Video yang disebut menunjukkan kericuhan saat Pilkada Papua Pegunungan karena kotak suara dibawa kabur perlu diluruskan.

Peristiwa dalam video terjadi di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, pada 27 November 2024.

Kerusuhan terjadi karena Kepala Desa Bandia, Distrik Kuari, meminta agar suara desanya dibagi untuk paslon nomor 03 dan 04. Namun, ide itu ditolak masyarakat Distrik Karubaga.

Bentrok antara massa pendukung dua paslon ini tidak terhindarkan setelah Kepala Desa Bandia melepaskan anak panah.

Berdasarkan kronologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kericuhan dalam video tersebut bukan disebabkan kotak suara dibawa kabur.