Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menganalisis konten menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 86,7 persen.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “TNI akan tenggelamkan kapal Malaysia yang masuk Ambalat” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan cnnindonesia.com “TNI Kembali Tangkap Kapal Ikan Ilegal Asal Malaysia”, tayang Selasa (7/7/2015). Dalam berita ini, dilaporkan kalau Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut pernah menangkap kapal asal Malaysia yang berlayar di perairan Ambalat pada tahun 2015. 

Menukil berita kompas.com “Konflik Ambalat Berakhir Dikelola Bersama, Bukan Perang, Bukan Pengadilan”, tayang Minggu (29/6/2025). Berita ini melaporkan kalau Indonesia dan Malaysia memilih langkah untuk mengelola bersama wilayah Laut Ambalat di tengah kebuntuan penyelesaian hukum soal batas landas kontinen.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “video TNI ancam akan tenggelamkan kapal Malaysia yang masuk ke Ambalat”.

Disadur dari artikel Cek Fakta tirto.id.

Terdapat beberapa jenis vaksin tetanus—seperti Td, DTaP, Tdap, dan TT—yang seluruhnya menggunakan toksoid tetanus, yaitu toksin bakteri yang telah dinonaktifkan sehingga tidak berbahaya namun tetap mampu merangsang kekebalan. Vaksin-vaksin ini tidak mengandung bakteri hidup.

Pada vaksin Td (mis. TENIVAC), setiap dosis 0,5 mL berisi 5 Lf toksoid tetanus, 2 Lf toksoid difteri, 1,5 mg aluminium fosfat sebagai adjuvan, dan sisa formaldehida ≤5 µg. Vaksin Tdap (mis. Adacel) mengandung kombinasi toksoid tetanus dan difteri serta antigen pertusis aselular, dengan komponen tambahan seperti aluminium fosfat, jejak formaldehida, glutaraldehida, dan 2-fenoksietanol.

Toksoid tetanus dibuat dengan menumbuhkan bakteri Clostridium tetani, lalu menonaktifkan toksinnya menggunakan formaldehida, panas, atau radiasi. Setelah dimurnikan dan disterilkan, toksoid dikombinasikan dengan garam aluminium atau kalsium dan sering diformulasikan bersama antigen difteri dan pertusis.

Vaksinolog University of Auckland, Helen Petousis-Harris, menjelaskan pemakaian organ binatang busuk pada vaksin tetanus juga kurang tepat. "(ini) kesalahan penafsiran yang bersifat inflamasi," ujarnya, mengutip AAP Factcheck. Istilah inflamasi dalam kutipan ini kemungkinan merujuk pada inflamatoris, yakni pernyataan yang bersifat menghasut atau memicu kekhawatiran. 

Meskipun beberapa vaksin tetanus menggunakan media yang berasal dari produk hewani—termasuk jantung sapi—untuk menumbuhkan kultur bakteri awal, bahan-bahan tersebut dimurnikan, disterilkan, dan diuji secara ketat. "Menyebutnya sebagai 'organ yang membusuk' tidaklah akurat," tambah dia.

Formaldehida dalam vaksin berfungsi menonaktifkan virus dan toksin dan jumlahnya sangat kecil—bahkan tubuh manusia secara alami mengandung formaldehida. Kandungan aluminium dalam vaksin juga aman dan telah diregulasi; jumlahnya lebih rendah dibandingkan yang terdapat pada ASI maupun susu formula. 

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Penelusuran teratas mengarah ke artikel di laman resmi Kejaksaan Agung “story.kejaksaan.go.id” berjudul “Kejagung Sita Rp. 1,3 Triliun Hasil Korupsi Fasilitas CPO” yang tayang Juli 2025. Tidak ditemukan indikasi keterkaitan Joko Widodo dalam kasus korupsi fasilitas CPO tersebut. 

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Kejagung Sita Aset Jokowi” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel kompas.com “[HOAKS] Kejaksaan Agung Sita Aset Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution” yang dimuat Rabu (2/7/2025). Artikel tersebut membantah klaim tentang Kejaksaan Agung menyita aset milik keluarga Joko Widodo.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “hukuman mati untuk koruptor disahkan” di laman pencarian google.  Hasil penelusuran teratas merujuk pada artikel periksa fakta kompas.com  “[HOAKS] Video Pejabat Panik karena UU Hukuman Mati Koruptor Disahkan”.

Artikel yang tayang Rabu (17/9/2025) itu mengulas hoaks video dengan narasi “Pejabat panik, Presiden Prabowo sahkan UU Hukuman Mati Koruptor” yang diketahui berasal dari beberapa potongan klip berbeda namun tidak ada hubungannya dengan klaim.

Lebih lanjut, TurnBackHoax menelusuri klaim “banyak pejabat mundur karena hukuman mati koruptor” di laman pencarian google. Namun tidak ditemukan informasi yang relevan.