Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan narasinya dengan sumber kredibel. 



Hasilnya, video itu berkaitan dengan perkelahian penonton karnaval di SPBU Sentul, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada pertengahan September 2025. Rekaman tersebut identik dengan unggahan akun Instagram kelumajangcom. Video aslinya pertama kali dibagikan akun TikTok lihin2728, namun kemudian dihapus.

Penelusuran di Google Maps juga menunjukkan SPBU yang ada dalam video memeiliki kesamaan visual dengan SPBU Sentul, Lumajang. Hal ini memperkuat bukti bahwa video itu direkam di SPBU Lumajang.



Akun Instagram Humas Polda Jatim dan Humas Polres Lumajang memastikan tidak ada unjuk rasa memprotes aturan baru Pertamina. Polda Jatim menyertakan keterangan pemilik SPBU yang menjelaskan peristiwa itu bermula ketika penonton karnaval berteduh akibat hujan deras. Saat berteduh di area SPBU, terjadi perselisihan antarwarga tanpa sepengetahuan pengelola.

Tidak Ada Aturan Pembatasan BBM Berdasarkan Pajak Kendaraan

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan tidak ada pembatasan bagi kendaraan yang menunggak pajak untuk mengisi BBM di SPBU. “Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi adanya pembatasan pengisian BBM hingga tujuh hari untuk mobil dan empat hari untuk motor, serta larangan pengisian bagi kendaraan yang menunggak pajak adalah tidak benar atau hoaks,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 26 September 2025.

Pilihan Editor: Video Kendaraan Pajak Mati Tak Boleh isi BBM, Pertamina: Hoaks

Menurut Antara, Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, sempat menyebut ada usulan ke Pemprov Bali agar penunggak pajak kendaraan dilarang membeli BBM bersubsidi. Namun wacana itu belum direalisasikan.

Kebijakan serupa justru telah berlaku di Bangka Belitung. RRI melaporkan, aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 541/259/IV tentang distribusi solar subsidi. Kendaraan yang menunggak pajak diblokir aksesnya melalui kartu BBM dan QR code Subsidi Tepat MyPertamina.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menilai kebijakan itu lemah dari sisi legalitas karena hanya berbentuk surat edaran. Ia juga menyoroti bahwa keterlambatan pajak sudah disanksi denda sehingga larangan baru dianggap sebagai hukuman tambahan. Yozar mendorong Pemprov Babel mengedepankan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) agar kebijakan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan, narasi video yang mengatakan demonstrasi warga terjadi di SPBU demi menolak kebijakan larangan pengisian BBM untuk kendaraan telat bayar pajak adalah klaim keliru.

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, video yang beredar itu terjadi di Kabupaten Indramayu pada Rabu, 18 Oktober 2023. 



Klip tersebut cocok dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Tribunnews dan Republika.co.id pada 19 Oktober 2023.

Menurut laporan Tribunnews.com, nelayan itu marah hingga membanting jerigen kosong di SPBUN KPL Mina Sumitra Karangsong, Indramayu. Mereka memprotes aturan baru pembelian solar bersubsidi lewat aplikasi daring yang dinilai merepotkan, apalagi diberlakukan tanpa sosialisasi.

Setelah insiden tersebut, pemerintah melalui BPH Migas dan Pertamina merevisi aturan agar lebih fleksibel. Manajer SPBUN KPL Mina Sumitra Karangsong, Tasuka, menyebut protes serupa tak hanya terjadi di Indramayu, melainkan juga di berbagai daerah.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim larangan membeli BBM dengan jerigen ini terjadi pada 2025 adalah menyesatkan. Video tersebut memang bentuk protes nelayan tapi terjadi pada 2023. 

Protes dilakukan bukan karena larangan membeli BBM dengan jerigen. Namun karena pembelian BBM bersubsidi harus menggunakan aplikasi daring.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diunggah Hotman Paris di akun Instagramnya @hotmanparisofficial yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Video itu diunggah pada 8 September 2025. Kesamaan terdapat pada pakaian yang dipakai Hotman Paris dan juga latar belakang video dibuat.
Namun dalam video asli sama sekali tidak membahas terkait promosi situs judol milik Hotman Paris. Video itu membahas klarifikasi Hotman Paris dalam konferensi pers kasus Nadiem Makarim.
Pencarian dilanjutkan dengan menggunakan website pendeteksi AI, Hive Moderation. Di sana ditemukan bahwa video dalam postingan 87,8 persen merupakan modifikasi AI.

Postingan video pengacara Hotman Paris mempromosikan situs judol miliknya adalah tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim 11 orang meninggal akibat MBG di Cipongkor. Penelusuran mengarah pada akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional (BGN) @badangizinasional.ri, yang dikutip pada Senin (29/9/2025).
BGN menyatakan, sebagaimana disampaikan oleh camat setempat, tidak ada satu pun korban jiwa dalam insiden tersebut.
BGN menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis sedang dan akan terus diperbaiki. 
Berikut pernyataan lengkap Camat Cipongkor Bambang Wijanarko Ichsan:
"Kami sampaikan berdasarkan data yang ada sampai dengan pukul 8 malam, jumlah korban sebanyak 133 dirawat di 3 tempat, yaitu di posko puskesmas 65 orang, di RSUD Cililin ada 24 orang, dan di puskesmas ada 44 orang.
Sampai sejauh ini bisa dikatakan bahwa meninggal itu masih nol. Tidak ada yang meninggal. Sisanya masih dirawat inap maupun ada yang sudah dibolehkan untuk rawat jalan" 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim 11 orang meninggal akibat MBG di Cipongkor, tidak benar.