Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran dengan mengonfirmasi kebenaran kontak WhatsApp yang tercantum pada postingan tersebut merupakan kontak resmi milik BPJS Kesehatan melalui aplikasi pencari nomor telepon.

Hasilnya, kontak WhatsApp dengan nomor 0853-1856-8923 bukanlah milik BPJS Kesehatan melainkan nama yang terdaftar adalah Agitpermana.

Kemudian, berdasarkan penelusuran pada website resmi BPJS Kesehatan, sejak April lalu seluruh layanan terkait BPJS Kesehatan hanya melalui WhatsApp Pandawa milik BPJS Kesehatan dengan nomor 0811-8-165-165.

Selain itu, jika menghubungi nomor yang tertera pada postingan tersebut, akan dikirimkan sebuah link yang mengharuskan kita mengisi data diri seperti nama, usia, provinsi, serta alamat sesuai yang terdata pada e-KTP.

Sementara, pada WhatsApp Pandawa milik BPJS Kesehatan kita akan diarahkan untuk memilih menu layanan yang ingin dipilih berdasarkan keperluan pengguna BPJS Kesehatan.

Informasi yang beredar di media sosial Facebook terkait pemberian bantuan dana kesehatan senilai Rp10 juta hingga Rp150 juta yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan merupakan penipuan.

Faktanya, nomor WhatsApp yang tercantum pada postingan tersebut bukan nomor resmi milik BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya memiliki WhatsApp Pandawa dengan nomor 0811-8-165-165 yang terverifikasi oleh WhatsApp.

WhatsApp Pandawa ini merupakan kontak resmi untuk mengurus segala bentuk administrasi mengenai pembuatan BPJS Kesehatan.

Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi:

https://www.facebook.com/groups/705543374810930/permalink/887984783233454/?rdid=AKhhA1yes5UVTTFF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2FXjLhTqGsKKuLMLfa%2F

https://bpjs-kesehatan.go.id/#/

BANTUAN BPJS KESEHATAN ✅ (us.to)

Reporter Magang : Maria Hermina Kristin

Melalui akun X resminya, DJP mengklaim bahwa pihaknya tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data dan kartu kredit.

DJP juga mengonfirmasi bahwa surat imbauan perpajakan yang beredar di media sosial saat ini merupakan informasi palsu atau hoaks.

"#KawanPajak terdapat penyebaran Hoaks mengatasnamakan DJP, mohon agar #KawanPajak melakukan cek dan ricek terkait informasi yang beredar, ya," tulis DJP.

Selain itu, DJP mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi terkait hal tersebut dan dapat melakukan konfirmasi ke pihak DJP dengan menghubungi KPP terdekat atau @kring_pajak 1500200.

Informasi terkait DJP dapat mengakses mutasi rekening dan kartu kredit mulai Januari 2025 pada surat yang beredar di media sosial merupakan berita hoaks.

Faktanya, pihak DJP tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit, sehingga segala bentuk data terkait rekening bank dan kartu kredit tidak dapat diakses oleh DJP.

Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi:

https://x.com/DitjenPajakRI/status/1830543367370932464?t=3zXUgX1u9r-s-0-AnDCxjg&s=08

Reporter Magang : Maria Hermina Kristin

Telah beredar sebuah unggahan di Facebook mengenai adanya rekrutmen pegawai BPJS Kesehatan periode Tahun 2024. Pada unggahan tersebut, terdapat sebuah tautan link yang mengarahkan pelamar untuk mengisikan nama dan nomor telegram guna melakukan proses pendaftaran.

Setelah dilakukan penelusuran, akun Facebook tersebut merupakan akun palsu yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Berdasarkan web resmi dari BPJS Kesehatan menyatakan bahwa pengumuman resmi mengenai BPJS Kesehatan hanya disampaikan melalui website resmi yakni bpjs-kesehatan.go.id serta rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id. Masyarakat juga dihimbau untuk memperhatikan tanda centang biru untuk memastikan bahwa informasi yang didapat bersumber dari akun resmi BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa link pendaftaran tersebut tidaklah benar dan terdapat indikasi penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

Proses rekrutmen BPJS Kesehatan hanya dilakukan melalui website resmi yakni bpjs-kesehatan.go.id serta rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id. Masyarakat perlu waspada jika proses rekrutmen tidak tertuju pada kanal resmi. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan tanda centang biru untuk memastikan bahwa informasi yang didapat bersumber dari akun resmi BPJS Kesehatan.

Beredar sebuah video di Youtube yang memberikan klaim pada judul yang menyatakan bahwa Jokowi, Gibran dan Kaesang terlibat. Selain itu pada unggahan tersebut juga mengklaim pada thumbnail bahwa massa makin tidak terkontrol karena adanya ribuan pendemo yang mengamuk dan hancurkan ruangan Jokowi.

Setelah video disimak lebih lanjut, narator hanya membacakan ulang sebuah artikel dari CNN yang berjudul “Aktivis Jogja Tantang KPK Periksa Kaesang & Bobby Sebelum Jokowi Turun”. Pada artikel tersebut dituliskan bahwa telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah aktivis di Kota Yogyakarta, DIY guna mendesak KPK agar segera memeriksa putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Kaesang Pangarep untuk melakukan klarifikasi menyangkut fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan saat bepergian ke Amerika Serikat (AS). Selain itu, berdasarkan dari sumber referensi yang dilansir dari Riau Pos menunjukan bahwa gambar pratinjau pada konten tersebut diambil dari peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa saat menduduki ruang sidang paripurna DPRD Riau mengenai kabut asap pada 16/9/2019.

Hingga pada akhir video, tidak ada pernyataan yang membenarkan atas judul dan klaim yang diberikan. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa klaim narasi yang menyatakan bahwa Jokowi, Gibran dan Kaesang terlibat serta massa yang tidak terkontrol karena pendemo ngamuk dan rusak ruangan Jokowi tidak terbukti dan termasuk dalam konten menyesatkan.

Thumbnail merupakan hasil manipulasi, kemudian dalam video tersebut tidak ditemukan informasi yang menyatakan jika massa makin tak terkontrol, ribuan pendemo ngamuk dan hancurkan ruangan Jokowi.