Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik, penelusuran lokasi dengan Google Street View, dan perbandingan dengan sumber kredibel. Hasilnya, polisi berjaga bukan untuk membatasi pembelian BBM berdasarkan pajak kendaraan.



Foto serupa pernah dimuat Batarapos.com pada 29 Mei 2025. Lokasi SPBU berada di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota polisi yang ada pada gambar juga berasal dari Polsek Mangkutana. Saat itu, mereka sedang menertibkan antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM. Mereka dilibatkan karena warga tak tertib dan sebagian menggunakan tangki rakitan berkapasitas besar.



Penelusuran menggunakan Google Street View menemukan kesamaan bangunan dalam video dengan SPBU Tomoni di Kecamatan Mangkutana. Temuan ini sesuai dengan artikel Batarapos.com sebelumnya.

Melansir Antara, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono membantah polisi membatasi pembelian BBM berdasarkan pajak kendaraan. Ia menegaskan pemerintah pusat belum memberlakukan aturan semacam itu. “Silakan isi BBM, tidak ada larangan seperti itu,” ujarnya pada Jumat, 26 September 2025.

Pertamina melalui akun Instagram juga menegaskan kabar bahwa kendaraan mati pajak dilarang mengisi BBM di SPBU adalah tidak benar.

Sementara Humas Polres Luwu Timur melalui pesan di Instagram turut menyatakan bahwa video tersebut tidak benar karena narasi dan suara diubah. “Video (versi) asli menampilkan personel sedang melakukan pengamanan dan pengaturan antrean di SPBU,” tulisnya kepada Tempo, 1 Oktober 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan klaim bahwa video polisi memeriksa pajak kendaraan sebelum membeli BBM di SPBU adalah keliru.

Tempo memverifikasi video itu dengan pencarian gambar terbalik dan membandingkan narasinya dengan informasi dari sumber kredibel. Hasilnya, pria dalam video tersebut bukan Idhan Aidit, putra DN Aidit.



Video serupa sebelumnya pernah tayang di kanal YouTube sayed junaidi rizaldi [arsip] pada 29 Mei 2019. Pria yang diklaim anak DN Aidit itu adalah Benny Rhamdani, pendukung Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Video itu sebenarnya terkait Pemilu 2019. Saat itu, kemenangan Jokowi ditolak kubu Prabowo dan massa pendukungnya menggelar aksi di depan Bawaslu yang berakhir ricuh. Benny bersama Rembuk Nasional Aktivis 98 menuding Prabowo berada di balik kerusuhan.



Metro TV pada 2019 juga menayangkan Benny dan rekan-rekannya dari kelompok Rembug Aktivis 98 melaporkan Prabowo, Amien Rais dan Titiek Soeharto ke Bareskrim Polri. Benny menuding mereka aktor di balik kerusuhan 21-22 Mei 2019.



Menurut Jawa Pos, DN Aidit tidak memiliki anak bernama Idham Aidit. Anak-anak Aidit adalah Ibarruri Putri Alam, Ilya, Iwan, Ilham, dan Irfan. Irfan telah wafat, sementara selain Ilham, semuanya kini berkewarganegaraan lain.

Verifikasi Tempo menyimpulkan, klaim bahwa anak DN Aidit menjadi dalang kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025 adalah keliru.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan foto yang identik dengan postingan. Foto itu diunggah akun @commercialcare di Instagram pada 27 Agustus 2025.
Dalam postingan tersebut dijelaskan bahwa tarif yang beredar merupakan layanan premium Bandara Internasional Soekarno Hatta. Tarif ini tidak berlaku bagi semua kendaraan yang akan parkir di Bandara Soetta.
Layanan ini akan memberikan beberapa kemudahan seperti akses naik dan turun di depan gate keberangkatan/ kedatangan, masuk-keluar kendaraan dengan cepat dan area eksklusif yang aman.
Selain itu layanan ini juga hanya berada di lobby keberangkatan dan kedatangan di Terminal 1A dan 1B saja.
Simak video lengkapnya dalam postingan berikut ini:
Di sisi lain dalam akun resmi Bandara Soekarno Hatta di Instagram, @soekarnohattaairport yang sudah bercentang biru atau terverifikasi tidak ada pengumuman tarif parkir baru.
Tarif parkir yang berlaku masih sama sejak 7 Maret 2024. Simak tarif selengkapnya di postingan berikut ini:

Postingan pesan berantai yang mengklaim biaya parkir di Bandara Soekarno Hatta naik menjadi Rp 150 ribu per 30 menit adalah tidak benar.

Teori konspirasi mengenai Agenda 21 dan Great Reset pernah diulas sebelumnya.

Sebagai informasi, Dharma Pongrekun merupakan sosok yang kerap menyebarkan teori konspirasi.

Tim Cek Fakta Kompas.com telah membantah sejumlah narasi menyesatkan yang ia lontarkan, terutama terkait vaksin, pandemi Covid-19, bakteri wolbachia, hingga tudingan keliru terhadap institusi Kementerian Kesehatan.

Melalui video yang beredar di media sosial, ia lantas mengeklaim bahwa MBG berkaitan dengan Great Reset dan Agenda 21.

Penjelasan soal Great Reset

Konspirasi mengenai Great Reset merupakan respons atas usulan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) untuk melakukan perombakan besar-besaran.

Usulan itu muncul pada 2020, untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan undang-undang, langkah ekonomi, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Frasa "Great Reset" sudah ada lebih dulu dari inisiasi WEF.

Pemaknaan "Great Reset" sebagai bentuk eliminasi besar-besaran berasal dari buku konspirasi yang terbit pada 1992.

Buku itu menceritakan sekelompok pemimpin elit rahasia yang mengendalikan dunia.

Meskipun benar bahwa "Great Reset" banyak disebutkan oleh WEF, tetapi tidak menjadi bukti bahwa hal tersebut sejalan dengan subyek teori konspirasi.

Penjelasan selengkapnya dapat dibaca di sini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki Agenda 21 yang menjadi wujud kampanye dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan pada 1992 di Rio de Janeiro, Brasil.

Terdapat seruan baik dalam agenda tersebut, seperti penguatan peran perempuan, pemimpin lokal, pekerja, petani, pengusaha, dan industri swasta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, agenda tersebut tidak mengikat. Pembahasannya pun seputar isu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Namun, narasi di media sosial justru memutarbalikkan tujuan tersebut. Termasuk agenda soal depopulasi.

Juru Bicara PBB membantah poin-poin dalam Agenda 21 yang beredar di media sosial dan menyatakan semuanya menyimpang dari kebenaran.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah narasi yang mengeklaim bahwa kasus keracunan dalam program MBG karena sabotase.

Ia menjelaskan, kasus keracunan yang belakangan terjadi akibat kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP).

"Sejauh ini akibat lalai terhadap SOP," kata Dadan, Selasa (30/9/2025).

Teori yang mengaitkan maraknya kasus keracunan dalam program MBG dengan Agenda 21 dan Great Reset merupakan hoaks.

BGN mengakui, kasus keracunan yang belakangan terjadi karena kelalaian dalam mematuhi SOP.

Narasi mengenai Agenda 21 dan Great Reset merupakan teori konspirasi berulang yang telah dibantah sebelumnya.