Tirto menelusuri tautan registrasi7-bsu.updateterkini2025.com yang dicantumkan dalam unggahan untuk memverifikasi kebenaran klaim. Saat situs dibuka, halaman tersebut menampilkan formulir pengecekan BSU 2025 dengan mencantumkan logo milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pengunjung diminta mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, memilih provinsi, serta mencantumkan nomor Telegram aktif sebelum dapat menekan tombol “Cek Status”.

Untuk menelusuri asal-usul situs tersebut, Tirto memeriksanya melalui layanan urlscan.io. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa domain tersebut berlokasi di Ascension Island dan domain tersebut tidak memiliki afiliasi apa pun dengan Kemnaker.

Perlu diketahui, mengutip Tirto, BSU merupakan program pemerintah untuk meringankan beban pekerja terdampak inflasi dan kondisi ekonomi, terutama bagi pekerja dengan upah di bawah batas tertentu.

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kemnaker menyatakan bahwa belum ada arahan mengenai pencairan BSU Tahap 2. Sebelumnya, pemerintah juga menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah tidak akan dicairkan pada Oktober 2025, meskipun beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa tahap kedua akan segera disalurkan.

Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa hingga kini tidak ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan program BSU. Dengan demikian, pencairan bantuan tahun ini dipastikan hanya berlangsung pada periode Juni-Juli 2025.

Pengecekan status BSU dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Setelah membuka laman tersebut, pengguna yang belum memiliki akun diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, sementara mereka yang sudah terdaftar dapat langsung masuk menggunakan email, NIK, dan kata sandi.

Pengguna kemudian perlu memastikan seluruh data profil telah terisi lengkap dan sesuai dengan informasi yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, status penerimaan bantuan dapat dilihat dengan membuka menu “Bantuan Subsidi Upah”.

Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada laman ini, pengguna diminta mengisi NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, serta nama ibu kandung. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menampilkan status kepesertaan BSU, termasuk apakah pengguna terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kembali dibuka dengan nominal Rp600 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk dua bulan adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Situs tersebut juga meminta data pribadi seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram tanpa mencantumkan instansi resmi yang bertanggung jawab, sehingga berpotensi membahayakan keamanan data pengguna.

Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker telah menegaskan bahwa belum ada arahan terkait pencairan BSU Tahap 2.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto menelusuri tautan registrasi7-bsu.updateterkini2025.com yang dicantumkan dalam unggahan untuk memverifikasi kebenaran klaim. Saat situs dibuka, halaman tersebut menampilkan formulir pengecekan BSU 2025 dengan mencantumkan logo milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pengunjung diminta mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, memilih provinsi, serta mencantumkan nomor Telegram aktif sebelum dapat menekan tombol “Cek Status”.

Untuk menelusuri asal-usul situs tersebut, Tirto memeriksanya melalui layanan urlscan.io. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa domain tersebut berlokasi di Ascension Island dan domain tersebut tidak memiliki afiliasi apa pun dengan Kemnaker.

Perlu diketahui, mengutip Tirto, BSU merupakan program pemerintah untuk meringankan beban pekerja terdampak inflasi dan kondisi ekonomi, terutama bagi pekerja dengan upah di bawah batas tertentu.

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kemnaker menyatakan bahwa belum ada arahan mengenai pencairan BSU Tahap 2. Sebelumnya, pemerintah juga menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah tidak akan dicairkan pada Oktober 2025, meskipun beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa tahap kedua akan segera disalurkan.

Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa hingga kini tidak ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan program BSU. Dengan demikian, pencairan bantuan tahun ini dipastikan hanya berlangsung pada periode Juni-Juli 2025.

Pengecekan status BSU dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Setelah membuka laman tersebut, pengguna yang belum memiliki akun diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, sementara mereka yang sudah terdaftar dapat langsung masuk menggunakan email, NIK, dan kata sandi.

Pengguna kemudian perlu memastikan seluruh data profil telah terisi lengkap dan sesuai dengan informasi yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, status penerimaan bantuan dapat dilihat dengan membuka menu “Bantuan Subsidi Upah”.

Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada laman ini, pengguna diminta mengisi NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, serta nama ibu kandung. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menampilkan status kepesertaan BSU, termasuk apakah pengguna terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kembali dibuka dengan nominal Rp600 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk dua bulan adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Situs tersebut juga meminta data pribadi seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram tanpa mencantumkan instansi resmi yang bertanggung jawab, sehingga berpotensi membahayakan keamanan data pengguna.

Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker telah menegaskan bahwa belum ada arahan terkait pencairan BSU Tahap 2.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim “ahli forensik AS cek skripsi Jokowi” merupakan konten palsu (fabricated content).

Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung menegaskan tidak ada rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-4. Dengan demikian, unggahan berisi tautan pendaftaran “SPPI batch 4” merupakan konten tiruan (impostor content).