Konten di Facebook soal penemuan pria tewas akibat dimangsa harimau di Lampung ini telah dibantah oleh Kapolsek Semaka AKP Sutarto.

Kepolisian di wilayah Polres Tanggamus, Lampung, telah melakukan koordinasi dan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang juga banyak tersebar melalui WhatsApp Grup itu, kata Sutarto.

Hasil koordinasi menunjukkan tidak ada kejadian sebagaimana narasi dalam video viral tersebut, seperti diberitakan Antara di sini.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Hifzon Zawahiri juga membantah kabar soal penerkaman warga di kawasan hutan Lampung.

"Adanya konflik harimau dan manusia di wilayah hutan kawasan TNBBS adalah hoaks atau berita bohong,” kata Kepala BBTNBBS Hifzon Zawahiri.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hifzon, melansir berita Antara, memastikan warga yang berada di dalam video itu adalah korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Pati, Jawa Tengah.

Klaim: Video korban tewas di Lampung akibat dimangsa harimau

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, video yang digunakan ternyata identik dengan siaran resmi Sekretariat Presiden berjudul “LIVE: Keterangan Pers Menteri Pertahanan, Kantor Presiden, 31 Agustus 2025” yang diunggah pada 31 Agustus 2025.

Dalam video aslinya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin hanya menyampaikan amanat Presiden mengenai hasil Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, yang membahas langkah strategis pemerintah menjaga stabilitas nasional, bukan pengumuman pemutihan pajak kendaraan.

Selain itu, suara dalam video tersebut juga mirip dengan cuplikan dari siaran TVR Parlemen berjudul “DARI RUANG SIDANG - KOMISI III DPR RI RDP DENGAN KAKORLANTAS POLRI” yang diunggah pada 6 September 2023.

Dalam video itu, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi, memang pernah mengusulkan penghapusan biaya balik nama dan pajak progresif kendaraan saat rapat dengan Komisi III DPR RI, tetapi belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.

Hingga Oktober 2025, sejumlah pemerintah daerah memang masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor, namun pelaksanaannya bersifat lokal dan berbeda di setiap provinsi, bukan merupakan kebijakan nasional dari Kementerian Pertahanan maupun pemerintah pusat.

Berikut beberapa daerah yang masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor di sini.

Dengan demikian informasi video do atas adalah hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan cuplikan lama dari KompasTV berjudul “Pemeriksaan Sri Mulyani” yang diunggah pada 8 Juni 2015.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dalam tayangan tersebut dijelaskan bahwa Sri Mulyani Indrawati, yang saat itu merupakan mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY, memang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penjualan kondensat SKK Migas. Saat itu, ia dimintai keterangan sebagai saksi.

Dengan demikian, unggahan video yang beredar saat ini merupakan video lama yang diunggah kembali dan membuat disinformasi karena tidak mencantumkan konteks waktu dan kasus sebenarnya. Dengan demikian informasi video tersebut hoaks.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan informasi dari laman PBB, klaim tersebut tidak benar. Saat ini, jabatan Sekjen PBB saat ini masih dipegang oleh António Guterres dari Portugal, yang mulai menjabat sejak 1 Januari 2017.

Video dalam unggahan tersebut ternyata menggunakan potongan klip lama dari dua sumber berbeda.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pertama, cuplikan pidato Jokowi saat Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN 2023, diambil dari unggahan MetroTV berjudul “Indonesia Resmi Jadi Ketua ASEAN 2023” pada 13 November 2022. Dalam acara tersebut, Jokowi menerima estafet kepemimpinan dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Kedua, bagian wawancara Jokowi berasal dari video The Economist berjudul “G20: The Economist interviews Indonesia’s president” yang diunggah pada 12 November 2022, menjelang KTT G20 di Bali.

Dalam wawancara tersebut, pemimpin redaksi The Economist, Zanny Minton Beddoes, berbincang dengan tuan rumah KTT, Presiden Indonesia Joko Widodo. Mereka membahas perang Ukraina dan sanksi Barat, ancaman invasi Tiongkok ke Taiwan, dan berbisnis dengan Elon Musk.

Dengan demikian, tidak ada bukti resmi maupun pernyataan dari PBB yang menyebut Joko Widodo terpilih sebagai Sekjen PBB. Dengan demikian video tersebut merupakan hoaks.

Klaim: Jokowi jadi Sekjen PBB 2026

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.